Daftar Pelamar Prioritas untuk Penerimaan PPPK Guru 2023 SUMATERAEKSPRES.ID - Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama. Panselnas telah mengesahkan formasi-formasi PPPK Guru dalam seleksi CASN ini. Tahun ini, pemerintah telah menetapkan total 572.496 formasi untuk CPNS dan PPPK 2023. Angka ini terbagi antara pemerintah pusat dengan 78.862 formasi, dan pemerintah daerah dengan 493.634 formasi. Khususnya untuk pemerintah pusat, terdapat alokasi 28.903 formasi untuk CPNS dan 49.959 formasi untuk PPPK. Sedangkan di tingkat pemerintah daerah, terdapat 296.084 formasi PPPK Guru, 154.724 formasi PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 formasi PPPK Teknis. BACA JUGA : Seleksi CPNS Mulai September 2023, Berikut 8 Instansi yang Buka Formasi Lulusan SMA SMK Serta Syarat Pendaftarannya  PPPK Guru mendapatkan penekanan karena permasalahan kekurangan guru atau pendidik masih relevan di Indonesia. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 77.124 guru yang memasuki masa pensiun (dan kekurangan sekitar 1.167.802 guru), diikuti oleh 75.195 guru pada 2023 (dengan kekurangan sekitar 1.242.997 guru), dan perkiraan 69.762 guru yang akan pensiun pada 2024 (dengan kekurangan sekitar 1.312.759 guru). Berita baiknya adalah pada tahun 2021 dan 2022, sekitar 544.292 guru honorer telah berhasil lulus seleksi CASN PPPK. BACA JUGA : Berikut Sebaran Alokasi untuk Formasi CPNS dan PPPK 2023 Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa dari jumlah tersebut, 293.860 guru yang ikut seleksi pada 2021 telah diangkat menjadi ASN PPPK pada 2022, dan juga 250.432 guru yang mengikuti seleksi pada 2022 telah dinyatakan lulus pada tanggal 14 April dan akan diangkat menjadi ASN PPPK. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2019 untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang sudah berlangsung lama. Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa menuntaskan permasalahan ini adalah prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.