PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Sumatera Selatan (Sumsel) bersiap menandai tonggak baru dalam pengembangan infrastruktur logistik dengan pembangunan pelabuhan laut dalam bertaraf internasional di kawasan Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin.

Proyek yang dinamai New Palembang Port ini dirancang menjadi simpul strategis untuk memperkuat konektivitas regional serta memperluas akses ekspor komoditas unggulan Sumsel ke pasar global.

Terletak sekitar 90 kilometer dari Kota Palembang, pelabuhan ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong pemerintah pusat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan.

Konsep pengembangannya mengusung teknologi tinggi dan infrastruktur canggih, menjadikannya sebagai pelabuhan deep sea pertama di wilayah Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Tips Efektif Tuntaskan Modul PPG Guru Tertentu agar Cepat Tervalidasi

BACA JUGA:Qurbantu 1446 H, PT Pegadaian Kanwil III SumBagSel Tebar Manfaat Lewat 10 Sapi Qurban

Fasilitas Modern dan Teknologi Terkini

Pelabuhan Tanjung Carat akan dilengkapi dengan dermaga berkapasitas tinggi yang dapat melayani kapal-kapal besar bertonase berat.

Sistem otomasi berbasis digital juga akan diterapkan, mulai dari manajemen kontainer hingga pemantauan arus barang secara real-time.

Inovasi ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat proses bongkar muat, dan mendorong efisiensi rantai pasok.

BACA JUGA:Qurbantu 1446 H, PT Pegadaian Kanwil III SumBagSel Tebar Manfaat Lewat 10 Sapi Qurban

BACA JUGA:UM Palembang Rayakan Iduladha 1446 H dengan Potong 17 Sapi dan Bagikan 1.336 Kupon Daging

Selain mendukung aktivitas ekspor seperti batu bara, karet, kopi, dan hasil pertanian lainnya, pelabuhan ini juga dirancang untuk memperkuat hilirisasi industri lokal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan nilai tambah komoditas sebelum dipasarkan ke luar negeri.

Didukung Penuh, Tanpa Membebani APBN

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional. Hal ini dikarenakan pendanaan proyek tidak menggunakan APBN, melainkan berasal dari mitra investasi pihak ketiga.

"Skema pembiayaan non-APBN memberikan fleksibilitas dan jaminan keberlanjutan pembangunan tanpa menunggu alokasi dari pemerintah pusat," ungkap Deru dalam keterangannya.