Tolak 3 Variabel Penghitungan Upah 2024, Kelompok Buruh Sebut Rancu. Apa Saja 3 Variabel Baru Itu

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Andre Jedor |

Sabtu , 11 Nov 2023 - 14:31

UMP 2024: Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah. FOTO:NET--

Dengan ketiga variabel tersebut, lanjut Ida, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang.

“Sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum.

Serta, lanjut Ida, struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

Ida mengklaim, kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

Dimana pada akhirnya, berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha.

BACA JUGA:Upah Bakar Lahan Rp13,5 Juta

“Sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," sebutnya.

Selain itu, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri.

Beleid baru ini juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh. Karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

tolak 3 variabel penghitungan upah 2024, kelompok buruh sebut rancu. apa saja 3 variabel baru itu                            palembang,sumateraekspres.id -  pemerintah resmi menetapkan aturan upah buruh baru untuk tahun 2024, yang dirilis 10 november 2023. memakai 3 variabel, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
ketentuan itu akan menjadi dasar penetapan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya.
menteri ketenagakerjaan (menaker) ida fauziyah, memastikan kenaikan upah minimum pekerja.
seiring terbitnya peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas pp nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
baca juga:may day 2023, buruh di musi rawas minta undang-undang penetapan cipta kerja dicabut
baca juga:sejarah hari buruh. berawal dari tuntutan jam kerja yang layak di as. bagaimana di indonesia?
"kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar ida, melalui keterangan resmi, jumat (10/11).
kenaikan upah minimum berasal dari penerapan formula upah minimum dalam pp nomor 51 tahun 2023, mencakup 3 variabel.
yaitu, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).
indeks tertentu, ditentukan oleh dewan pengupahan daerah.
baca juga:kawal unjuk rasa buruh, kapolda minta personel polri humanis
baca juga:herman deru pakai ojol temui buruh
dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. 
selain itu hal yang menjadi pertimbangan lainnya, faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

dengan ketiga variabel tersebut, lanjut ida, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang.
“sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.
baca juga:rekayasa lalu lintas saat demo buruh, hindari jalan ini!
baca juga:ahli waris  buruh terima santunan rp42 juta
dengan ketentuan tersebut, peran dewan pengupahan daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum.
serta, lanjut ida, struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
ida mengklaim, kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
dimana pada akhirnya, berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha.
baca juga:yes. kemnaker beri sinyal upah minimum naik. tapi hanya segini
baca juga:upah bakar lahan rp13,5 juta
“sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," sebutnya.
selain itu, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. 
beleid baru ini juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.
"penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh. karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.
baca juga:apresiasi pasukan biru, plt bupati janjikan kenaikan upah
baca juga:tuntut kenaikan upah
aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antarwilayah.
"pp nomor 51 tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," klaim ida, menteri dari partai kebangkitan bangsa (pkb). 
beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan hari pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya.
selanjutnya, dia meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta dewan pengupahan daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat pp nomor 51 tahun 2023,
“penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 november (2023) dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 november(2023)," pintanya.
baca juga:4 jenis beasiswa yang bisa kalian pilih di unpar. simak persyaratannya!
baca juga:banyuasin launching aplikasi baru, namanya serambe. apa tujuan dan keunggulannya?
kelompok buruh tegas menolak
beleid yang baru dirilis pemerintah, jumat (10/11), sebelumnya sudah ditolak secara tegas oleh kelompok buruh.
mereka menolak sistem perhitungan upah minimum provinsi (ump) 2024, yang berdasarkan 3 variabel disiapkan pemerintah.
yaitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. 
sebab untuk variabel indeks tertentu, buruh menganggapnya rancu dan berpotensi membuat kenaikan ump tidak sesuai harapan.
baca juga:buka akses pekerja non-formal punya hunian, pi jalin kerja sama dengan komunitas
baca juga:pekerja pertamina ajarkan tata nilai akhlak di sdn 93
"faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," ulas ristadi, presiden konfederasi serikat pekerja nusantara (kspn), kamis (9/11).
“karena hasil hitung-hitungan di atas tersebut, teman-teman anggota di pabrik menolak kenaikan upah minimum dengan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu tersebut," tegasnya.
aspirasi dari buruh, adalah menggunakan nilai kebutuhan hidup layak (khl) tahun berjalan. 
menurutnya variabel khl lebih realistis ketimbang indeks tertentu, dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.
baca juga:seling putus, pekerja tertimpa alat, di lokasi pembangunan pltu sumbagsel i
baca juga:cegah tppo terhadap pekerja migran, dinas pppa sumsel gelar sosialisasi
presiden asosiasi serikat pekerja indonesia (aspek indonesia) mirah sumirat, juga menyatakan serupa.
menginginkan khl dimasukkan dalam formula perhitungan ump 2024. 
terlebih, di tengah terjadinya lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.
"sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali,” sesalnya.
baca juga:harapkan lapangan pekerjaan dan bantuan csr
baca juga:viral, minta sumbangan ukt saat nge-live, padahal ini pekerjaan yang bisa dilakukan mahasiswa
mirah juga menyoroti, belum adanya kompensasi kepada buruh soal harga bahan bakar minyak (bbm) naik di 2022 tadi. 
“itu artinya masih menambah pr pemerintah, bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula ump yang akan diberikan di 2024," tukasnya.
dia menilai, formula 3 variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, jelas akan menahan kenaikan upah buruh. 
pada akhirnya, kenaikan ump 2024 diprediksinya tidak akan lebih dari 7 persen.
baca juga:pekerja mandiri daerah pesisir dilindungi
baca juga:sinyal tak sebesar tuntutan pekerja
sejatinya, para buruh mengusulkan kenaikan ump 15 persen kepada pemerintah. 
“usul ini sudah berupa angka kompromi,” paparnya.
seharusnya, tambah mirah, upah buruh bisa naik sampai 20-25 persen.
"tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. kami mengambil jalan tengah (kenaikan ump 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.
baca juga:pekerjaan sampingan ini bisa jadi penghasilan tambahan, cocok untuk milenial
baca juga:sering dipertanyakan, mengapa ada batasan usia tertentu pada lowongan pekerjaan
"maksudnya apa ini indeks tertentu? jadi semakin ambigu. pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti," pungkas mirah. (*)