Pj Gubernur: Kades Jangan Arahkan Warga, Harus Netral!

Reporter: Adi Fatriansyah |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 19 Dec 2023 - 21:10

Dr H Agus Fatoni MSi--

Bawaslu OKU juga belum ada laporan pelanggaran yang bersifat krusial. "Sampai saat ini belum ada laporan soal netralitasASN, pejabat publik atau pemerintahan," kata Ketua Bawaslu OKU Yudi Risandi didampingi Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Ahmad Kabul SH.

Tapi dari pengawasan lembaga adhoc, memang ada temuan yang dilaporkan ke Bawaslu OKU. Sifatnya masih administrasi. Contohnya, ada calon peserta yang ikut mendaftar mengikuti seleksi KPPS. "Persoalan ini ditangani di tingkat bawah," ujarnya.

Kanit Pidum Satreskrim Polres OKU, Ipda Omi menegaskan, belum ada laporan yang masuk dan dibahas di Gakkumdu.

Sementara, Ketua Bawaslu OKU Timur Sunarto menyoroti para caleg yang sudah melakukan kampanye di medsos. “Sebenarnya belum boleh kampanye di medsos. Menurut aturan, baru boleh dilakukan 21 hari sebelum hari H pencoblosan,” jelasnya didampingi Komisioner Divisi Pengawasan, Pencegahan, Parmas dan Humas, Bisri Mustofa.

Katanya, saat ini memang masa kampanye. “Tapi baru kampanye terbatas dan penyebaran APK. Tapi ada caleg yang curi start kampanye di medsos," kata dia. Namun untuk menertibkannya, Bawaslu agak kesulitan. Untuk pelanggaran netralitas, belum ada laporan yang masuk.

"Sebab, dari Kominfo sendiri juga tidak bisa akses terkait hal tersebut. Kami juga tidak punya akses melakukan take down akun media sosial," katanya. Dalam Peraturan KPU diatur, parpol atau caleg boleh mendaftarkan maksimal 20 akun media sosial untuk kampanye.

Wakil Bupati OKU Timur HM Adi Nugraha Purna Yudha SH mengatakan secara individu, ASN punya hak pilih. Namun harus bisa menempatkan diri. "Menempatkan diri ini artinya jangan terlibat politik praktis, tidak boleh kampanye," tegasnya.(afi/dik/gti/bis/lid/)

pj gubernur: kades jangan arahkan warga, harus netral!                            palembang, sumateraekspres.id – arahan irjen kemendagri tomsi tohir belum lama ini di pscc agar camat, lurah dan kades netral tak dipatuhi.
seorang oknum kades di ogan ilir dalam video yang tengah viral, terang-terangan minta sejumlah warga untuk mendukung caleg tertentu. di lahat, ada seorang asn juga telah dilaporkan ke bawaslu.
menyikapi hal itu, penjabat (pj) gubernur sumsel, dr h agus fatoni msi bicara tegas. "sebagai kades atau aparatur pemerintahan desa harus netral. tidak boleh mendukung atau memberi arahan ke warga.
baca juga:nah loh! bawaslu ogan ilir periksa video viral oknum kades, ini pasal dan hukumannya
baca juga:kades ini ladas kalau ada masalah, berani jadi timses, dukung salah satu caleg
atau pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu kandidat dan caleg tertentu. yang saat ini sedang berkompetisi dalam pemilu maupun pileg 2024,” katanya lugas.
pj gubernur menunggu hasil pemeriksaan dari bawaslu ogan ilir dan pemkab ogan ilir.  setelah itu, baru menentukan langkah. termasuk tindakan tegas apa yang akan diambil terhadap oknum kades yang mendukung caleg tertentu itu. 
“untuk kasus di ogan ilir yang salah satu kadesnya diduga tidak netral, akan kita lihat terlebih dahulu dan mempelajarinya. saya tunggu hasil bawaslu oi,” tukas fatoni,
ia kembali mengingatkan kembali bahwa netralitas asn hingga para camat, lurah dan kades sangat penting dalam pesta demokrasi. “harus netral.
caranya? tidak mendukung atau memberi arahan ke warga ataupun pihak-pihak tertentu agar memilih salah satu pihak atau kandidat dan caleg tertentu yang saat ini sedang berkompetisi.”
tujuannya, lanjut dia, biar pemilu dan pilkada aman. berjalan damai. pelaksanaan luber dan jurdil. “ini perlu keseriusan dan semangat kita bersama,” imbuhnya.
di samping itu, biar pileg dan pemilu 2024 dapat memilih pemimpin atau anggota dewan yang benar-benar bisa menjadi wakil dari masyarakat di parlemen.
diberitakan senin (18/12), seorang warga melaporkan aksi masif keterlibatan ap, oknum kepala desa dan perangkat desa lain di tambang rambang. yang diduga sebagai tim sukses (timses) salah satu calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilihan umum 2024.
laporan disampaikan warga berinisial mh. menyusul beredarnya video ketidaknetralan oknum kepala desa tersebut. dalam video terlihat, sang kepala desa mengumpulkan pekerja kso, salah satu perusahaan minyak. lokasinya di simpang empat. 
mereka berasal dari desa tambang rambang, sukananti, dan tanjung bulan. dalam satu kecamatan rambang kuang. pengarahan untuk memilih caleg tertentu itu, terjadi 7 desember 2023. didampingi oknum perangkat desa, pertemuan mulai pukul 19.30 wib. di kampung iv, rumah kepala desa. 
pada menit-menit terakhir video itu, sang kades minta agar para pekerja memilih salah satu caleg dari partai gerindra yang sekarang maju dari dapil iv untuk kabupaten ogan ilir. dapil iv itu mencakup kecamatan muara kuang, rambang kuang, dan lubuk keliat.
baca juga:kades ini ladas kalau ada masalah, berani jadi timses, dukung salah satu caleg
baca juga:pesan penting kemendagri untuk lurah, kades hingga camat, wajib baca!
“nah, ini. ketika aku behani (berani) ngumong (bicara), berarti aku lah (sudah) tahu risiko. tidak jadi masalah. hidup katek (tidak) masalah, dak bekembang utak (otak) bagi aku. mental jugo dekde (tidak) betambah.
jadi ketika ado masalah itu, aku ladas (senang). bukan berarti aku bangga. nambah wawasan bagi aku. urusan itu,” katanya dengan lantang.
dia juga mengungkap secara lugas permintaannya kepada warga.”terakhir aku minta tulung (tolong). khusus yang di simpang empat, aku di sini ngusung (mendukung) yang namonyo nawan, hernawan. aku nak minte tulung cucokkan (coblos). yang ktp-nyo tambang rambang, tanjung bulan, sukananti.”
untuk itu, mh minta agar bawaslu ogan ilir dapat melakukan proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut. sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor: 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
tepatnya, pasal 280 ayat (2), (3), dan (4). “kita menduga langkah oknum kades dan perangkatnya di desa tambang rambang sangat masif dan terstruktur. karena itu kita minta bawaslu bisa memberikan sanksi sesuai uu nomor 7 tersebut,” tegasnya. 
panwascam rambang kuang, syabil menambahkan pihaknya bersifat standby jika diperlukan. karena laporan kades viral tersebut tidak ke panwascam, melainkan langsung ke bawaslu ogan ilir. 
"kita menunggu perintah bawaslu saja. informasinya dari bawaslu ogan ilir, masyarakat rambang kuang telah melapor dari konfirmasi ke kami kemarin. jadi sementara ini yang berwenang menanganinya langsung bawaslu," ujarnya. 
untuk jenis pelanggaran seperti itu lebih tepatnya diproses gakkumdu. fokus panwascam, melakukan pengawasan. "sudah kami awasi dan beri imbauan agar perangkat desa netral, itu sudah jauh-jauh hari, sebelum viral," tukasnya. 
sedangkan oknum kades yang dilaporkan ke bawaslu ogan ilir itu, ap, tidak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan koran ini. kapolres ogan ilir, akbp andi baso rahman mengungkapkan, pihaknya juga ikut memantau perkembangan laporan tersebut."bagaimana perkembangannya, saat ini masih kami lidik," ungkapnya.
bawaslu ogan ilir bergerak cepat menyikapi adanya laporan tersebut. sehari pascamenerima laporan, kemarin (19/12) langsung dilakukan pleno.
“hari kamis, pelapor, terlapor dan saksi-saksi akan dipanggil,” kata ketua bawaslu ogan ilir, dewi alhikmawati melalui koordinator divisi pelanggaran dan penyelesaian sengketa, leli oktayanti. 
menurutnya, singkat laporan memang ada indikasi pasal yang dilanggar. yakni pasal 282 ayat 2 uu no 7 tahun 2017 tentang netralitas. diatur dalam pasal itu, pihak-pihak yang dilarang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, salah satunya kades.  
"pada pasal tersebut disebutkan, pejabat negara atau struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta pemilu selam masa kampanye," jelasnya. 
apabila dugaan itu terbukti, dalam pasal 547 uu pemilu disebutkan, sanksinya terberat 3 tahun dan denda rp36 juta.
"untuk itu kami mengimbau kepada pada pejabat, pemangku kepentingan daerah untuk dapat bersikap netral terhadap peserta pemilu. jangan jadi juru kampanye, atau memasang atribut kampanye di depan rumah," imbuhnya.
tidak hanya di ogan ilir, seorang asn di kabupaten lahat juga dilaporkan ke bawaslu atas dugaan tidak netral. hal itu diungkap ketua bawaslu lahat, nana priana shi mm. "sudah kami tindaklanjuti, terkait netralitas. tidak terbukti," ujarnya. 
nana mengingatkan, asn dilarang menyukai, beri komentar, membagikan informasi dan menunjukkan dukungan kepada peserta pemilu. baik pasangan capres maupun caleg dan parpol.
"ketika ada asn yang melakukan like dan share, meski hanya di medsos, itu dianggap tidak netral," ungkapnya. 
kata nana, bagi masyarakat yang ingin mengadu atau melaporkan adanya pelanggaran kampanye, bisa langsung ke panitia pengawas kecamatan (panwascam) atau  bawaslu lahat. 
"kalau ada yang melapor, harus disertai bukti, syarat formil dan materil," imbuhnya. kalau penuhi syarat, baru dilakukan pendalaman dan kajian. hasilnya, akan bawaslu rekomendasikan ke komisi aparatur sipil negara (kasn) di jakarta. 
bagaimana kabupaten/kota lain? ketua bawaslu muara enim, zainuddin, mengatakan, belum ada laporan terkait isu ketidaknetralan asn, tni, polri, camat, lurah maupun kades. "kalau isu-isu saja ada, tapi kalau tidak melapor, ya percuma saja," ujarnya. 
ia mengingatkan, laporan harus disertai bukti agar bisa ditindaklanjuti. “kalau tidak ada, tentunya jadi fitnah,” tambah dia. zainuddin mengatakan, pelapor juga harus bersedia untuk diperiksa oleh bawaslu dari gakkumdu.
“kalau tidak mau, laporannya tidak bisa ditindaklanjuti," terangnya. laporan pelanggaran juga akan dilihat jenisnya. jika mengarah ke pidana, akan dilimpahkan ke kepolisian. "tapi kalau asn biasanya rekomendasi, karena yang menindak adalah pimpinannya,"  beber zainuddin. 
ia menegaskan, bawaslu hanya sebatas memeriksa dan merekomendasikan jika terbukti. “tapi rekomendasi kami harus ditindaklanjuti dan itu tetap kami pantau," tegasnya. di kota prabumulih juga belum ada laporan dugaan tidak netralnya asn, tni, polri, camat, lurah maupun kades.
penegasan disampaikan ketua bawaslu prabumulih, afan sira oktrisma maupun kepala kejaksaan negeri (kajari) prabumulih, roy riady sh mh. “kita sudah ada gakkumdu, untuk penegakan hukum terpadu terkait pelanggaran pemilu bersama bawaslu dan polres,” imbuhnya.
koordinator divisi pencegahan humas dan parmas bawaslu banyuasin, muslim juga mengungkap belum adanya laporan dugaan keterlibatan asn, camat, kepala desa dan rt/rw dalam kampanye pemilu dan pileg 2024. “kalau menemukan, laporkan,” tukasnya.
bawaslu oku juga belum ada laporan pelanggaran yang bersifat krusial. "sampai saat ini belum ada laporan soal netralitasasn, pejabat publik atau pemerintahan," kata ketua bawaslu oku yudi risandi didampingi koordinator divisi penindakan dan pelanggaran, ahmad kabul sh. 
tapi dari pengawasan lembaga adhoc, memang ada temuan yang dilaporkan ke bawaslu oku. sifatnya masih administrasi. contohnya, ada calon peserta yang ikut mendaftar mengikuti seleksi kpps. "persoalan ini ditangani di tingkat bawah," ujarnya.
kanit pidum satreskrim polres oku, ipda omi menegaskan, belum ada laporan yang masuk dan dibahas di gakkumdu. 
sementara, ketua bawaslu oku timur sunarto menyoroti para caleg yang sudah melakukan kampanye di medsos. “sebenarnya belum boleh kampanye di medsos. menurut aturan, baru boleh  dilakukan 21 hari sebelum hari h pencoblosan,” jelasnya didampingi komisioner divisi pengawasan, pencegahan, parmas dan humas, bisri mustofa. 
katanya, saat ini memang masa kampanye. “tapi baru kampanye terbatas dan penyebaran apk. tapi ada caleg yang curi start kampanye di medsos," kata dia. namun untuk menertibkannya, bawaslu agak kesulitan. untuk pelanggaran netralitas, belum ada laporan yang masuk.
"sebab, dari kominfo sendiri juga tidak bisa akses terkait hal tersebut. kami juga tidak punya akses melakukan take down akun media sosial," katanya. dalam peraturan kpu diatur, parpol atau caleg boleh mendaftarkan maksimal 20 akun media sosial untuk kampanye.
wakil bupati oku timur hm adi nugraha purna yudha sh mengatakan secara individu, asn punya hak pilih. namun harus bisa menempatkan diri. "menempatkan diri ini artinya jangan terlibat politik praktis, tidak boleh kampanye," tegasnya.(afi/dik/gti/bis/lid/)