Gegara Merasa Dizalimi! Peserta Seleksi PPPK Guru di Muratara Perang Status Medsos, Apa Saja Keluhannya?

Reporter: Zulkarnain |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 26 Dec 2023 - 14:46

Petisi 31 Petugas Kesehatan Puskesmas Sungai Lumpur terhadap Kepala Puskesmas--

MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Perang status di media sosial (medsos) kembali memanas di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, seiring dengan pengumuman hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Peserta seleksi PPPK di Muratara yang gagal dalam seleksi menolak hasilnya sejak awal, sementara yang lulus berusaha mempertahankan status kelulusan mereka.

Dari berbagai laman medsos lokal dipenuhi komentar yang ditujukan kepada Bupati, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Dinas Pendidikan Muratara serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB).

Isinya berisi keluhan, kritikan, dan protes dari para peserta seleksi PPPK guru yang merasa dizalimi.

Namun, kemarin, cuitan tersebut diimbangi dengan status peserta yang berhasil lulus seleksi. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan semangat positif mereka karena berhasil melewati seleksi.

Hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan guru honorer yang tidak lulus seleksi.

Indah, salah seorang peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru di Muratara, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam proses penilaian.

"Peserta dengan nilai tinggi dari hasil seleksi CAT, dinyatakan tidak lulus. Sedangkan yang nilai kecil justru lulus," ungkapnya.

Para guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun juga merasa tidak diutamakan, sementara honorer dengan masa pengabdian yang lebih baru justru berhasil lulus seleksi.

Rumor adanya pungutan dana untuk syarat kelulusan dan isu KKN pun mulai mencuat.

gegara merasa dizalimi! peserta seleksi pppk guru di muratara perang status medsos, apa saja keluhannya?                            muratara, sumateraekspres.id - perang status di media sosial (medsos) kembali memanas di kabupaten muratara, sumatera selatan, seiring dengan pengumuman hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
peserta seleksi pppk di muratara yang gagal dalam seleksi menolak hasilnya sejak awal, sementara yang lulus berusaha mempertahankan status kelulusan mereka.
dari berbagai laman medsos lokal dipenuhi komentar yang ditujukan kepada bupati, badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), dan dinas pendidikan muratara serta menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpanrb).
isinya berisi keluhan, kritikan, dan protes dari para peserta seleksi pppk guru yang merasa dizalimi.
baca juga:hasil akhir seleksi kompeten pppk jabatan fungsional guru dilingkungan pemerintah kabupaten oki tahun 2023
baca juga:mulai 2024, guru dapat tunjangan uang makan dan lauk pauk, segini besarannya
namun, kemarin, cuitan tersebut diimbangi dengan status peserta yang berhasil lulus seleksi. mereka mengungkapkan rasa syukur dan semangat positif mereka karena berhasil melewati seleksi.
hal ini menimbulkan reaksi keras dari kalangan guru honorer yang tidak lulus seleksi.
indah, salah seorang peserta yang tidak lulus seleksi pppk guru di muratara, mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam proses penilaian.
"peserta dengan nilai tinggi dari hasil seleksi cat, dinyatakan tidak lulus. sedangkan yang nilai kecil justru lulus," ungkapnya.
baca juga:gagal bentuk aliansi peserta gagal seleksi pppk guru
baca juga:ratusan guru merasa dicurangi, tolak hasil seleksi pppk di muratara, akan lapor menpanrb
para guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun juga merasa tidak diutamakan, sementara honorer dengan masa pengabdian yang lebih baru justru berhasil lulus seleksi.
rumor adanya pungutan dana untuk syarat kelulusan dan isu kkn pun mulai mencuat.
indah menyoroti fakta bahwa kegaduhan terjadi hanya di kabupaten muratara dari 17 wilayah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.
dia menyatakan niat membentuk aliansi untuk mempertanyakan transparansi hasil penilaian seleksi pppk dan meminta penghapusan penilaian seleksi kompetensi teknis tambahan (sktt) yang memiliki bobot 30 persen.
namun, upaya membentuk aliansi itu gagal karena kurangnya kesepakatan di antara peserta yang tidak lulus seleksi pppk muratara.
mereka berencana untuk meminta bantuan dari komisi i dprd kabupaten muratara dan secara resmi menyampaikan protes terkait hasil seleksi.
bupati muratara h devi suhartoni, merespons kontroversi tersebut dengan menjelaskan bahwa banyak pesan masuk terkait masalah pppk muratara yang dia terima, termasuk prasangka buruk dan keluhan.
dia menegaskan bahwa tidak hanya peserta yang gagal, bahkan keluarganya yang memiliki jabatan tinggi juga ada yang tidak lulus.
"banyak hal yang diubah kemendikbud. maka se-indonesia bermasalah. bukan hanya di muratara. saya sudah minta dprd untuk silakan memanggil disdik, bkpsdn, dan sekda untuk menanyakan soal perekrutan pppk," tegasnya.