Teliti Polemik Hukum Penunjukan Pj Kepala Daerah dalam Suksesi Pilkada Serentak 2024

Reporter: Neni |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 26 Nov 2024 - 20:55

Prof Dr Iza Rumesten RS SH MHum-foto: ist-

Prof Dr Iza Rumesten RS SH MHum, Guru Besar Ke-13 Fakultas Hukum Unsri

PALEMBANG,SUMATERAEKSPRES.ID - Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) akan menambah satu guru besar lagi dalam waktu dekat. Dia adalah Prof Dr Iza Rumesten RS SH MHum, bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah. Pengukuhannya dijadwalkan Kamis (28/11), bersama 7 guru besar lainnya.

Prof Iza, panggilan akrabnya, berhasil meraih gelar guru besar di usia yang terbilang masih muda. Ibu satu anak kelahiran Bengkulu, 27 September 1981, 43 tahun lalu.

Bertempat di Auditorium Kampus Unsri Indralaya, dia dan tujuh guru besar lain akan dikukuhkan. Rencananya langsung oleh Rektor Unsri, Prof Dr Taufik Marwa SE MSi.

Gelar profesor ini berhasil dia raih salah satunya setelah menyelesaikan penelitian kurang lebih setahun terakhir. Hasilnya dituangkan Prof Iza dalam orasi berjudul ‘Polemik Hukum Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Suksesi Pilkada Serentak 2024’.

Ada beberapa alasan Prof Iza meneliti tentang itu. “Salah satunya, karena penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan Mendagri menabrak beberapa aturan,” kata istri dari Muhammad Joni SE MSi ini, kemarin (26/11).

Apa hasil penelitiannya? Dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 34 (2): Pejabat pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt).

Dalam UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Pasal 28(3): Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kurang lebih sama dengan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasal 47 (1): Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Kemudian, diatur pula PMK No. 15/PUU-XX/2022, PMK Nomor 18/PUU-XX/2022, dan PMK Nomor 67/PUU-XX/2022. Dalam tiga peraturan itu ditegaskan bahwa prajurit TNI dan anggota Polri dilarang menjadi Pj kepala daerah apabila belum mengundurkan diri atau belum pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Menurut buah hati dari Rasidi Zahari dan Asnawati Kenansa itu, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teliti polemik hukum penunjukan pj kepala daerah dalam suksesi pilkada serentak 2024                            prof dr iza rumesten rs sh mhum, guru besar ke-13 fakultas hukum unsri
palembang,sumateraekspres.id - fakultas hukum universitas sriwijaya (unsri) akan menambah satu guru besar lagi dalam waktu dekat. dia adalah prof dr iza rumesten rs sh mhum, bidang ilmu hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah. pengukuhannya dijadwalkan kamis  (28/11), bersama 7 guru besar lainnya.
prof iza, panggilan akrabnya, berhasil meraih gelar guru besar di usia yang terbilang masih muda.  ibu satu anak kelahiran bengkulu, 27 september 1981, 43 tahun lalu.
bertempat di auditorium kampus unsri indralaya, dia dan tujuh guru besar lain akan dikukuhkan. rencananya langsung oleh rektor unsri, prof dr taufik marwa se msi.
gelar profesor ini berhasil dia raih salah satunya setelah menyelesaikan penelitian kurang lebih setahun terakhir. hasilnya dituangkan prof iza dalam orasi  berjudul ‘polemik hukum penunjukan penjabat kepala daerah dalam suksesi pilkada serentak 2024’. 
ada beberapa alasan prof iza meneliti tentang itu. “salah satunya, karena penunjukan penjabat kepala daerah yang dilakukan mendagri menabrak beberapa aturan,” kata istri dari muhammad joni se msi ini, kemarin (26/11).
baca juga:hati-hati penipuan modus booking hotel, ingatkan warga teliti saat booking via aplikasi 
baca juga:teliti pemicu pjk dan kateterisasi jantung, waspadai fenomena aliran lambat koroner
apa hasil penelitiannya? dalam uu no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 34 (2): pejabat pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian (plh) atau pelaksana tugas (plt). 
dalam uu 2/2002 tentang kepolisian negara republik indonesia (polri) pasal 28(3): anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. 
kurang lebih sama dengan uu 34/2004 tentang tentara nasional indonesia (tni) pasal 47 (1): prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 
kemudian, diatur pula pmk no. 15/puu-xx/2022, pmk nomor 18/puu-xx/2022, dan  pmk nomor 67/puu-xx/2022. dalam tiga peraturan itu ditegaskan bahwa prajurit tni dan anggota polri dilarang menjadi pj kepala daerah apabila belum mengundurkan diri atau belum pensiun dari dinas aktif keprajuritan. 
menurut buah hati dari rasidi zahari dan asnawati kenansa itu, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
baca juga:teliti perlengketan plasenta, ingin tekan kematian ibu hamil
baca juga:agar tidak gugur seleksi administrasi, teliti 7 hal penting ini saat mendaftar cpns dan pppk 2024
"pemerintah sebaiknya tidak menempatkan anggota tni/polri aktif sebagai penjabat kepala daerah," tandasnya.  dalam orasi ilmiahnya, prof iza menyimpulkan, pengisian penjabat kepala daerah bisa dibuat sederhana jika tidak sarat dengan kepentingan politik.
caranya, dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah definitif, dapat pula dengan menempatkan sekretaris daerah (sekda) sebagai penjabat kepala daerah. harapannya, hasil penelitian yang dituangkannya dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besar ilmu hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah ini dapat bermanfaat dalam memperbaiki sistem pengisian penjabat kepala daerah.
dekan fakultas hukum unsri, prof dr h joni emirzon sh mhum mengatakan, dia sangat senang karena bertambah satu lagi guru besar di fakultas hukum unsri. "prof iza adalah guru besar pertama perempuan di program kerja saya dalam empat tahun ke depan. program percepatan guru besar direncanakan menambah 6-8 guru besar pada fakultas hukum," katanya.
ditambahkannya, prof iza merupakan guru besar ke-13 di fakultas hukum unsri. " saat ini ada empat guru besar yang aktif. yang lain ada yang sudah pensiun dan wafat," jelasnya. 
baca juga:teliti latar belakang pemimpin, jangan salah memilih
baca juga:teliti inovasi teknologi medis berbasis ai
prof joni menjelaskan, secara umumnya pihaknya sekarang konsentrasi ke bagian akademik, ilmiah. target  ke depan melahirkan sumber daya manusia  (sdm) yang unggul dalam rangka mencapai fakultas hukum yang unggul. 
salah satu cara melahirkan sdm yang unggul dalam rangka mewujudkan fakultas hukum yang unggul diperlukan perencanaan dengan mendesain beberapa guru besar. “mulai sekarang fakultas hukum akan terus menambah guru besar," tukasnya. 
adapun selain prof iza, 7 guru besar lain yang bakal dikukuhkan pada 28 november 2024 yakni prof dr yuliani se mm cfp qwp aepp cwm sebagai guru besar bidang ilmu manajemen investasi dan portofolio pada fakultas ekonomi. judul orasinya, adopsi robo-advisor dalam diversifikasi portofolio investasi.
kemudian, prof dr ir h maulana yusuf ms mt, guru besar bidang ilmu teknik pertambangan fakultas teknik dengan judul orasi upaya pengelolaan emisi gas metana pada swabakar batubara untuk mitigasi dampak pemanasan global di sumsel.
lalu, prof  dr ir hendri chandra mt, guru besar bidang analisis kegagalan fakultas teknik dengan judul orasi pendekatan fracture mechanic dalam remain life assessment di bawah beban fatique. selanjutnya, prof dr krisna murti sppa subsp hle (k) mbiotech stud phd, guru besa bidang ilmu patologi anantomi fakultas kedokteran. judul orasinya pendekatan terapi berbasis lingkungan mikro tumor pada linfoma.
baca juga:teliti gambut sumsel, pernah jadi peneliti muda terbaik
baca juga:teliti kepiting purba, untuk kekebalan hingga obat kuat
ada pula prof ir h suparman shk phd, guru besar bidang ilmu pengendalian hama dan penyakit terpadu pada fakultas pertanian. judul orasinya  banana bunchy top virus ancaman serius budidaya pisang indonesia. dari fakultas mipa, ada prof dr fitri maya puspita ssi msc, guru besar bidang ilmu optimasi. judul orasinya model skema pembiayaan bundling dynamic spectrum dan traffic manahement berbasis demand response dan insentif heterogen.
terakhir, prof  dr misnaniarti skm  mkm, guru besar bidang kebijakan kesehatan pada fakultas kesehatan masyarakat. judul orasinya strategi kebijakan pencegahan dan  pengendalian penyakit menular melalui penguatan pemberdayaan masyarakat.