Dikatakan, untuk pupuk subsidi itu harganya sekitar Rp150 ribu per karung (@50 kg), sementara harga pupuk nonsubsidi itu mencapai 2 kali lipat atau Rp300 ribu per karung.

Apalagi biaya merawat padi ini bukan sekadar pupuk saja yang dibutuhkan, petani masih harus membeli racun hama, racun rumput, pembasmi keong, dan sebagainya. 

“Semua itu butuh biaya, misalnya racun untuk hama Walang Sangit. Harganya sekitar Rp25 ribu per sachet," katanya."

BACA JUGA:Beli Pupuk Bersubsidi dengan KTP

"Kemudian yang wajib dibeli racun pembasmi rumput, karena kalau tidak dipenuhi berisiko hasil panen kurang. "Pokoknya semua kebutuhan pertanian harus dipenuhi, jika tidak hasil panen tidak memuaskan kami merugi," katanya. 

Aminudin berharap pemerintah dapat menjamin kesediaan pupuk subsidi bagi petani kecil. "Iya harapan kami pupuk jangan sudah terus, alokasi pupuk subsidi yang sesuai untuk petani dipenuhi, karena ini kadang kami masih kekurangan walaupun sudah diajukan," pungkasnya.

Penyuluh Pertanian Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempuing Jaya, Priyo mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan e-RDKK untuk penyaluran pupuk subsidi. "Kalau petani terdaftar di e-RDKK mereka dapat kuotanya dan bisa membeli pupuk subsidi menggunakan KTP," terangnya, kemarin (4/12).

Makanya jika tidak mengajukan pada saat pendataan e-RDKK, petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi. “Untuk di wilayah saya ada 37 kelompok tani. Dari jumlah tersebut kuota pupuk subsidi yang didapatkan berbeda-beda sesuai luasan sawah yang ada di tiap kelompok,” terangnya. Kalaupun ada petani yang merasa kekurangan pupuk subsidi, mungkin karena mereka tidak masuk e-RDKK atau saat pengajuan pupuk subsidi jumlahnya kurang. 

Disinggung mahalnya harga pupuk nonsubsidi di pasaran, kata Priyo, sebenarnya harganya tidak begitu mahal seperti harga pupuk Mutiara NPK 50 kg dijual Rp865 ribu, tapi NPK saat ini langkah keberadaannya.

Kepala Dinas Pertanian OKU Timur, Junadi mengklaim pupuk subsidi di OKU Timur mengalami surplus. Ia menegaskan untuk periode tanam Oktober-Desember 2023, jumlah kebutuhan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 13.481 ton, sedangkan yang tersedia 16.369 ton. Begitu juga pupuk subsidi jenis NPK, kebutuhannya 8.248 ton, yang tersedia 9.599 ton. "Artinya data kami pupuk subsidi di OKU Timur surplus atau berlebih," jelasnya.

Dia menjelaskan, di OKU Timur terdaftar 120 ribu petani. Terinput sebagai penerima atau sasaran pupuk subsdi 80 ribu petani lebih. Tahun 2023, OKU Timur mendapat kuota pupuk subsidi 44 ribu ton pupuk urea dan 32 ribu ton pupuk NPK. "Kuato pupuk subsidi tahun 2024 kita belum tahu, tergantung nanti dari Kementan RI," katanya. 

Junai mengungkapkan Dinas Pertanian OKU Timur telah mengirim surat edaran agar petani segera menebus pupuk subsidi untuk  persiapan tanam. "Kita juga minta pengecer menyiapkan pupuk nonsubsidi, bagi petani yang memang tidak mendapat pupuk subsidi, sehingga petani tidak merasakan kelangkaan pupuk," katanya. 

Pihaknya pun selalu memantau di lapangan, melalui penyuluh pertanian, pengecer pupuk, maupun petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. "Kita tetap menyarankan agar petani segera menebus pupuk subsidi, karena penyaluran terbatas waktu. Jika tidak ditebus hingga akhir Desember pupuk subsidi kembali lagi ke Pusri," pungkasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura OKI, Ir Sahrul mengatakan tahun ini pihaknya mendapat bantuan urea subsidi 17.750,126 ton dan NPK 24.963,680 ton. Tahun depan ia tidak hapal jumlahnya. “Memang nanti pemerintah mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi dengan hanya menggunakan KTP, tapi mereka harus terdaftar di e-RDKK,” tuturnya. 

Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sarip mengaku pihaknya berupaya mengatasi ketergantungan petani dengan pupuk non organik. "Kita akan buat pupuk organik dan telah disosialisasikan ke petani," ujarnya. Sebelumnya pihaknya melihat proses pembuatan pupuk organik di Muara Padang dan tak menutup kemungkinan dikembangkan dengan kemasan plastik (pupuk organik).