https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Beri Kemudahan, Target Belum Tercapai

--

Di 2022 lalu, pihaknya telah melaunching metode pembayaran pajak secara non tunai berbasis scan barcode QRIS BSB. "Kami sediakan 40 petugas lapangan berkeliling dengan barcode QRIS dari BSB. Kalaupun ingin pembayaran tunai, bisa datang ke kantor atau ATM BSB. Pembayaran juga sudah bisa melalui alfamart, indomaret dan kantor pos. Maupun lewat kanal pembayaran elektronik QRIS yang telah kami launching tahun lalu," ujar Merry.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) OKI, Herliansyah Hilaluddin  melalui Sekdin, M Putra Taufan mengatakan, hingga (30/9) realisasi PBB sudah 89,19 persen atau sekitar lebih kurang  Rp18 miliar dari target Rp20 miliar lebih.

Sekarang untuk dapat mencapai target tersebut pada HUT OKI ke 78 lalu Bupati OKI memberlakukan relaksasi bagi wajib pajak untuk membayar kewajibannya. ‘’Mudah-mudahan sisanya ini dapat tercapai hingga  akhir Desember nanti. Banyak yang dilakukan  agar masyarakat sadar akan kewajibannya seperti menurunkan operasi sisir dilakukan petugas.  Melihat upaya ini kami optimis bisa tercapai,"tandasnya.

Disinggung kapan operasi sisir dilakukan, lanjutnya,  itu bagian bidang karena belum ada laporan bisa jadi ini sudah mulai dilakukan. ‘’Karena kan akhir tahun  tersisa dua bulan lagi,’’ ujarnya.

Masyarakat juga tergugah untuk membayar pajak karena  bukti pembayaran pajak ini juga biasanya wajib dilampirkan. ‘’Khususnya saat mengurus administrasi kependudukan,’’ ujarnya.

Jika daerah lain belum terealisasi, lain halnya dengan pencapaian target PBB di Prabumulih. Di kota nanas ini, target PBB sudah terlampaui. Bahkan, capaiannya saat ini sudah di angka 109 persen.  ‘’Target APBD induk tahun 2023 mencapai Rp3,4 miliar dan realisasi per 30 September 2023 mencapai Rp3,7 miliar atau 109 persen," ujar Kepala Bappenda (Badan Pendapatan Daerah) kota Prabumulih, Ratih Puspa SE MSi.

Adapun program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapat pajak dari PBB yaitu, melakukan inovasi dalam hal mempermudah pembayaran PBB. "Kita memperbanyak tempat pembayaran, pembayaran secara online atau melalui ATM bank Sumsel Babel dan pembayaran dengan virtual account," sebutnya mengaku bukti lunas PBB menjadi salah-satu syarat administrasi.

Lalu, di 2022, pihaknya menargetkan capaian PBB di angka Rp5,5 miliar dan realisasi hingga akhir tahun di angka Rp4,46 miliar atau 81 persen.  Dalam kesempatan itu pula, perempuan berhijab itu mengaku untuk capaian PAD (Pajak Asli Daerah) di tahun ini pihaknya ditargetkan Rp22 miliar dan sudah terealisasi Rp22 miliar lebih atau 103 persen. "Kami optimis PAD bisa tercapai," tukasnya. (bis/uni/dik/chy)

 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan