SUMATERAEKSPRES.ID - SIAPA pembongkar awal urusan BTS Rp8 triliun? "Ada seorang pelapor.

Orang itu kirim laporan ke Kejaksaan Agung," ujar Iskandar Sitorus. "Ini kemarahan sesama markus," tambahnya.

Iskandar Sitorus adalah sekretaris pendiri LSM Indonesian Audit Watch (IAW). Inilah LSM yang mengkritisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), kantor akuntan publik dan lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat. LSM ini juga membuat opini yang membanding-bandingkan hasil audit.

Dalam hal proyek BTS, IAW mencermati hasil audit BPK dan BPKP. Lalu membandingkannya. "Tahun 2021 sudah ada hasil pemeriksaan BPK.

Terjadi pemborosan Rp2 triliun," ujar Sitorus. "Hasil pemeriksaan BPKP tahun 2023 menyebut terjadi kerugian uang negara Rp8 triliun," katanya. "Ini semi dagelan," tambahnya.

Di mana dagelannya? "Hasil audit BPK harusnya menyatakan kerugian negara. Bukan pemborosan.

BPKP yang seharusnya hanya pengawasan malah menyebut ada kerugian," katanya.

Sitorus adalah Batak kelahiran Palembang. Ayahnya letnan kolonel TNI-AD yang dinas di Sumsel.

Sekolah SD-nya di Palembang, SMP di Medan, dan SMA di Jakarta. Lalu masuk Universitas Kristen Indonesia (UKI) jurusan hukum. Skripsinya tentang hukum jaminan kesehatan.

Iskandar tampil di podcast-nya Akbar Faisal tiga hari lalu. Bersama Irma Hutabarat.

Wanita aktivis ini adalah juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keduanya sangat kritis dalam menyorot kasus BTS di podcast itu.

Podcast Akbar termasuk yang populer di bidang politik: Uncensored. Apa yang diucapkan narasumber tidak ada yang diedit.

Beberapa podcast Akbar sampai ditonton 3,5 juta orang. Ini prestasi besar untuk sebuah podcast dengan tema yang serius.

Rasanya Akbar lebih bebas berkiprah di podcast daripada waktu jadi anggota DPR. Kini ia bisa bersikap bebas karena tidak tersandera masa lalu.

Waktu jadi anggota DPR Akbar terkenal vokal. Ia yang jadi pelopor pembentukan pansus (panitia khusus) Bank Century. Yakni soal bailout Rp6,7 triliun kepada bank itu.

Terkait dengan krisis moneter tahun 2008 di zaman pemerintahan Pak SBY.

Waktu itu Akbar menjadi anggota DPR dari Partai Hanura. Dapilnya Sulawesi Selatan: Parepare dan sekitarnya.