Hukuman Rendah Pelaku Illegal Things, Kapolda : Tidak Berikan Efek Jera

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Dandy |

Minggu , 31 Dec 2023 - 17:42

ILLEGAL REFINERY: Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, saat meninjau operasi penutupan tempat masakan minyak ilegal atau illegal refinery di Simpang Berdikari, Desa Sukamaju, Kecamatan Bayung Lencir, Muba. -FOTO: IST-

hukuman rendah pelaku illegal things, kapolda : tidak berikan efek jera                            palembang, sumateraekspres.id – polda sumsel dan jajarannya, sudah all out menindak segala perbuatan ilegal atau illegal things di sumsel. sayangnya, hukuman terhadap para pelaku tindak pidana tersebut tergolong ringan. tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara, dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan.
“kami mencoba menganalisis, kenapa masyarakat tidak jera untuk melakukan hal tersebut (illegal things). contohnya illegal drilling, dari 94 terdakwa yang sudah divonis ada 43 terdakwa yang hukumannya di bawah 6 bulan penjara,” sesal kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik.
hukuman sangat rendah itu, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas illegal drilling. “disamping ada juga masalah-masalah sosial lainnya. dimana illegal drilling itu bagi masyarakat satu-satunya sumber hidup, atau sumber perekonomian mereka,” tutur kapolda.
namun, sambung kapolda, undang-undang (uu) masih melarang. bahwa illegal drilling tidak ada toleransinya, itu tindakan ilegal. begitupun perkara illegal minning (pertambangan ilegal), dan illegal fishing (penangkapan ikan-lobster ilegal). “untuk illegal logging, ada yang lebih 1,5 tahun,” sebutnya.
baca juga:libur nataru, angkutan batubara putar balik ke lokasi tambang
baca juga:tambang bawah tanah bakal jadi tren pertambangan di masa depan
analisis polda sumsel, dari data putusan hakim/pengadilan terhadap perkara illegal things, secara kuantitatif putusan paling banyak ada pada perkara illegal drilling, diikuti illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing (lihat grafis).
”sehingga diasumsikan, efek jera terhadap pelaku belum optimal,” imbuhnya. karena itu diperlukan komunikasi aparat penegak hukum (aph)/criminal justice system (cjs), untuk menyamakan persepsi dalam menghasilkan putusan yang dapat memberi efek jera secara selektif.

tak hanya itu apk/cjs, menurut kapolda, tapi juga perlu diperkuat dengan institusi khlk, migas, dan esdm. “karena dengan kekayaan sumber daya alam (sda) provinsi sumsel, berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana,” ulas alumni akpol 1993 itu.
kapolda sumsel kemudian memaparkan capaian penanganan perkara illegal things sepanjang 2023. dari satker ditreskrimsus, secara global menyelesaikan 265 perkara dari 317 perkara. “penyelesaiannya naik 79,23 persen,” paparnya. sementara tahun 2022, ada 284 perkara dengan penyelesaian 225 perkara.  
baca juga:dewan minta pentupan tambang 
baca juga: bawa hampir 5 kg sabu dijanjikan upah rp50 juta per orang, 2 kurir diciduk bnnp sumsel
yang paling banyak diungkap, perkara minyak dan gas bumi (migas) alias illegal drilling. tahun 2022 terjadi 90 kasus dan penyelesaian kasusnya juga 90, dengan 143 orang tersangka. “tahun 2023, naik jadi 108 kasus dengan penyelesaian 96 kasus, jumlah tersangka 164 orang,” urainya.
kemudian tahun 2022, melakukan penutupan 11 sumur minyak ilegal di muba. barang buktinya 177,181 ton minyak bumi dan olahan. barang bukti lain, 5 unit sepeda motor, 39 unit mobil, dan 36 unit truk. tahun 2023 ini, polda sumsel dan polres muba sudah menutup sebanyak 297 sumur minyak ilegal.  
“yang jadi perhatian, jumlah barang buktinya meningkat sekitar 1.000 persen. mencapai 1.048,11 ton minyak bumi dan olahan. serta 153 illegal refinery (penyulingan minyak ilegal),” papar kapolda. barang bukti lain, 20 unit motor, 39 unit mobil, dan 41 unit truk, serta 2 kapal tanker. 
mengapa masih ada sumur minyak ilegal dan tempat penyulingan ilegal, menurut kapolda, karena jumlahnya terlalu banyak. “tidak ada angka yang pasti, hanya perkiraan sekitar 7.000-an. jika yang sudah kami tutup 297 sumur, berarti ada 6.800-an sumur yang masih beroperasi,” tuturnya.
karena itu tadi, berhubungan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan kemampuan polri untuk melakukan penegakan hukum. pihaknya sudah berulang kali mendesak kementerian terkait supaya ini dilegalkan. 
baca juga:bangun spaldt hingga flyober simpang sekip, ini dia kegiatan infrastruktur lain di palembang
baca juga:ketua kpu lubuklinggau topandri jadi tersangka terancam 6 tahun penjara, polisi menahannya dengan pasal ini
“namun kesulitannya terkait dengan lingkungan hidup. pengelolaan minyak sangat tidak ditoleransi  kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ri,” bebernya. 
sebab, industri minyak oleh masyarakat ini tidak memperdulikan health safety security and environment (hsse).  “karena itu tidak diizinkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan,” ungkapnya. 
illegal fishing 
di bagian lain, untuk ungkap kasus illegal fishing tahun 2023 ini ada 2 perkara dengan 7 orang tersangka oleh ditreskrimus polda sumsel. “barang buktinya 223.956 ekor benih lobster jenis pasir, dan 18.510 benih lobster jenis mutiara. kerugian negara sebesar rp25.172.000.000.000,” jelas kapolda.
penegakan hukum tahun 2023 ini, lebih rendah dari tahun 2022. dimana amankan 340.402 ekor benih lobster jenis pasir, dan 22.210 benih lobster jenis mutiara. “kerugian negara ungkap kasus tahun 2022 lalu, sebesar rp37.371.700.000.000,” sampainya.
kerugian negara dari praktik illegal fishing ini, nilainya fantastis. “karena bila sudah sampai di batam atau singapura, harganya bisa rp125 ribu per ekor. untuk wilayah sumsel, penyelundupan ini melalui sungai-sungai di wilayah banyuasin dan musi banyuasin,” kata suami dari ny evi rachmad wibowo.
kementerian kelautan dan perikanan (kkp), polri, dan bea cukai, terus melakukan penegakan hukum illegal fishing, karena benih lobster atau benur iimerupakan rantai makanan. “kalau benur ini terus diambil secara ilegal, ikan tidak ada makanan. nelayan juga yang kesulitan mencari ikan,” jelas kapolda.
sementara penduduk indonesia cukup banyak, akan kebutuhan ikan. belum lagi ikan-ikan dicuri kapal nelayan negara tetangga. “kita memerlukan ketahanan pangan untuk negara kita,” tegas rachmad, yang juga pernah menjabat dirtipid siber bareskrim polri. (air)