Hakim Sebut Eks Kadispora Salahi Prosedur Pencairan Dana Hibah KONI Sumsel, Ini Perintah Hakim ke Kejati

Reporter: Nanda |

Editor: Widi Sumeks |

Selasa , 19 Dec 2023 - 18:59

SAKSI : Saksi Devi, Akhmad Yusuf Wibowo, Febrianti, dan Basyuni, memberikan keterangannya untuk terdakwa Suparman Roman, dan Akhmad Thahir, kemarin. -FOTO: NANDA/SUMEKS-

Kemudian termin 2 dana hibah itu, cair sekitar Rp8 miliar. Diakui Yusuf, pencairan termin 2 tidak memenuhi syarat. Namun tetap dicairkan karena untuk alokasi PON Papua.

"Pada pencairan kedua, setelah kegiatan selesai baru dilengkapi LPJ sebagai syarat pencairan," akunya.

Lalu ada pengusulan kedua, sebesar Rp25 miliar yang juga dicairkan sesuai mekanisme tahap pertama. "Total yang digelontorkan ke KONI Sumsel, sebesar Rp37,5 miliar. Ada pertanggungjawaban, namun hanya Rp10 miliar, sisanya belum ada LPJ," tukasnya.

Hakim anggota Ardian Angga SH MH, kemudian mengatakan jika saksi Akhmad Yusuf Wibowo, telah menyalahi prosedur dalam pencairan dana hibah.

Karena tidak ada LPJ untuk proses pencairan termin selanjutnya, namun pencairan dana tetap dilakukan.

"Artinya saksi sebagai Kadispora saat itu, tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pencairan dana hibah KONI Sumsel,” tuturnya.

“Kasus ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel," pinta hakim Angga, menambahkan.

Diketahui, sidang perdana kasus ini baru dimulai 11 Desember 2023 lalu. Dalam dakwaannya, JPU Kejati Sumsel menyebut kedua terdakwa (Suparman Roman dan Akhmad Thahir), telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga kerugian negara Rp3,4 miliar lebih.

Dakwaan yang dibacakan JPU, bahwa saksi Hendri Zainuddin selaku Ketua Umum KONI Sumsel (tersangka perkara yang sama), mengajukan dana hibah tahun 2021 sebesar Rp95 miliar lebih kepada Gubernur Sumsel.

Hendri Zainuddin juga membuat SK biaya kegiatan KONI, Porprov di OKU Raya, kemudian usulan anggaran dana hibah gubernur. Namun kemudian yang disetujui, hanya Rp12 miliar

NPHD sebesar Rp12 miliar itu ditandatangani Kadispora Sumsel kala itu Akhmad Yusuf Wibowo dengan Hendri Zainuddin. Hendri lalu membuat SK mengajukan permohonan pencairan termin 1 ditujukan kepada Gubernur cc Kadispora.

Selanjutnya, Hendri Zainudin kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar Rp25 miliar. Kemudian Gubenur Sumsel mengeluarkan SK Gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar Rp37,5 miliar.

NPHD juga ditandatangani oleh Ahmad Yusuf Wibowo dan Hendri Zainudin. Dari total dana hibah sebesar Rp37,5 miliar, baru direalisasikan sebesar Rp35 miliar lebih. Sisanya Rp2 miliar lebih.

Berdasarkan NPHD ditandatangani Akhmad Yusuf Kadispora dan Hendri Zainudin, maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada Dispora selaku pemberi dana hibah mewakili Pemprov Sumsel.

hakim sebut eks kadispora salahi prosedur pencairan dana hibah koni sumsel, ini perintah hakim ke kejati                             palembang, sumateraekspres.id – eks kepala dinas pemuda dan olahraga (kadispora) sumsel akhmad yusuf wibowo, dihadirkan di pengadilan tipikor palembang. setelah sebelumnya beberapa kali diperiksa kejati sumsel, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah, pengadaan barang dan deposito koni sumsel.
jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel menghadirkan saksi akhmad yusuf wibowo dan sejumlah saksi lainnya, selasa, 19 desember 2023. seperti saksi devi susanti pns bendaraha dispora sumsel, febrianti pns bpkad sumsel, dan basyuni asn dispora sumsel.
diketahui, para saksi dihadirkan untuk terdakwa suparman roman selaku sekretaris umum koni sumsel sekaligus ppk, dan akhmad thahir mantan ketua harian koni sumsel. 
majelis hakim pengadilan tipikor palembang yang diketuai kristanto sahat h sianipar sh mh, langsung mencecar para saksi dengan sejumlah pertanyaan.  dalam keterangannya, saksi yusuf mengatakan dirinya tidak pernah menerima apa pun dari pihak mana pun.
baca juga:sidang lanjutan kasus korupsi koni sumsel hadirkan mantan kadispora, terungkap fakta mengejutkan ini!
baca juga:terdakwa suparman akui lemahnya administrasi lpj dana hibah koni sumsel, ini dakwaan jpu
"tidak pernah menerima apa pun baik barang atau uang, yang mulia," jawab yusuf, saat ditanya hakim apakah pernah menerima sesuatu dari terdakwa.
yusuf lalu menjelaskan, mekanisme awal muncul hibah dibahas di tapd yang diketuai oleh sekda sumsel dan dispora hadir dalam rapat pembahasan itu.
"koni mengusulkan dana hibah sebesar rp95 miliar. dari hasil rapat tapd, diputuskan rp12,5 miliar yang dituangkan dalam keputusan gubernur," jelasnya. 
namun, pencairan tidak bisa dilakukan gelondongan atau sekaligus. tapi bertahap, sehingga pada termin 1 cair sebesar rp3,9 miliar. 
"yang mengusulkan pencairan tahap 1 tersebut koni sumsel, ditujukan ke gubernur melalui dispora," urai yusuf.
surat pengajuan pencairan masuk ke dispora sumsel, dicek kelengkapannya baru diajukan ke gubernur sumsel. gubernur sumsel disposisi ke dispora sumsel, baru dispora ke bpkad sumsel.
 "setelah cair, kewajiban penerima dana hibah adalah membuat laporan pertanggungjawaban (lpj) belanja dana hibah secara rinci," tegasnya.
baca juga:sidang perdana kasus korupsi koni sumsel: suparman roman mengaku bersalah, akhmad thahir bungkam
baca juga:kasus korupsi koni sumsel segera diadili 
 kemudian termin 2  dana hibah itu, cair sekitar rp8 miliar. diakui yusuf, pencairan termin 2 tidak memenuhi syarat. namun tetap dicairkan karena untuk alokasi pon papua.
"pada pencairan kedua, setelah kegiatan selesai baru dilengkapi lpj sebagai syarat pencairan," akunya.
lalu ada pengusulan kedua, sebesar rp25 miliar yang juga dicairkan sesuai mekanisme tahap pertama. "total yang digelontorkan ke koni sumsel, sebesar rp37,5 miliar. ada pertanggungjawaban, namun hanya rp10 miliar, sisanya belum ada lpj," tukasnya.
hakim anggota ardian angga sh mh, kemudian mengatakan jika saksi akhmad yusuf wibowo, telah menyalahi prosedur dalam pencairan dana hibah.
karena tidak ada lpj untuk proses pencairan termin selanjutnya, namun pencairan dana tetap dilakukan.
"artinya saksi sebagai kadispora saat itu, tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pencairan dana hibah koni sumsel,” tuturnya. 
“kasus ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh pihak kejaksaan tinggi (kejati) sumsel," pinta hakim angga, menambahkan.
diketahui, sidang perdana kasus ini baru dimulai 11 desember 2023 lalu. dalam dakwaannya, jpu kejati sumsel menyebut kedua terdakwa (suparman roman dan akhmad thahir),  telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga kerugian negara rp3,4 miliar lebih.
dakwaan yang dibacakan jpu, bahwa saksi hendri zainuddin selaku ketua umum koni sumsel (tersangka perkara yang sama), mengajukan dana hibah tahun 2021 sebesar rp95 miliar lebih kepada gubernur sumsel. 
hendri zainuddin juga membuat sk biaya kegiatan koni, porprov di oku raya, kemudian usulan anggaran dana hibah gubernur. namun kemudian yang disetujui, hanya rp12 miliar 
nphd sebesar rp12 miliar itu ditandatangani kadispora sumsel kala itu akhmad yusuf wibowo dengan hendri zainuddin.  hendri lalu membuat sk mengajukan permohonan pencairan termin 1 ditujukan kepada gubernur cc kadispora.
selanjutnya, hendri zainudin kembali mengajukan permohonan belanja tambahan sebesar rp25 miliar. kemudian gubenur sumsel mengeluarkan sk gubernur tentang belanja hibah daerah, dengan total dana hibah yang diterima sebesar rp37,5 miliar. 
nphd juga ditandatangani oleh ahmad yusuf wibowo dan hendri zainudin.  dari total dana hibah sebesar rp37,5  miliar, baru direalisasikan sebesar rp35 miliar lebih. sisanya rp2 miliar lebih.
berdasarkan nphd ditandatangani akhmad yusuf kadispora dan hendri zainudin, maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang disampaikan kepada dispora selaku pemberi dana hibah mewakili pemprov sumsel.
namun menurut jpu, ada beberapa spj dibuat terdakwa suparman roman yang tidak mengacu sesuai mekanisme pencairan.
sebab, dalam sk ketua umum koni sumsel, dimana setiap spj wajib melampirkan diparaf pejabat koni sumsel.  
sehingga para terdakwa didakwa melanggar primer pasal 2 ayat 1 atau subsider pasal 3 jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
atau kedua, pasal 9 jo pasal 18 uu pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
usai sidang pembacaan dakwaan itu, terdakwa suparman roman dan ahkmad thahir,  tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jpu. "kami tidak mengajukan eksepsi, supaya perkara ini cepat selesai," kata suparman roman. 
dia mengakui adanya kelemahan penerapan administrasi penggunaan dana hibah yang dilakukannya bersama pengurus koni lainnya. "ya termasuk dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (lpj) dana hibah koni sumsel," pungkasnya. (nsw/air/)