Saksi Ahli Temukan Penyimpangan 2 Cek Senilai Rp2,6 Miliar di PT BMU

Reporter: Nanda Saputra |

Editor: Rendi |

Selasa , 24 Oct 2023 - 19:38

BERI KESAKSIAN : Saksi Ahli disumpah sebelum memberikan kesaksian pada persidangan kasus dugaan korupsi penyimpangan distribusi semen pada PT BMU di PN Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (24/10). Foto : Nanda/Sumeks --

Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan Distribusi Semen

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Sidang kasus dugaan korupsi penyimpangan distribusi semen pada PT Baturaja Multi Usaha (BMU), anak perusahaan PT Semen Baturaja digelar Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Kelas IA Khusus, Selasa (24/10).

Kedua tersangka, Budi Oktarita, Kabag Keuangan PT BMU periode 2016-2017 dan Ir Laurence Sianipar, Direktur PT BMU periode April 2016-Januari 2018.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, Herman SH kali ini menghadirkan ahli perhitungan kerugian negara, Popy Rahmat Daulay dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Sahlan Effendi SH MH, ahli menjelaskan jika dirinya diminta melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini oleh Penyidik Pidsus Kejati Sumsel.

"Sebelumnya saya ingin menjelaskan yang mulia, jika perhitungan kerugian negara ini kami laksanakan sesuai surat tugas permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel," ujarnya. Setelah melakukan pemeriksaan, ia mendapati bukti-bukti yang cukup dan menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini PT Semen Baturaja.

"Akibat perbuatan kedua terdakwa selaku Direktur Utama dan Kabag Keuangan PT BMU menyebabkan kerugian keuangan negara pada PT Semen Baturaja," tegasnya.

“Kalau boleh dijelaskan, metode apa yang saudara ahli gunakan saat melakukan perhitungan kerugian negara sehingga bisa menyimpulkan hal demikian?” tanya Hakim Sahlan.

"Untuk perhitungan kami menggunakan metode total loss," singkatnya.

“Apa yang menyebabkan ahli menyimpulan hal demikian, apa yang ahli temukan?” tanya Hakim lagi.

"Dalam metode yang digunakan, kami menghitung ada dua kali penarikan kas keuangan PT BMU melalui cek," jelas Popy.

Dimana besaran penarikan cek yang pertama Rp977 juta dan yang kedua Rp1,6 miliar sehingga total menjadi Rp2,6 miliar.

"Seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar utang, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi kerugian negara total loss. Di sinilah terjadi penyimpangannya," jelasnya lagi.

saksi ahli temukan penyimpangan 2 cek senilai rp2,6 miliar di pt bmu                            kasus dugaan korupsi penyimpangan distribusi semenpalembang, sumateraekspres.id - sidang kasus dugaan korupsi penyimpangan distribusi semen pada pt baturaja multi usaha (bmu), anak perusahaan pt semen baturaja digelar pengadilan tipikor pada pn palembang kelas ia khusus, selasa (24/10).
kedua tersangka, budi oktarita, kabag keuangan pt bmu periode 2016-2017 dan ir laurence sianipar, direktur pt bmu periode april 2016-januari 2018.
dalam persidangan, jaksa penuntut umum (jpu) kejati sumsel, herman sh kali ini menghadirkan ahli perhitungan kerugian negara, popy rahmat daulay dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan sumsel.
di hadapan majelis hakim yang diketuai sahlan effendi sh mh, ahli menjelaskan jika dirinya diminta melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus ini oleh penyidik pidsus kejati sumsel.
baca juga:sidang perdana kasus korupsi distribusi semen di anak perusahaan pt semen baturaja, pt bmu terancam sanksi huk
"sebelumnya saya ingin menjelaskan yang mulia, jika perhitungan kerugian negara ini kami laksanakan sesuai surat tugas permintaan penyidik kejaksaan tinggi sumsel," ujarnya. setelah melakukan pemeriksaan, ia mendapati bukti-bukti yang cukup dan menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini pt semen baturaja.
"akibat perbuatan kedua terdakwa selaku direktur utama dan kabag keuangan pt bmu menyebabkan kerugian keuangan negara pada pt semen baturaja," tegasnya.
“kalau boleh dijelaskan, metode apa yang saudara ahli gunakan saat melakukan perhitungan kerugian negara sehingga bisa menyimpulkan hal demikian?” tanya hakim sahlan.
"untuk perhitungan kami menggunakan metode total loss," singkatnya.
baca juga:dua tersangka korupsi distribusi semen oleh pt bmu, anak perusahaan pt semen baturaja segera disidang
“apa yang menyebabkan ahli menyimpulan hal demikian, apa yang ahli temukan?” tanya hakim lagi.
"dalam metode yang digunakan, kami menghitung ada dua kali penarikan kas keuangan pt bmu melalui cek," jelas popy.
dimana besaran penarikan cek yang pertama rp977 juta dan yang kedua rp1,6 miliar sehingga total menjadi rp2,6 miliar.
"seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar utang, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi kerugian negara total loss. di sinilah terjadi penyimpangannya," jelasnya lagi.
“apakah ahli hanya mengaudit dua cek dimaksud atau melakukan audit secara menyeluruh terhadap keuangan pt semen baturaja?” tanya hakim lagi.
baca juga:kejati periksa vice president internal audit pt semen baturaja, terkait dugaan korupsi pt bmu
"kami hanya melakukan audit sesuai diminta oleh penyidik kejati sumsel yakni terhadap dua cek itu saja yang mulia. akan tetapi, jika kemudian ditemukan bukti-bukti lain bisa kami tindaklanjuti," imbuh popy.
kemudian hakim menanyakan utang piutang pt bmu kepada cv sumber semen mandiri (ssm), apakah ahli mendapatkan data pt bmu yang melakukan pembayaran utang terhadap pt ssm.
"itu transaksi pribadi antara kedua terdakwa dan pt ssm yang mulia, bukan pengembalian uang kepada pt semen baturaja. keduanya telah merekayasa seolah-olah dibuat utang piutang," jelas ahli.
setelah mendengarkan keterangan ahli tersebut, sidang selanjutnya digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan yang akan dihadirkan masing-masing penasehat hukum kedua terdakwa.
dalam dakwaan, keduanya didakwa menyebabkan kerugian negara senilai rp2,6 miliar lebih, serta bersekongkol melakukan korupsi bersama-sama dan melakukan kegiatan usaha di luar yang sudah ada tanpa meminta izin pihak pt semen baturaja selaku induk perusahaan.
atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal alternatif subsideritas ke satu primer pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 jo pasal 18 uu no 20/2001 tentang tipikor. atau kedua pasal 8 jo pasal 18 uu no 20/2001 tentang tipikor. (*)