B50 Dan Paket Kebijakan Pemerintah: Harapan Petani Sawit Indonesia

Reporter: Adv |

Editor: Dede Sumeks |

Selasa , 28 Oct 2025 - 19:07

SusyantoTunut (Dosen Universitas PGRI Silampari)-FOTO: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Secara teoritis, sepintas program B50 akan meningkatkan permintaan sawit. Oleh karenanya harga sawit akan meningkat. Pada gilirannya Petani Sawit akan bahagia.

Tetapi, benarkah demikian? Di akar rumput, saat ini para petani sedang bergairah bahkan euphoria berkebun sawit.

Semakin meningkatnya harga bibit dan pupuk, tidak mengendurkan semangat petani untuk berkebun. Hal ini dikarenakan, kondisi persawitan saat ini, cukup menguntungkan petani.

Menurut Prof. Bayu Krisnamurthi, Guru Besar IPB University (Republika, 2025), sudah sejak beberapa tahun ini Indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu.

Beliau juga menyatakan bahwa kenaikan B40 ke B50 akan menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit kita. Itu akan menjadi genta kematian bagi industri sawit Indonesia (Sawit Indonesia, 2025).

Menyambut Era B50 Kebijakan biodiesel nasional, dari B30 ke B40 dan kini menuju B50, adalah langkah ambisius untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi impor solar.

Namun di balik semangat kemandirian energi itu, tersimpan pertanyaan besar: siapa yang benar-benar akan menikmati manfaatnya? Prof.

Bayu Krisnamurthi mengingatkan bahwa kebijakan energi hijau tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani sawit. Tanpa kalkulasi matang, B50 bisa meningkatkan beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan membuat harga TBS petani tertekan.

Paradoks Sawit: Permintaan Naik, Harga Belum Tentu Untung Secara teori, kenaikan permintaan akibat B50 seharusnya menaikkan harga CPO.

Namun di lapangan, mekanisme pasar sawit tidak murni bekerja secara bebas karena disertai pungutan ekspor (levy) dan subsidi biodiesel yang dikelola BPDPKS.

Ketika pungutan naik untuk menutup biaya subsidi, harga jual ekspor turun—dan ujungnya, harga TBS petani ikut tertekan. Menurut analisis Bayu, penerapan B50 bisa menambah kebutuhan CPO sekitar 4–5 juta ton per tahun atau setara 9–11% dari total produksi nasional.

Jika tambahan ini tidak diimbangi peningkatan produktivitas dan peremajaan kebun, pasokan akan ketat dan memicu distorsi di pasar pangan dan energi.

b50 dan paket kebijakan pemerintah: harapan petani sawit indonesia                            sumateraekspres.id - secara teoritis, sepintas program b50 akan meningkatkan permintaan sawit. oleh karenanya harga sawit akan meningkat. pada gilirannya petani sawit akan bahagia.
tetapi, benarkah demikian? di akar rumput, saat ini para petani sedang bergairah bahkan euphoria berkebun sawit.
baca juga:pemkab muba siapkan pekebun sawit rakyat menuju sertifikasi ispo
baca juga:lonsum dukung pemanfaatan energi biodiesel untuk swasembada energi nasional
semakin meningkatnya harga bibit dan pupuk, tidak mengendurkan semangat petani untuk berkebun. hal ini dikarenakan, kondisi persawitan saat ini, cukup menguntungkan petani.
menurut prof. bayu krisnamurthi, guru besar ipb university (republika, 2025), sudah sejak beberapa tahun ini indonesia bukan hanya stagnan produksi sawit tapi juga stagnan investasi karena kebijakan yang tidak menentu.
beliau juga menyatakan bahwa kenaikan b40 ke b50 akan menambah beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan pada akhirnya menggerus daya saing sawit kita. itu akan menjadi genta kematian bagi industri sawit indonesia (sawit indonesia, 2025).
menyambut era b50 kebijakan biodiesel nasional, dari b30 ke b40 dan kini menuju b50, adalah langkah ambisius untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi impor solar.
namun di balik semangat kemandirian energi itu, tersimpan pertanyaan besar: siapa yang benar-benar akan menikmati manfaatnya? prof.
bayu krisnamurthi mengingatkan bahwa kebijakan energi hijau tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani sawit. tanpa kalkulasi matang, b50 bisa meningkatkan beban subsidi, menekan ekspor, menaikkan harga minyak goreng, dan membuat harga tbs petani tertekan.
paradoks sawit: permintaan naik, harga belum tentu untung secara teori, kenaikan permintaan akibat b50 seharusnya menaikkan harga cpo.
namun di lapangan, mekanisme pasar sawit tidak murni bekerja secara bebas karena disertai pungutan ekspor (levy) dan subsidi biodiesel yang dikelola bpdpks.
ketika pungutan naik untuk menutup biaya subsidi, harga jual ekspor turun—dan ujungnya, harga tbs petani ikut tertekan. menurut analisis bayu, penerapan b50 bisa menambah kebutuhan cpo sekitar 4–5 juta ton per tahun atau setara 9–11% dari total produksi nasional.
jika tambahan ini tidak diimbangi peningkatan produktivitas dan peremajaan kebun, pasokan akan ketat dan memicu distorsi di pasar pangan dan energi.
paket kebijakan yang ditunggu petaniagar b50 tidak menjadi bumerang, pemerintah perlu menyiapkan paket kebijakan terpadu yang menjaga keseimbangan antara energi, pangan, dan kesejahteraan petani:
1. fase bertahap dan adaptif – naikkan campuran biodiesel secara bertahap (b42 → b45 → b50) dengan evaluasi produksi dan harga setiap semester.
2. levy yang fleksibel – terapkan skema sliding levy; pungutan ekspor naik hanya saat harga cpo tinggi, dan turun otomatis saat harga turun.
3. dmo pangan dan stabilisasi minyak goreng – pastikan kebutuhan domestik minyak goreng rakyat terpenuhi sebelum alokasi biodiesel dilepas.
4. harga dasar tbs dan dana penyeimbang – bentuk dana kompensasi dari levy bpdpks untuk menstabilkan harga tbs petani saat pasar melemah.
5. replanting dan investasi hulu – tambah anggaran peremajaan sawit rakyat agar produktivitas naik tanpa ekspansi lahan baru.
harapan dari hulu bagi petani, b50 bukan hanya soal energi hijau, tetapi ujian keadilan ekonomi— apakah kebijakan yang lahir atas nama kemandirian nasional berpihak pada produsen paling dasar.
baca juga:biodiesel b35 hemat devisa us$ 10,75 m
baca juga:6 daerah penghasil sawit terbesar di sumatera selatan, nomor 5 paling mengejutkan
pemerintah sudah punya instrumen: bpdpks, dmo, dan regulasi harga. yang dibutuhkan adalah sinkronisasi dan keberpihakan nyata.
seperti pesan prof. bayu, 'biodiesel adalah kebijakan strategis, tapi ia hanya akan kuat bila rantai hulunya—petani sawit—juga kuat.' harapan petani sederhana: b50 berjalan, minyak goreng stabil, dan harga sawit tidak lagi jadi korban kebijakan energi. (*)