Balai Bahasa Sumsel Gelar Forum Konsultasi Publik Bahas Penyesuaian 11 Standar Pelayanan Bahasa, Sastra, dan L

Reporter: Dudun |

Editor: Irwansyah |

Rabu , 22 Oct 2025 - 17:10

Balai Bahasa Sumsel gelar Forum Konsultasi Publik bahas penyesuaian 11 standar pelayanan bahasa, sastra, dan literasi demi wujudkan layanan publik yang transparan dan partisipatif. Foto:Dudun/Sumateraekspres.id--

Menurutnya, tidak banyak instansi pemerintah yang berinisiatif menggelar FKP secara terbuka.

“Forum seperti ini sangat penting agar penyusunan standar pelayanan benar-benar partisipatif.

Banyak lembaga yang justru menyusun standar dulu, baru meminta masukan setelahnya,” jelas Rahma.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah awal positif dalam membangun budaya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

“Balai Bahasa memang belum pernah menjadi objek penilaian Ombudsman, tetapi dengan kegiatan seperti ini, kami yakin Balai Bahasa Sumsel bisa menjadi contoh penerapan standar pelayanan publik yang baik,” ujarnya optimistis.

Diskusi dalam forum berjalan interaktif. Para peserta—yang terdiri dari civitas akademika, guru, tenaga pendidik, ahli bahasa, serta insan pers—memberikan banyak masukan konstruktif, terutama agar prosedur pelayanan dibuat sederhana dan mudah dipahami.

“Sebagian besar pengguna layanan Balai Bahasa adalah guru dan pendidik, sehingga standar yang disusun harus adaptif terhadap kebutuhan mereka,” imbuh Rahma.

Suasana FKP berlangsung penuh antusiasme dan semangat kolaborasi. Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga wujud nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan kebahasaan yang inklusif, efisien, dan berpihak pada masyarakat di Sumatera Selatan.

balai bahasa sumsel gelar forum konsultasi publik bahas penyesuaian 11 standar pelayanan bahasa, sastra, dan l                            sumateraekspres.id – balai bahasa provinsi sumatera selatan menggelar forum konsultasi publik (fkp) penyesuaian standar pelayanan pada selasa (22/10/2025).
agenda ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelayanan publik di bidang bahasa, sastra, dan literasi semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
kepala balai bahasa provinsi sumsel menjelaskan bahwa pelaksanaan fkp merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pemerintah yang memiliki layanan kepada publik.
“meski layanan kami bersifat nonfisik seperti pembinaan, konsultasi, dan pendampingan kebahasaan, namun standar pelayanan tetap penting agar masyarakat tahu apa saja yang bisa mereka akses,” ujarnya.
baca juga:pangdam ii/sriwijaya tegas, oknum prajurit tni pelaku pemukulan warga akan diproses hukum tanpa toleransi
baca juga:puncak hari santri 2025 di tungkal jaya, santri sebagai pilar peradaban mulia
dalam forum tersebut, balai bahasa sumsel meninjau kembali 11 standar pelayanan utama yang meliputi aspek kebahasaan, kesastraan, dan literasi.
setiap standar akan diuji melalui masukan langsung dari masyarakat serta mitra pengguna layanan, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lapangan.
“kami ingin tahu apakah standar yang kami susun sudah sesuai, perlu penyederhanaan, atau justru perlu diperluas,” tambahnya.
kegiatan ini juga menjadi sarana transparansi. balai bahasa menargetkan agar seluruh standar pelayanan dipublikasikan secara terbuka, mencakup persyaratan layanan, prosedur, biaya, waktu penyelesaian, serta dasar hukumnya.
baca juga:pelatihan inklusif dorong sdm unggul di musi banyuasin
baca juga:mengapa ada orang yang makan banyak tapi tetap kurus? ini rahasia ilmiahnya!
“kami ingin masyarakat mengetahui bahwa layanan kami terbuka dan dapat dimanfaatkan kapan saja,” tegasnya.
perwakilan ombudsman republik indonesia, rahma, yang hadir dalam forum tersebut memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif balai bahasa sumsel.
menurutnya, tidak banyak instansi pemerintah yang berinisiatif menggelar fkp secara terbuka.
“forum seperti ini sangat penting agar penyusunan standar pelayanan benar-benar partisipatif.
banyak lembaga yang justru menyusun standar dulu, baru meminta masukan setelahnya,” jelas rahma.
ia menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah awal positif dalam membangun budaya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.
baca juga:lengkeng, permata tropis dengan segudang khasiat untuk tubuh dan pikiran
baca juga:rekomendasi 11 tablet super amoled: perpaduan desain premium dan visual tajam untuk gaya hidup digital
“balai bahasa memang belum pernah menjadi objek penilaian ombudsman, tetapi dengan kegiatan seperti ini, kami yakin balai bahasa sumsel bisa menjadi contoh penerapan standar pelayanan publik yang baik,” ujarnya optimistis.
diskusi dalam forum berjalan interaktif. para peserta—yang terdiri dari civitas akademika, guru, tenaga pendidik, ahli bahasa, serta insan pers—memberikan banyak masukan konstruktif, terutama agar prosedur pelayanan dibuat sederhana dan mudah dipahami.
“sebagian besar pengguna layanan balai bahasa adalah guru dan pendidik, sehingga standar yang disusun harus adaptif terhadap kebutuhan mereka,” imbuh rahma.
baca juga:smartwatch pro t9 gen9: wearable terjangkau dengan fitur lengkap untuk gaya hidup aktif
baca juga:nissan juke 2025: si pemberontak kota kembali dengan wajah futuristik dan teknologi pintar
suasana fkp berlangsung penuh antusiasme dan semangat kolaborasi. forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga wujud nyata komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan kebahasaan yang inklusif, efisien, dan berpihak pada masyarakat di sumatera selatan.