Anggaran Subsidi Energi Turun Jauh

*Hanya Rp339 Triliun di APBN 2023

JAKARTA – Kementerian Keuangan menganggarkan subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp339 triliun pada APBN 2023. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran tersebut sebagai upaya untuk menekan harga BBM yang dipengaruhi harga minyak dunia, sehingga di Indonesia, harganya tidak terlalu tinggi bagi masyarakat.

“Harga BBM kalau di luar negeri karena terjadi perang Rusia vs ukraina, meningkatnya bisa 2-3 kali lipat. Di Indonesia kemarin naik 30 persen, karena kami mengalokasikan subsidi kompensasi Rp551 triliun 2022, tahun ini (2023) sebanyak Rp339 triliun,” ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia, Selasa (17/1/).

Bila melihat besaran anggaran tersebut, dia mengatakan anggaran subsidi energi pada 2023 tercatat lebih sedikit Rp212 triliun dari alokasi 2022, atau turun 38,4 persen. Sebagai informasi, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada APBN 2022 sebesar Rp502,4 triliun, namun realisasinya mencapai Rp551 triliun. Realisasi sementara untuk kompensasi terbesar terjadi untuk BBM yang mencapai Rp307 triliun.

Besarnya anggaran subsidi dan kompensasi tahun lalu terjadi karena APBN tahun 2022 sebagai shock absorber di tengah tingginya risiko global untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyebut bahwa pada tahun 2022 terjadi fluktuasi harga minyak mentah dan terjadi kenaikan sebesar 71 persen sehingga mendorong besarnya kompensasi.

Total alokasi belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp3.601 triliun. Terdiri dari Rp2.246,5 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp814,7 triliun untuk transfer ke daerah (TKD). Secara khusus anggaran belanja pemerintah pusat untuk ketahanan pangan tercatat Rp104,2 triliun, naik dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp92,3 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan budidaya pertanian, pengawasan food estate, penguatan cadangan pangan nasional, penguatan infrastruktur pertanian dan optimalisasi CBP dan CSHP.

Sementara itu tahun ini alokasi anggaran untuk TKD mencapai Rp339 triliun. Dana ini digunakan untuk melindungi masyarakat dan mengendalikan kenaikan inflasi. Kemudian belanja bidang infrastruktur senilai Rp 392 triliun, sektor pendidikan senilai Rp 612 triliun dan belanja bidang kesehatan Rp 178 triliun untuk belanja non covid-19. Sektor pendidikan mencapai Rp612 triliun. (fad)