Inflasi Bahan Pokok Bikin Repot, Pasar Murah, Pemda Bisa Gunakan Anggaran Bansos- Belanja Tak Terduga
--
Rekomendasi BI, ada perkuatan strategi 4K. Yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel menyoroti inflasi pada 2 kota November 2023 lalu. Dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,36, inflasi di Palembang tahun ini dibandingkan tahun lalu naik sebesar 3,56 persen. Sedangkan dengan IHK 115,68, inflasi Kota Lubuklinggau sebesar 2,95 persen.
BACA JUGA:John Legend Beli Rumah Organik Modern, Mau tahu Harganya?
BACA JUGA:Polda Sumsel Cek Langsung Harga Cabai di Pasar Tradisional dan Modern. Ini yang Mereka Temukan!
"Kelompok pengeluaran yang dominan menyumbang andil inflasi pada November 2023 adalah makanan, minuman dan tembakau," jelas Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto.
Dari 11 kelompok utama yang memengaruhi inflasi, hanya satu kelompok yang mengalami penurunan yakni kelompok transportasi dengan inflasi -0,17 persen dan andil -0,02 poin.
Saat ini, inflasi di Sumsel 3,4 persen. Masih on the track. Dengan masih sisa kurang lebih 1 bulan, harapannya bisa diantisipasi.
"Sebab kita tidak dapat menghindar lagi, pasti ada inflasi. Cuma kita upayakan tidak terlalu tinggi," tandasnya. Dan Sumsel harus bersyukur punya program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
Dalam upaya menekan inflasi, seluruh daerah dapat menggandeng para pengusaha untuk menggelar pasar murah. Jual sembako dengan harga disubsidi.
“Bisa juga menggunakan anggaran reguler bantuan sosial (bansos) maupun belanja tidak terduga,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian.
Dalam tiga bulan terakhir, angka inflasi di daerah cenderung meningkat. Peningkatannya bervariasi tiap daerah. Ada yang tinggi, ada yang rendah.
’’Ini betul-betul menjadi perhatian bagi kita. Saya akan mengawasi betul daerah mana saja yang bisa mengendalikan, mana yang konsisten, mana tidak bisa mengendalikan, itu menjadi bahan penilaian,’’ tuturnya.
Prestasi semua kepala daerah, termasuk para Pj gubernur, bupati dan wali kota juga akan dipantau. Salah satu yang perlu diawasi yakni kenaikan harga cabai merah. Apalagi kenaikan harga terjadi pada daerah yang relatif subur.
Kata Tito, perlu ada gebrakan yang aktif dari kepala daerah agar harga cabai merah dapat terkendali.
“Saya minta tolong untuk rekan-rekan kepala daerah semua melakukan gerakan yang sama. Seluruh daerah dapat menggunakan anggaran reguler bansos maupun belanja tidak terduga, bisa juga menggandeng para pengusaha untuk melakukan gerakan pasar murah,’’ tandasnya.