*Reses Dapil 1 Anggota DPRD Sumsel ke DLHP serta Poltekpar

Reses lanjutan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 1, meliputi daerah Kecamatan Bukit Kecil, Ilir Barat 1, Iliir Barat 2, Gandus, Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu 1, Seberang Ulu 2 dan Plaju berlangsung sukses. Dikoordinatori Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, bersama dengan Mgs. H. Syaiful Padli, ST, MM, Ir. H. Yudha Rinaldi, H Chairul S Matdiah, SH, M.Hum, Prima Salam, SH, dan H Kartak SAS, SE, mengunjungi dua tempat. Dalam kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), diterima Edward Chandra, membahas masalah intensitas pencemaran udara (IPU) beberapa hari terakhir hingga limbah sawit. Edward sendiri mengakui dalam kurun waktu beberapa hari terakhir ini udara di Sumatera Selatan kurang baik. Ini lebih diakibatkan adanya kebakaran lahan di Ogan Ilir serta kawasan jalan tol. Mengenai permasalahan seputar lahan dan pengendalian lahan terbakar ini sendiri menurutnya, sudah ada satuan tugas (satgas) dibentuk Pemerintah Provinsi Sumsel. Satgas ini menangani agar tidak terjadi kebakaran yang menimbulkan pencemaran udara menjadi kurang baik. Lantaran banyak partikel yang dibawa angin selain asap. Sedangkan hal lain yang dia utarakan adalah permasalahan seputar limbah dari perusahaan. Dimana mengelola limbah harus dilakukan agar tidak membahayakan makhluk hidup lainnya. Kepada wartawan Edward juga mengatakan ada banyak saran dari anggota DPRD Provinsi Sumsel. Pertama adalah pengelolaan lingkungan, dan yang dibahas dalam hal ini adalah kelapa sawit.

“Jadi pengelolaan limbah, emisi maupun perizinan juga demikian. Semuanya harus berdasarkan SOP,” ujarnya. Hal lainnya adalah mempekerjakan tenaga kerja asing, untuk dicermati. Selain itu, juga mendorong perusahaan untuk menggunakan CSR, untuk dimaksimalkan dan ke depan untuk lebih memperhatikan hubungan dengan masyarakat.

Menanggapi permasalahan ini, koordinator Dapil 1, Dr. Hj. Anita Noeringhati, SH, MH, mengatakan mulai tahun 2010 sudah banyak alih fungsi hutan berubah menjadi kebun sawit dan karet.

“Kita berharap kepada pengusaha perkebunan sawit terutama CPO untuk dapat mengelola limbah hingga tidak menyebabkan pencemaran lingjungan. Begitu juga permasalahan lainnya yakni cerobong asap milik CPO diharapka juga emisinya jangan sampai di luar ambang batas. Kita minta perusahaan, baik sumberdaya alam maupun agro harus dijaga,” harapnya.

Sedang dalam kunjungan hari ketiga, di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Jl A Bastari, Jakabaring Palembang Sumatera Selatan, diterima Direktur Poltekpar Dr. Anwari Masatip, MM.Par pada kesempatan itu, Anwari berharap Poltekpar ke depan mendapatkan dukungan dan support dari Pemerintah Sumatera Selatan, melalui DPRD Sumsel, terhadap kampus dengan taraf internasional ini. Harapan lainnya adalah meminta agar Poltekpar yang terdapat di Jakabaring dapat disosialisasikan sehingga dikenal masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Ini dia sampaikan dalam kunjungan reses Dapil 1 DPRD Provinsi Sumsel ke Poltekpar. Hal lain dia kenalkan adalah Poltekpar memiliki tempat proses pengembangan Sumberdaya Manusia di bidang pariwisata. “Banyak ASN yang belum mengenal pariwisata. Kita punya bidang balai dasar pariwisata untuk pendidikan dasar. Yang jelas kampus ini siapa untuk ikut berkontribusi memajukan Provinsi Sumatera Selatan ke depannya,” ungkap dia. Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, terkejut melihat kemajuan pesat Poltekpar. “Dibanding tahun 2016 lalu, pembangunan sangat pesat. Dulu kita ikut menginisiasi Poltekpar yang Ketika itu akan direbut oleh Lampung. Ketika itu, dukungan Gubernur sangat tinggi, dimana Sumsel dalam bidang pendidikan dan olahraga paling maju di Sumatera,” ujarnya. Anita juga mengapresiasi pertumbuhan dan perkembangan Poltekpar. “Sekarang ada 4 prodi dan mahasiswa hampir 1.000 orang. Kita juga berharap Poltekpar ke depan dapat bekerja sama dengan Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumsel. Harapan kita juga ke depan mahasiwa dapat menjadi pelaku LO dalam setiap event yang dilakukan tuan rumah. Jika ada event nasional dan internasional kita harapkan Poltekpar dapat dilibatkan. Sehingga langsung melaksanakan praktik lapangan sesuai dengan prodi. Ini akan kami dorong,” jelasnya. (adv/iol/087)