Membangun IKN Nusantara Dari Desa Transmigrasi

PROYEK IKN : Salah satu proyek IKN Nusantara di Desa Bukit Raya, pembangunan Jalan Bypass Pasar Sepaku menuju pusat IKN Nusantara. Saat ini pekerjaan kontraktor menyelesaikan pemancangan pasak bumi. -Foto : Tuwono for Sumateraekspres.id-

Tak hanya dari APBN, investor swasta turut menyatakan komitmennya membangun proyek di IKN Nusantara dengan total investasi lebih dari Rp28,15 triliun. Mulai dari Mayapada Hospital Nusantara, RS Abdi Waluyu, RS Hermina, Hotel Nusantara, Hotel Vasanta, Pakuwon Nusantara, Nusantara Intercultural School (NIS). Presiden Joko Widodo terjun langsung melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek-proyek tersebut dalam beberapa tahap.

Tahap pertama 21-22 September 2023 dengan investasi Rp23 triliun, tahap dua 1-3 November 2023 senilai Rp12,5 triliun dengan 10 proyek, di antaranya komplek perkantoran Bank Indonesia, Bandara VVIP, Mayapada Hospital. Tahap 3 Desember ini ada 8-9 proyek groundbreaking, meliputi area hijau, kawasan tempat tinggal dan bekerja, serta kantor lembaga negara seperti OJK, LPS, dan BPJS Kesehatan. Total nilai investasinya sekitar Rp10 triliun.

Pesatnya pembangunan di IKN Nusantara mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia menjadi Indonesia-sentris. Mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pulau Jawa masih menopang produk domestik bruto (PDB) RI kuartal II 2023 sebesar Rp2.992 triliun atau 57,27 persen dari total PDB ADHB (atas dasar harga berlaku) RI Rp5.226 triliun. Diharapkan perpindahan ibukota ke Kalimantan mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kontribusi PDB dari daerah-daerah luar Jawa seiring banyaknya kegiatan pembangunan.

Pembangunan yang merata ke seluruh daerah seharusnya lebih cepat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Jika perekonomian rakyat sampai pelosok negeri berjalan, pertumbuhan ekonomi melesat, pendapatan perkapita pun meningkat. Saat ini Indonesia berada di fase upper middle-income country dengan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita sebesar US$ 4.580 tahun 2022.

Artinya hanya tersisa waktu 22 tahun bagi Indonesia mencapai misi negara maju atau Indonesia Emas 2045. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfo menjelaskan pertumbuhan ekonomi harus tumbuh setidaknya 6 persen per tahun untuk keluar dari fase middle income menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi.

“Jika Indonesia mampu tumbuh di atas 6 persen, proyeksi GNI per kapita Indonesia (proyeksi threshold high income dihitung dari tren inflasi SDR) pada 2042 bisa mencapai high income US$ 18.790. Jika pertumbuhan 7 persen, proyeksi GNI per kapita sebesar US$ 30.000 pada 2045, namun jika 5 persen hanya US$ 15.000,” ungkap Suharso pada acara puncak Indonesia Development Forum (IDF) 2022 live Youtube Bappenas RI, Senin (21/11/2022).

Tetapi saat ini rata-rata pertumbuhan ekonomi RI setiap triwulan sekitar 5 persen. Misalnya triwulan II 2023 bertumbuh 5,03 persen, triwulan III 2023 justru hanya 4,94 persen (YoY). “Negara maju rata-rata berada pada fase middle income selama 14-28 tahun, bahkan lebih cepat 18-20 tahun seperti Singapura sudah high income dari tahun 1991, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,3 persen,” bebernya. Demikian pula Hongkong rata-rata pertumbuhannya 8,2 persen, Jepang 5,5 persen, dan Korea Selatan 8,9 persen. Artinya pertumbuhan tinggi menjadi syarat utama keluar dari fase middle income.

Menurutnya, tingginya pertumbuhan negara maju didorong oleh sektor industri, khususnya industri manufaktur. “Tetapi Indonesia terindikasi mengalami deindustrialisasi dini, dimana PDB perkapita masih relatif rendah dan share industri manufaktur menurun atau di bawah 20 persen. Padahal kita telah mengklaim menjadi negara industri dan sudah memasuki era industri 4.0,” lanjutnya. Karenanya Indonesia perlu segera melakukan reindustrialisasi yang mengikuti tren perubahan yang new lifestyle, smart, dan fungsional.

Industrialisasi ke depan harus menuju industri sirkular sebagai era baru industri berkelanjutan, yang menjawab kebutuhan gaya hidup sehat terutama makanan dan minuman. “Industrialisasi sebagai trap mover transformasi ekonomi di negara maju,” bebernya. Selain itu juga harus mengantisipasi twin transitition, transisi digital, dan transisi hijau serta antisipasi terhadap revolusi industri 5.0 dan 6.0.

Karenanya, Pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui penerapan 6 strategi besar, yaitu SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pemindahan IKN. “Pemindahan IKN salah satu strategi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur,” terangnya.

Dilansir dari situs bappenas.go.id, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas yang juga Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan IKN, Rudi S Prawiradinata menyampaikan pemindahan ibu kota tak sekedar memindahkan Pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tapi ada tujuan besar memastikan visi Indonesia Emas 2045 tercapai. Menjadi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dikatakan, kontribusi ekonomi daerah timur baru sekitar 15 persen, sementara 85 persen jumlah penduduk terpusat di Jawa dan Sumatera. Pemindahan ibukota menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung dengan tujuan mendorong transformasi ekonomi.

Enam kluster ekonomi itu meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon. Untuk dua kluster pendukung, yaitu Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City, serta Pusat Industri 4.0. “Pemindahan IKN salah satu strategi menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat, lebih ke timur,” tandasnya. (fad)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan