*Pangdam II/Sriwijaya Soal Maraknya Karhutla di Sumsel

*Tegaskan Netralitas Prajurit Sambut Pemilu 2024

SUMATERAEKSPRES.ID - Berbagai persoalan mendapat sorotan dari Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil di Provinsi Sumsel.

Mulai dari maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Soal netralitas prajurit di jajaran Kodam II Sriwijaya menyambut Pemilu, Pileg dan Pilkada 2024 hingga persoalan gizi buruk dan stunting.

Dalam ngobrol santai (ngobras) bersama General Manager (GM) Harian Sumatera Ekspres, Pangdam mengatakan, penanganan karhutla di Sumsel sudah baik.

Semua stakeholder terkait bahu membahu di lapangan. “Pak Kasad sudah meninjau kesiapan kita. Menurut beliau, sejauh ini sudah baik,” katanya, kemarin (22/9).

Kalau untuk di Jambi tidak ada lagi kebakaran lahan yang menimbulkan asap karena sudah mulai turun hujan.

Sedangkan di Sumsel, sudah ada tim Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal). Satgas daerah akan langsung bergerak melakukan pemadaman jika terjadi karhutla.

“Jika penanggulangan dari darat belum teratasi, dibantu water bombing. Alhamdulillah, sejauh ini di Sumsel karhutlanya terkendali,” imbuhnya Mayjen Yanuar.

Harapannya, di Sumsel juga segera turun hujan sehingga tidak ada lagi karhutla.

Dari berbagai kejadian karhutla, tidak hanya lahan milik masyarakat yang sering terbakar. Tapi juga lahan tidur milik perusahaan.

Pangdam minta para pemilik lahan, terutama lahan tidur yang luas-luas untuk memperhatikan lahan mereka.

“Harus support. Jangan ditinggalkan begitu saja, kalau lahan mereka terbakar. Geregetan jadinya.

Kita yang sibuk memadamkan. Mereka entah ke mana. Ke depan saya sarankan, lahan yang tidak diperhatikan pemiliknya untuk dicabut saja izin/HGU-nya,” tegas Pangdam.

Setelah dicabut, ia menegaskan jajarannya siap untuk mengelola lahan tersebut menjadi lahan penghasil.

Mendukung program ketahanan pangan. “Kita siap untuk mengelola dan memelihara. Melibatkan masyarakat. Karena tugas TNI juga menjaga ketahanan pangan,” imbuhnya.

Terkait tahun politik, Pangdam mengatakan, telah digelar rapat koordinasi Forkopimda se-Sumsel, dua hari lalu.

Menurutnya, ada dua kabupaten yang cenderung masuk kategori rawan. Yakni Empat Lawang dan Muratara. “Data kita dapatkan dari Bawaslu Provinsi Sumsel,” ujarnya.