Tak Usul Formasi, Pusat Bisa Ambil Alih

Reporter: tim |

Editor: Widi Sumeks |

Minggu , 05 Nov 2023 - 20:37

Alex Denni, Deputi SDM Bidang Aparatur KemenPANRB--

"Kalau pemerintah pusat bisa lebih banyak membuka peluang untuk formasi CPNS atau PPPK ya bagus. Pemda pun bagus jika memang bisa, yang penting bagi honorer ini bisa diangkat," harapnya.

Diki, honorer di lingkungan Pemkab OKI menyebut apa pun kebijakannya pihaknya berharap pemerintah dapat berpihak dan mengangkat tenaga honorer.

Terpisah, Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyuasin, Edhy Haryono mengatakan, prinsipnya daerah mendukung kebijakan pusat. "Kita dukung pastinya. Tentunya dengan kebijakan itu, turut serta juga penggajian ditanggung oleh pemerintah pusat, " ucapnya.

Siti salah satu honorer Pemkab Banyuasin berharap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dapat berdampak positif bagi honorer di daerah. "Intinya membuat sejahtera, itu saja," tandasnya.

Deputi SDM Bidang Aparatur KemenPANRB, Alex Denni menjelaskan, setelah pengesahan RPP Manajemen ASN selesai, pengusulan formasi tidak hanya jadi kewenangan pemda, tapi juga pusat.

"Jika ada daerah yang tidak mengusulkan, pusat bisa mengambil alih menentukan kuota serta formasinya," ujar dia. Alex mengungkapkan, dasar kebijakan tersebut karena melihat seleksi PPPK 2021/2022.

“Ada ratusan ribu formasi tanpa pelamar,” imbuhnya. Nantinya, untuk pengisian PPPK guru, KemenPAN-RB akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menentukan daerah mana yang minim formasi, tapi butuh banyak ASN.

Pun begitu untuk tenaga kesehatan. Dalam RPP Manajemen ASN juga diatur soal kewenangan pemda untuk menetapkan formasi sesuai kebutuhannya. “Jadi, sebelumnya pemerintah pusat hanya bisa menunggu usulan kebutuhan dari pemda, tahun depan pusat bisa mengusulkan sendiri," beber Alex.

Menurut Alex, pemda diberikan kewenangan menetapkan formasi sesuai kebutuhannya, sehingga perekrutan CPNS dan PPPK bisa beberapa kali dalam setahun.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, soal kesejahteraan PPPK dan PNS akan dijadikan satu sistem. "Mereka juga (PPPK) akan dapat pensiun karena ke depan sistemnya defined contribution (iuran pasti)," tukasnya.(way/uni/bis/qda/*)

tak usul formasi, pusat bisa ambil alih                            kebijakan baru penerimaan asn, seperti cpns, pppk dapat pensiun
 sumsel, sumateraekspres.id - sejumlah aturan dalam uu asn dan yang akan diatur dalam peraturan turunannya dirasa berpihak pada pegawai. terutama pppk. misalnya soal formasi. ada juga terkait pensiun.
untuk pengusulan formasi cpns dan pppk, ke depan tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda). bila usulan dari daerah tak maksimal atau minim, pemerintah pusat bisa mengambil alih untuk menentukan kuota dan formasinya.
aturan baru ini akan berlaku setelah regulasi turunan undang-undang aparatur sipil negara (uu asn) diterbitkan. munculnya kebijakan ini berkaca dari evaluasi penerimaan asn 2021 hingga 2023 yang tak pernah maksimal.
banyak formasi tanpa pelamar atau kuotanya memang sedikit diusulkan dari pemda. sebagai contoh di kabupaten oku, pascaseleksi penerimaan calon pppk periode 2023, masih banyak tenaga honorer di lingkungan pemkab oku belum bisa diserap menjadi pppk dalam proses seleksi. 
baca juga:update loker buat lulusan sma smk, lion air group buka peluang jadi pramugari dan pramugara, gaskeun!
baca juga: 6 tata tertib pelaksanaan tes skd cpns, semoga yang baca lulus, amin!
pasalnya jumlah honorer terdata (tenaga non asn) per 27 oktober 2022 sebanyak 4.996 orang, sementara kuota formasi kebutuhan periode 2023 hanya 2.145 baik itu formasi guru, kesehatan, dan teknis. artinya masih sisa separuh honorer yang belum dapat menjadi pppk. 
 kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) oku, mirdaili sstp mm melalui kabid pengadaan penilaian kerja pemberhentian dan informasi, hj ari susanti sh mh menyampaikan penerimaan cpns maupun pppk selama ini memang bersifat usulan dari daerah ke pemerintah pusat.
 pihaknya sendiri berpedoman pada analisa jabatan, analisa beban kerja (abk), dan bagaimana ketersediaan anggaran.
 “kami belum mendapat informasi pasti terkait rencana pemerintah pusat mengambil alih pengusulan formasi untuk rekrutmen cpns atau pppk. kalau memang pusat mau ambil alih memang bisa saja," sebutnya.
baca juga:10 hal yang bisa membuat pppk dan pns diberhentikan dalam uu asn 2023 terbaru yang diteken jokowi
baca juga:aturan pakaian berbeda-beda, peserta seleksi cpns pppk wajib hadir 2 jam sebelum ujian, simak aturannya disini
 sementara penyeleksian penerimaan pppk 2023 saat ini di oku segera masuk tahapan seleksi kompetensi. ada 3.663 yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan bakal ikut seleksi kompetensi melalui computer assist test (cat). "seleksi kompetensi tinggal menunggu jadwal dari bkn," ujar ari. 
kepala bkpsdm muara enim, harson sunardi melalui kabid pengadaan, informasi dan penilaian kinerja aparatur, yulius ceasar meyakini kendati diambil alih, pemerintah pusat tentunya masih akan berkoordinasi dengan pemda.
"karena pusat tidak tahu persis kebutuhan daerah, misalnya berapa banyak jumlah pemadam kebakaran yang dibutuhkan. formusi yang perlu dibuka apa saja, dan sebagainya," ujarnya. 
dia tak menampik jika dalam penetapan formasi penerimaan asn mempertimbangkan anggaran belanja pegawai. “tentu ini merupakan hal yang wajar, karena selain pegawai harus digaji bulan, mereka juga mendapat tpp yang sumbernya dari apbd. kalau tidak diperhitungkan tentu bisa bermasalah," ulasnya. 
baca juga:widih! selain gaji naik 2024, pppk juga bisa gadaikan sk ke bank lho, begini caranya
baca juga:ingat! pelamar tes pppk wajib bawa dua barang ini saat seleksi kompetensi, kelupaan auto gagal 
kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (bkpp) oki, mauliddini skm mengatakan pemkab oki  sesuai arahan bupati selalu mengusulkan formasi secara maksimal berdasarkan perhitungan kebutuhan.
dalam 3 tahun terakhir oki tak pernah absen mengusulkan formasi casn, baik itu cpns maupun pppk. “jadi pengusulan formasi  pppk dan casn selalu ada," terangnya, kemarin (2/11).
sekban bkpp oki, fredy harry marthonis menambahkan belum mengetahui secara utuh uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
sekda oki, ir h asmar wijaya msi menjelaskan pihaknya mendukung upaya pemerintah pusat mengusulkan formasi cpns dan pppk terkhusus bagi  daerah yang minim usulan.
baca juga:peserta langsung tahu hasil ujian, begini penjelasan sistem cat seleksi cpns dan pppk 2023
baca juga:materi pokok seleksi pppk 2023 dengan sistem cat, download link materinya disini
“tapi selama ini instansi kita selalu mengusulkan formasi sesuai kebutuhan, karena kita juga memperhitungkan besaran belanja pegawai,” imbuhnya. 
terpisah, honorer pemkab oku, angga berharap mereka yang masih berstatus tenaga honorer dapat dipertimbangkan menjadi pppk.
"kalau bisa tenaga teknis juga diprioritaskan," katanya. sebab ia melihat dalam seleksi pppk tahun 2023, jumlah formasi tenaga teknis sangat minim dibanding jumlah tenaga formasi lainnya. “misalnya pemerintah dapat melihat dan mempertimbangkan masa kerja honorer,” jelasnya. 
salino, honorer di lingkungan pemkab muara enim mengaku pada dasarnya yang diinginkan honorer diangkat menjadi cpns atau pppk.
baca juga:10 hal yang bisa membuat pppk dan pns diberhentikan dalam uu asn 2023 terbaru yang diteken jokowi
"kalau pemerintah pusat bisa lebih banyak membuka peluang untuk formasi cpns atau pppk ya bagus. pemda pun bagus jika memang bisa, yang penting bagi honorer ini bisa diangkat," harapnya.
diki, honorer di lingkungan pemkab oki menyebut apa pun kebijakannya pihaknya berharap pemerintah dapat berpihak dan mengangkat tenaga honorer. 
terpisah, kepala dinas kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten banyuasin, edhy haryono mengatakan, prinsipnya daerah mendukung kebijakan pusat. "kita dukung pastinya. tentunya dengan kebijakan itu, turut serta juga penggajian ditanggung oleh pemerintah pusat, " ucapnya.
siti salah satu honorer pemkab banyuasin berharap kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dapat berdampak positif bagi honorer di daerah. "intinya membuat sejahtera, itu saja," tandasnya.
deputi sdm bidang aparatur kemenpanrb, alex denni menjelaskan, setelah pengesahan rpp manajemen asn selesai, pengusulan formasi tidak hanya jadi kewenangan pemda, tapi juga pusat. 
"jika ada daerah yang tidak mengusulkan, pusat bisa mengambil alih menentukan kuota serta formasinya," ujar dia. alex mengungkapkan, dasar kebijakan tersebut karena melihat seleksi pppk 2021/2022.
“ada ratusan ribu formasi tanpa pelamar,” imbuhnya. nantinya, untuk pengisian pppk guru, kemenpan-rb akan berkoordinasi dengan kemendikbudristek untuk menentukan daerah mana yang minim formasi, tapi butuh banyak asn.
pun begitu untuk tenaga kesehatan. dalam rpp manajemen asn juga diatur soal kewenangan pemda untuk menetapkan formasi sesuai kebutuhannya. “jadi, sebelumnya pemerintah pusat hanya bisa menunggu usulan kebutuhan dari pemda, tahun depan pusat bisa mengusulkan sendiri," beber alex.
menurut alex, pemda diberikan kewenangan menetapkan formasi sesuai kebutuhannya, sehingga perekrutan cpns dan pppk bisa beberapa kali dalam setahun. 
 sebelumnya, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (pan-rb) abdullah azwar anas menyampaikan, soal kesejahteraan pppk dan pns akan dijadikan satu sistem. "mereka juga (pppk) akan dapat pensiun karena ke depan sistemnya defined contribution (iuran pasti)," tukasnya.(way/uni/bis/qda/*)