PALEMBANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Palembang Jaya berencana merevitalisasi Gedung Pasar 16 Ilir menggandeng PT Bima Citra Realty (BCR) sebagai pihak ketiga.

Namun rupanya wacana itu kembali mendapatkan reaksi penolakan dari sejumlah pedagang Gedung Pasar 16 Ilir, bahkan mereka mendatangi Pj Wali Kota Palembang, Drs Ratu Dewa menuntut 5 hal terkait kondisi mereka saat ini. 

Pj Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa mengatakan ia menerima kunjungan pedagang Pasar 16 yang menyampaikan aspirasi terkait jualannya sepi akibat rencana proses revitalisasi.

Apalagi kini sekeliling gedung Pasar 16 Ilir dipagar seng membuat kunjungan konsumen menurun dan omzet turun. 

"Sejak dikelilingi seng dalam durasi cukup lama omset kami menurun hingga 75 persen," sampainya, kemarin.

Dewa pun berusaha memahami apa yang dirasakan pedagang karena kesulitan akses bagi konsumen untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. "Ada 5 tuntutan mereka dan saya minta waktu 3 hari," jelasnya. 

Dewa pun menyebut akan mencari informasi terlebih dahulu yang benar-benar valid dari manajemen PD Pasar hingga Dewan Pengawas sebagai langkah pertama.

Kemudian ke Dinas Perdagangan, ketiga dari segi hukum, dan terakhir Inspektorat. "Setelah pertemuan ini saya minta kepada asisten dibuat notulen lengkap, ditelaah, dan disampaikan lagi kepada saya,” ungkapnya.  

Ia pun akan kembali menemui pedagang lagi, melakukan evaluasi lagi, baru nanti mempertemukan pihak internal dengan pedagang sehingga ada kesepakatan bersama.

Dikatakan, beberapa tuntutan pedagang itu di antaranya minta batalkan KSO, tidak melakukan revitalisasi atau renovasi, evaluasi kinerja hingga pecat pegawai yang tidak bagus, dan minta perpanjangan hak guna bangunan (HGB). 

Terpisah salah seorang pedagang di Gedung Pasar 16 Ilir, Wn mengungkapkan kondisi Pasar 16 Ilir saat ini benar-benar sepi sehingga secara otomatis berdampak pada penjualan mereka.

"Kami berharapnya jualan dapat ramai kembali. Terkait revitalisasi, kalaupun memang dapat meningkatkan penjualan dan membuat ramai silahkan. Asal kita tetap bisa berjualan dan tidak menganggu. Mengenai perpanjangan HGB saya juga setuju," katanya. (tin/fad)