Hal yang dibenci investor adalah regulasi dan birokrasi yang rumit, berbelit dan butuh waktu lama. Kini hal itu perlahan dikurangi, terobosan kebijakan banyak dilakukan pemerintah, baik pusat dan daerah,” kata Riko Noviantoro.

Meski Indonesia masih menjadi negara favorit untuk berinvestasi, peneliti Institut for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) ini mengingatkan pemerintah agar investasi yang masuk ke Indonesia bisa berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

“Kendati demikian pemerintah (Menteri Bahlil) tetap perlu memastikan arus invetasi itu menguntungkan masyarakat lokal. Artinya keterlibatan masyarakat lokal harus diperhatikan, bukan hanya soal pajak dll,” ucapnya.  

Dijelaskan Riko, daya tarik investasi bertalian erat dengan situasi politik setempat, dalam hal ini kondisi politik Indonesia masih dalam situasi yang terkendali, serta kepastian hukum yang masih bisa diterima investor.

“Hanya saja itu belum cukup, investor adalah pihak yang selalu minta perlindungan dan keterjaminan. Hal ini yang musti pemerintah perhatikan, agar menjaga iklim investasi tetap baik,” jelasnya.

Riko pun mengapresiasi Menteri Bahlil yang terus memberikan kepastian dan jaminan kepada investor bahwa Indonesia merupakan negara yang tepat bagi mereka untuk berinvestasi.

Apalagi, Indonesia saat ini sedang menghadapi tahun politik dan itu yang menjadi pertimbangan para investor, tetapi Menteri Bahlil terus menjamin hal tersebut. 

“Data yang tunjukan Indonesia sebagai negara layak investasi merupakan kabar gembira. Setidaknya inevatsi itu menjadi citra bahwa Indonesia adalah negara yang stabil secara politik, hukum dan keamanan.

Investor mana pun butuh kepastian iklim bisnisnya, untuk itu kunci menjaga arus investasi adalah mampu kendalikan stabilitas nasional,” pungkasnya. (jp/fad)