BATURAJA – Bila kontraktor di beberapa daerah lain di Sumatera Selatan menghadapi persoalan kelebihan bayar dari pemerintah dalam mengerjakan proyek, lain halnya persoalan yang dihadapi kontraktor di OKU.

Meski pekerjaan proyek sudah selesai, namun, uang pembayaran kepada kontraktor belum selesai dibayar.

Di 2022 lalu, Pemkab OKU masih menyisakan tunggakan sekitar Rp 66 milyar termasuk utang kepada pihak ketiga atau kontraktor.

‘’Setahu saya untuk utang sudah masuk dalam proses,’’ ujar Kabid Perbendaraan BKAD OKU Yose. 

Salah satu kontraktor di Kabupaten OKU Andi mengatakan utang proyek yang belum dibayar Pemkab OKU jumlahnya cukup besar. “Kalau saya masih sekitar Rp 600 juta,” keluh Andi.

Menurut Andi, proyek yang dikerjakan sudah selesai. Tapi belum dibayarkan. Padahal, banyak uang tunjangan yang sudah diberikan kepada para ASN.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) OKU, Novriansyah mengatakan, adanya utang Pemkab OKU yang belum dibayar kepada pihak ketiga.

Termasuk kepada kalangan kontraktor cukup besar. “Benar memang masih ada yang belum dibayar,” ujarnya.

Untuk anggota Gapensi, termasuk dirinya sendiri menurutnya sekitar Rp 15 milyar dari nilai proyek yang masih nyangkut. (bis)