Namun resolusi tersebut tidak menyebutkan gencatan senjata. 

Resolusi itu juga tidak mengacu ke serangan Hamas 7 Oktober, di mana Israel mengklaim 1.200 orang terbunuh dan sekitar 240 orang ditawan.

Pernyataan tersebut pun tidak mencantumkan serangan balasan dan serangan darat Israel di Gaza. 

Mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 11.300 warga dengan dua pertiga adalah wanita dan anak-anak.

Mengutip Al-Jazeera, Israel telah mengabaikan lebih dari 12 resolusi yang disahkan oleh DK PBB yang mengecam pendudukan Israel di Yerusalem Timur sejak tahun 1967.

Pada tahun 2004, Israel terus menghancurkan rumah-rumah di kamp pengungsi Rafah setelah DK PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan agar tindakan tersebut dihentikan.

"Lembaga PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan pada saat itu bahwa Israel menghancurkan 167 bangunan lagi dalam tujuh hari setelah resolusi tersebut disahkan," tulis media Qatar tersebut.

Pada bulan Januari 2009, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon "menyatakan kekecewaan" kepada Perdana Menteri (PM) Israel saat itu, Ehud Olmert.

Bahwa kekerasan terus berlanjut setelah dewan tersebut mengeluarkan resolusi yang menyerukan "gencatan senjata segera" di Gaza.

Pada tahun 2016, PM Israel Benjamin Netanyahu menolak untuk mengakui resolusi DK PBB yang menuntut penghentian aktivitas pemukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Israel juga memanggil duta besarnya di Selandia Baru dan Senegal karena mendukung pemungutan suara tersebut.

Tolak Negosiasi

Mediator Qatar, pada Rabu (15/11) berusaha untuk merundingkan kesepakatan antara Hamas dan Israel yang mencakup pembebasan sekitar 50 sandera sipil dari Gaza dengan imbalan gencatan senjata selama tiga hari.

Seorang pejabat yang mengetahui perundingan tersebut mengatakan kesepakatan sedang dibahas dan dikoordinasikan dengan Amerika Serikat (AS).

Kesepakatan ini juga akan membuat Israel membebaskan sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina dari penjara-penjara Israel dan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza.