9 Daerah di Sumsel Jadi Contoh, Rupanya Punya DRPPA. Apa Itu?

Reporter: mh |

Editor: Martha |

Selasa , 17 Oct 2023 - 06:00

Perwakilan 9 Daerah yang memiliki DRPPA hadiri Rakor di Hotel Beston Palembang--

Selanjutnya, desa/kelurahan perlu mengembangkan solusi dalam mengurangi pekerja anak dan melakukan upaya khusus untuk menghentikan perkawinan terhadap anak.

BACA JUGA:KemenPPPA Dukung Internet Aman

Rakor dihadiri kepala OPD pengampu urusan PPPA kabupatem/kota se-Sumsel atau yang mewakili. Kemudian, kepala desa dari 9 kabupaten/kota.

Ada pun, narasumber yang hadir yakni KPPPA RI, Muhamad Soleh, Kepala Desa Tabuan Asri, Farida Rusdiana dan fasda DRPPA Desa Marga Sakti, Siti Marfuah serta para peserta rakor.

“Harapan kami dengan terlaksananya rakor ini akan memperkuat sinergi serta membangun komitmen untuk percepatan pelaksanaan DRPPA di Sumsel,” pungkas Henny.(*/)

9 daerah di sumsel jadi contoh, rupanya punya drppa. apa itu?                            palembang,sumateraekspres.id – membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak. apalagi, sekitar dua per tiga penduduk desa merupakan  perempuan dan anak-anak.
menurut data bps, dari 270 juta jiwa penduduk indonesia, 43 persen tinggal di desa.
sekitar 49,5 persen dari 43 persen itu adalah perempuan dan sekitar 30,1 persennya anak usia di bawah 18 tahun.
“dengan begitu besarnya jumlah perempuan dan anak akan menjadi modal besar dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk sdgs,” kata plt kepala dinas pppa sumsel, henny yulianti sip mm.
baca juga:dinas pppa sumsel gelar sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik
hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi (rakor) desa ramah perempuan dan peduli anak (drppa) provinsi sumsel 2023 di hotel beston palembang, senin (16/10).
sehubungan dengan hal tersebut, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemenpppa) bekerja sama dengan kementerian desa, pdt dan transmigrasi (kemendes pdtt).
menginisiasi pembentukan model desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (d/krppa).
d/krppa merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak-anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
baca juga:dinas pppa sumsel gelar seminar dan beri penghargaan perempuan berjasa & berprestasi
desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak. juga memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
kemudian, tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.
d/krppa merupakan model desa yang dikembangkan oleh kemenpppa untuk dapat menjawab 5  arahan presiden ri yang dimulai dari tingkat desa.
pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender. kedua, peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak.
baca juga:miris! survei kpppa, lebih dari 24 juta perempuan di indonesia pernah alami kekerasan fisik dan seksual. apa y
ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. keempat, penurunan pekerja anak dan kelima, pencegahan perkawinan anak.
d/krppa juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.
melalui keputusan menteri pppa nomor 70 tahun 2021, terdapat 142 desa di 71 kabupaten yang menjadi percontohan d/krppa.
“untuk provinsi sumatera selatan yaitu desa tabuan asri dan sungai pinang di kabupaten banyuasin, serta desa marga sakti dan bangun rejo di kabupaten musi rawas,” jelas henny.
baca juga:tokopedia dan kemenpppa ri luncurkan modul perempuan maju digital untuk pemberdayaan umkm wanita
selain itu, terdapat 7 kabupaten/kota yang membentuk d/krppa secara mandiri yaitu muba, muara enim, pali, okut, lahat, prabumulih, dan pagar alam.
beberapa hal yang harus dilakukan oleh desa/kelurahan untuk mencapai d/krppa.
pertama, desa/kelurahan harus melakukan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang perspektif gender dan dibarengi dengan proses pembangunan kesadaran kritis perempuan.
“hal ini dilakukan agar perempuan bisa memiliki kualitas diri yang cukup sehingga mampu untuk memberikan pandangan dan pemikiran dalam pembangunan di desa/kelurahan,” jelasnya.
baca juga:pppa antisipasi kekerasan terhadap anak
selain itu, desa/kelurahan harus menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak.
juga mendorong peran dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengasuhan anak yang berkualitas.
kemudian desa/kelurahan juga melakukan upaya-upaya untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. mulai dari regulasi, perencanaan pembangunan, dan gerakan atau partisipasi masyarakat.
selanjutnya, desa/kelurahan perlu mengembangkan solusi dalam mengurangi pekerja anak dan melakukan upaya khusus untuk menghentikan perkawinan terhadap anak.
baca juga:kemenpppa dukung internet aman
rakor dihadiri kepala opd pengampu urusan pppa kabupatem/kota se-sumsel atau yang mewakili. kemudian, kepala desa dari 9 kabupaten/kota.
ada pun, narasumber yang hadir yakni kpppa ri, muhamad soleh, kepala desa tabuan asri, farida rusdiana dan fasda drppa desa marga sakti, siti marfuah serta para peserta rakor.
“harapan kami dengan terlaksananya rakor ini akan memperkuat sinergi serta membangun komitmen untuk percepatan pelaksanaan drppa di sumsel,” pungkas henny.(*/)