MUARA ENIM,SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lewat regulasi ini, setiap instansi nantinya untuk membuka rekrutmen CPNS secara terpisah, sesuai kebutuhan masing-masing.

Sebelumnya, Menteri PANRB menetapkan usulan dan jabatan formasi dari setiap instansi. Hal itu menimbulkan instansi pemerintah menjadi tidak fleksibel jika ada perubahan strategi organisasi.

Kepala BKPSDM Muara Enim, Harson Sunardi melalui Kabid Pengadaan, Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur, Yulius Ceasar mengatakan terkait aturan dalam UU ASN tersebut Pemkab Muara Enim sedang lakukan sosialisasi.

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Bentuk Satgas Pembersihan Sungai

BACA JUGA:Pasien RSUD dr HM Rabain Muara Enim Membludak

"Salah satunya terkait membuka rekruitmen CPNS secara terpisah sesuai kebutuhan masing masing, selama ini kan kita serentak se Indonesia," ujarnya.

Dengan aturan tersebut, Pemda lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan yang ada di setiap struktur.

"Jadi alurnya kita ajukan ke Kemenpan berapa yang dibutuhkan, ketika mereka memberikan kuota tinggal kesiapan kita, misal kita siap maka laporkan dan akan dilaksanakan seleksi," terangnya.

Hal ini untuk mengantisipasi pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) yang otomatis jabatannya akan kosong.

BACA JUGA:Siap Mengabdi Bangun Muara Enim

BACA JUGA:Ahmad Rizali Resmi Jabat Pj Bupati Muara Enim??

"Oleh karenanya usulan juga akan memasukkan formasi yang akan BUP,  jadi aturan ini akan membuat daerah lebih fleksibel, asal mampu dan itu adalah syarat wajibnya," ungkapnya.

Disamping itu, BKPSDM juga mengharapkan bahwa Kabupaten Muara Enim bisa memiliki gedung diklat dimana itu memungkinkan seleksi CPNS dilakukan di Kabupaten Muara Enim.

"Biasanya kalau di Muara Enim untuk seleksi ASN ataupun PPPK tempatnya menyewa, tentu akan lebih efisien apabila ada gedung khusus, tentunya kabupaten tetangga bisa jadi melaksanakn seleksi ASNnya disini," bebernya.

Untuk kapasitasnya idealnya untuk 150 Komputer. Tentunya apabila ini terwujud akan menambah pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat meningkat.

"Sebelumnya pernah dilaksanakan seleksi CPNS, itu hotel bahkan kos kosan penuh termasuk rumah makan juga laris," tukasnya. (way)