*Indikator Makro RPJMD On The Track 

PALEMBANG – Pembangunan Kota Palembang selama masa kepemimpinan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang, Harnojoyo-Fitrianti Agustina periode 2018-2023 telah berhasil menorehkan rapor hijau.

Hal itu bisa dilihat dari indikator makro yangg dicapai berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara statistik di level hijau atau on the track.

Banyak pembangunan dan prestasi yang telah dicapai, meski ada beberapa catatan menjadi acuan bagi estafet kepemimpinan Kota Palembang ke depan.

Wali Kota Harnojoyo memaparkan indikator pembangunan terbilang baik, khususnya pada sektor perekonomian yang mengalami pertumbuhan dan inflasi cenderung terjaga.

Dimana capaian indikator makro Kota Palembang tahun 2022, yakni Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,25 persen,

meningkat signifikan dibanding 2021 yang tumbuh 3,11 persen, dan sempat terkontraksi 0,28 persen di 2020 akibat pandemi Covid-19.

Lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan tren meningkat menjadi sebesar 79,47 dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,72.

Capaian IPM Kota Palembang ini lebih tinggi dibanding Provinsi Sumsel sebesar 70,90, bahkan nasional 72,91.

"Tingkat kemiskinan per Maret dapat diturunkan menjadi 10,48 persen setelah sempat terjadi peningkatan di 2021 sebesar 11,34 persen akibat pandemi Covid-19.

Capaian 2022 ini bahkan lebih baik dibanding 2019 sebelum terjadinya pandemi dengan tingkat kemiskinan di angka 10,90 persen," jelasnya.

Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat diturunkan menjadi 8,20 persen yang sebelumnya 10,11 persen di 2021.

Lalu Indeks Gini (Rasio Gini) terus menunjukkan perbaikan menjadi 0,350 dibandingkan 2021 sebesar 0,353. Inflasi Kota Palembang selama 3 bulan terakhir mengalami penurunan yang cukup siginifikan,

yakni bulan Maret berada di angka 4,93 persen, bulan April berada di angka 4,28 persen, dan Mei berada di angka 3,38 persen.

"Penurunan tingkat inflasi ini tak lepas dari berbagai upaya yang telah kita lakukan, mulai dari koordinasi yang dilakukan baik secara internal oleh pemda maupun koordinasi berkala dengan Kementerian Dalam Negeri tentang perkembangan dan pengendalian inflasi," tukasnya.

Kemudian dari sisi pembangunan berbagai infrastruktur di Kota Palembang juga berjalan baik melalui koordinasi pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Palembang.

Seperti pembangunan flyover Simpang Sekip, restorasi Sungai Sekanak Lambidaro, dan lainnya.

Serta program Pemkot Palembang gotong royong dan salat Subuh berjemaah digelar secara konsisten.

Selama ini telah memberikan dampak yang baik dalam pengendalian banjir serta mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Palembang.

Kepala Bappeda Kota Palembang, Harrey Hadi mengatakan evaluasi masa Pemerintahan Kota Palembang dilihat keseluruhan 2018-2023, maka indikatornya bagaimana target dan realisasi tercapai.

"Sepengetahuan kami dalam 5 tahun ini capaian makro kita on the track, seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, kemiskinan, pengangguran, banjir, titik kemacetan, dan lainnya. Ini sesuai target yang ditetapkan jadi bisa dikatakan rapornya hijau lah," sampainya.

Namun memang ada beberapa catatan penting, misalnya masalah kemiskinan yang harus diturunkan menjadi 1 digit, pengangguran diturunkan di bawah 9 persen, begitupun persoalan wilayah kumuh.

"Supaya nanti di ujung masa pemerintahan Wali Kota Pak Harnojoyo dan Wakil Wali Kota, Bu Fitrianti Agustinda akan lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Meskipun capaian on the track, dia tak menampik ada beberapa catatan yakni harus lebih mengoptimalkan kinerja-kinerja pemda bekerjasama dengan Forum TJSL, masyarakat, dan stakeholder.

Untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang, walaupun anggaran terbatas, tapi pimpinan baik itu Wali Kota, Wakil Wali Kota maupun Sekda terus mencarikan strategi pembiayaan.

 "Apakah itu meminta APBN, bantuan gubernur, hingga ke Forum TJSL. Ini bisa melengkapi pembiayaan yang terbatas selain optimalisasi PAD," paparnya. (tin/fad/)