Pengamat: Presiden Jokowi Berperan Besar Dalam Kemunduran Demokrasi

Reporter: Dody |

Editor: Alfery |

Sabtu , 16 Dec 2023 - 15:44

Pengamat politik, Ubedilah Badrun-Foto: instagram @Ubedilah Badrun.official-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Pengamat Politik Ubedilah Badrun menegaskan Presiden Jokowi berperan besar dalam kemunduran demokrasi Indonesia.

Ubedilah menyatakan, peranan besar Jokowi dalam memundurkan demokrasi sudah terlihat sejak dia mendukung Revisi UU KPK pada 2019.

"Setelah revisi UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar Ubedilah dalam edisi perdana podcast Narada Syndicate Demokrasi di Indonesia.

Podcast kali ini dipandu oleh Kusfiardi, seorang aktivis 1998, Kamis (14/12).

Ubedilah melanjutkan, pasca revisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme yang melibatkan Jokowi dan anak-anaknya dalam bisnis terjadi. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.

"Dan sekarang semakin terbukti, karena Gibran anak Presiden, dia bisa jadi calon wakil presiden," ujar Ubedilah.

Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. UU yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.

Dan tidak didengarnya berbagai aspirasi rakyat itu, menurut Ubedilah membuat indeks demokrasi kita anjlok hingga skor 6.30.

"Itu menunjukkan bahwa di rezim saat inilah, indeks demokrasi terburuk kita peroleh," ujarnya.

Jadi, sambung Ubedilah, Jokowi sebagai aktor politik menjadi faktor yang membuat demokrasi kita memburuk.

pengamat: presiden jokowi berperan besar dalam kemunduran demokrasi                            jakarta, sumateraekspres.id - pengamat politik ubedilah badrun menegaskan presiden jokowi berperan besar dalam kemunduran demokrasi indonesia. 
ubedilah menyatakan, peranan besar jokowi dalam memundurkan demokrasi sudah terlihat sejak dia mendukung revisi uu kpk pada 2019. 
"setelah revisi uu kpk itu, presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar ubedilah dalam edisi perdana podcast narada syndicate demokrasi di indonesia.
podcast kali ini dipandu oleh kusfiardi, seorang aktivis 1998, kamis (14/12). 
baca juga:paslon amin beri perhatian kasus km 50 tol cikampek
baca juga:ratusan advokat sumsel siap beri pendampingan hukum ke amin 
ubedilah melanjutkan, pasca revisi uu kpk itu sangat tampak juga nepotisme yang melibatkan jokowi dan anak-anaknya dalam bisnis terjadi. ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi. 
"dan sekarang semakin terbukti, karena gibran anak presiden, dia bisa jadi calon wakil presiden," ujar ubedilah. 
jokowi, sambung ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak uu omnibus law. uu yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
dan tidak didengarnya berbagai aspirasi rakyat itu, menurut ubedilah membuat indeks demokrasi kita anjlok hingga skor 6.30.
baca juga:tim hukum amin: penyelesaian tragedi kanjuruhan dan km 50 untuk penuhi rasa keadilan
baca juga:struktur partai bergerak, siap menangkan amin, nasdem juara di banyuasin 
"itu menunjukkan bahwa di rezim saat inilah, indeks demokrasi terburuk kita peroleh," ujarnya. 
jadi, sambung ubedilah, jokowi sebagai aktor politik menjadi faktor yang membuat demokrasi kita memburuk. 
menurut ubedilah, era jokowi ini telah masuk pada new authoritarianism. dalam otoritarianisme baru ini, tindakan otoriter rezim berlindung dibalik regulasi. 
"hal itu tampak ketika keinginan jokowi mengendalikan kpk dilegalkan oleh revisi uu kpk, kemudian sentralisasi perizinan dilegalkan oleh uu omnibus law. yang paling parah, adalah ketika kehormatan mahkamah konstitusi dirubuhkan oleh keluarganya, dan jokowi diam," paparnya.