Membangun IKN Nusantara Dari Desa Transmigrasi

PROYEK IKN : Salah satu proyek IKN Nusantara di Desa Bukit Raya, pembangunan Jalan Bypass Pasar Sepaku menuju pusat IKN Nusantara. Saat ini pekerjaan kontraktor menyelesaikan pemancangan pasak bumi. -Foto : Tuwono for Sumateraekspres.id-

“Sejak tahun 1975, kami telah menunggu pengembangan daerah oleh Pemerintah. Bagaimana desa transmigrasi ini bisa menjadi daerah maju dan kota baru. Penetapan IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara oleh Presiden Joko Widodo bagai sebuah mimpi,” ujar Tuwono. Masyarakat menyambut bangga, Sepaku bakal menjadi ibukota layaknya Jakarta.

Efeknya langsung terasa, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan kota, jalan bypass, jalan lingkar tol, gedung-gedung Pemerintahan, perkantoran, rumah sakit, hotel, rumah susun, mess ASN-karyawan, pembangkit listrik, saluran PDAM makin giat sejak 2021-2022. Banyak perusahaan, investor, kontraktor proyek masuk menyewa dan membeli tanah warga.

IKN Nusantara adalah investasi menjanjikan di masa mendatang. Harga tanah meroket cepat. “Harga tanah variasi, tergantung lokasi jauh dekat pusat IKN Nusantara. Bukit Raya masuk ring 1. Sebelum penetapan IKN, kebanyakan warga menjual tanah per hektar,” jelas pria yang menjabat Kadus sejak 2006 ini.

Tahun 2013, satu hektar tanah masih dihargai Rp10 juta-an, kemudian naik bertahap menjadi Rp50 juta-an, Rp70 juta-an, dan setelah menjadi IKN tak terbeli lagi. “Sudah ramai gini, harga tanah khususnya di depan jalan-jalan poros utama mencapai Rp1,3-1,5 miliar per hektar. Yang murah di luar IKN masih dapat Rp200 juta. Cuma sekarang warga kian cerdas, tak lagi menjual hektaran tapi kavlingan misalnya 10x20 meter,” imbuh Tuwono.

Jika sebelum IKN kavlingan itu paling Rp15 juta-an, sekarang Rp2 juta per meter atau Rp400 juta per kavling. Selain pembebasan untuk proyek infrastruktur, lahan warga yang banyak dibeli orang luar itu di pusat IKN Nusantara atau Desa Bumi Harapan dan Desa Pemaluan. Mungkin telah terjual 30 persen, namun warganya tetap di sana. “Di Bukit Raya belum banyak sebab cukup jauh dari sini sekitar 8 km,” bebernya. Hanya sekarang Otorita IKN melarang masyarakat menjual tanah, kecuali untuk pembebasan lahan proyek IKN.

Seiring pesatnya IKN Nusantara, potensi pergeseran atau peralihan mata pencaharian bisa terjadi sebagai konsekuensi pembangunan. Dari sektor pertanian atau perkebunan ke sektor perdagangan, transportasi, keuangan, jasa. Tentu ini akan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Saat ini sejumlah warga tergiur menyewakan lahan dibanding bertahan berkebun sawit.

“Hitungannya memang lebih menguntungkan, nilai kontrak sewa bisa mencapai Rp250 juta per hektar per tahun. Dibanding memperoleh pendapatan dari memanen sawit sekitar Rp4 juta per bulan,” tuturnya. Cuma itu tadi perkebunan sawitnya alih fungsi lahan menjadi lokasi mess karyawan, batching plant, dan proyek konstruksi lainnya.

Walau begitu, Tuwono mengaku tetap mengandalkan kebun sawit sebagai pencaharian utama. “Yang menyewakan lahan beberapa orang saja, penduduk kita masih bergantung dengan kebun sawit meski harga TBS (tandan buah segar) rendah saat ini Rp1.900 per kg,” lanjutnya. Namun masyarakat desa tak mau hanya jadi penonton dan kalah dari pendatang, sehingga Pemerintah Daerah mengantisipasi jangan sampai kemajuan IKN Nusantara membuat penduduk asli atau transmigrasi terpinggirkan.

Sudah banyak pelatihan pemberdayaan dari Pemprov Kaltim, Pemkab, Pemerintah Desa untuk warga, seperti pelatihan budidaya ikan air tawar, pengembangan hidroponik, pembuatan kue, menjahit, pelatihan konstruksi bangunan mulai dari menyusun bata, plester dinding, memasang baja ringan. SDM masyarakat desa dipersiapkan menyambut IKN.

“Apalagi kini proyek IKN menyerap tenaga kerja baru khususnya penduduk lokal. Ada proyek baru, kontraktornya minta tenaga kerja sekian kepada kepada kepala desa. Asal punya skill (kemampuan), penduduk kita pasti bekerja,” sebut Tuwono. Proyeksi Bappenas pembangunan IKN baru ini dapat menyerap hingga 1,3 juta tenaga kerja.

Sementara hingga Oktober 2023 telah menyerap 12.123 tenaga kerja konstruksi dan 30 persennya merupakan warga lokal. “Masalahnya sekarang justru yang diajak kerja (pekerja lokal, red) terbatas,” terangnya. Kendati pihaknya berharap seiring pesatnya IKN Nusantara, masyarakat desa bisa ambil bagian dalam peluang kerja maupun berusaha agar proyek IKN benar-benar terasa manfaatnya.

Kepala SDN 04 Sepaku, Kamsuri mengatakan penetapan Sepaku menjadi IKN Nusantara bak sebuah mukjizat karena sabarnya orang Sepaku merintis dari tahun 1975. Tahun 1985 ia merasa Sepaku ini kayaknya masih benar-benar hutannya, hutan ‘perawan’. "Kami tidak mimpi dan tidak mengira, karena dulu jalannya saja lewat air, naik kapal klotok, kemudian tiba-tiba sekarang mau jadi IKN,” ujarnya. Artinya masyarakat Sepaku seperti berakit-rakit ke hulu, mudah-mudahan sekarang berenang-renang ke tepian.

Menyongsong Indonesia Emas 2045

Pada tahap awal 2022-2024, Kementerian PUPR telah melaksanakan lebih dari 50 proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp65 triliun yang dananya bersumber dari APBN. Konstruksi itu di antaranya penyiapan lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1, pembangunan jalan tol IKN segmen 3B dan 5A, Jl Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Jl Lingkar Sepaku segmen 2 dan 4, Jl Bypass Pasar Sepaku.

Ada lagi pembangunan kawasan dan Istana Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Kementerian dan Lembaga, Masjid Negara, 22 Rusun Tenaga  Kerja Konstruksi, pembangunan intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku, penyediaan air baku persemaian Mentawir, Bendungan Sepaku Semoi, dan seterusnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan