Warga Perumahan KMS Desak Tanggung Jawab Developer atas Perusakan Fasilitas Umum

Reporter: Nanda |

Editor: Irwansyah |

Minggu , 12 Jan 2025 - 20:10

Warga Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS) yang berada di Kadir TKR, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang menuntut kejelasan atas perusakan fasilitas umum dan hak mereka. Developer diminta bertanggung jawab! Foto:Nanda/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Warga Perumahan Kota Modern Sriwijaya (KMS) yang berada di Kadir TKR, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Palembang, mengecam tindakan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh pihak yang mengaku pemilik lahan.

Mereka menuntut penjelasan terkait kerusakan jalan akses yang sebelumnya digunakan sebagai fasilitas umum di perumahan tersebut.

Kuasa hukum warga KMS, Amril SH MH, menjelaskan bahwa jalan yang dirusak adalah bagian dari fasilitas umum yang seharusnya dilindungi.

“Ini adalah fasilitas umum yang tercatat dengan jelas, bahkan jejak digitalnya masih ada di akun Instagram mantan walikota pada saat peresmian perumahan ini,” ujar Amril saat ditemui di lokasi pada Minggu (12/1/2025).

Terkait ancaman terhadap 11 rumah yang akan diratakan oleh seseorang bernama Jajaludin, yang mengklaim sebagai pemilik lahan, Amril menegaskan bahwa para pemilik rumah tersebut telah membeli properti secara sah dari developer.

Beberapa di antaranya bahkan telah membayar tunai, sementara yang lainnya menggunakan fasilitas KPR dari bank, yang tentu saja melalui proses seleksi yang ketat.

"Para warga ini bukan sembarang konsumen. Mereka memiliki legalitas yang jelas, bahkan ada yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) pribadi," jelas Amril.

Salah satu rumah yang terancam bahkan telah melalui berbagai tahap proses perbankan, termasuk KPR, pelunasan, hingga pelelangan oleh bank akibat kredit macet.

warga perumahan kms desak tanggung jawab developer atas perusakan fasilitas umum                            sumateraekspres.id – warga perumahan kota modern sriwijaya (kms) yang berada di kadir tkr, kelurahan karang anyar, kecamatan gandus, palembang, mengecam tindakan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh pihak yang mengaku pemilik lahan.
mereka menuntut penjelasan terkait kerusakan jalan akses yang sebelumnya digunakan sebagai fasilitas umum di perumahan tersebut.
kuasa hukum warga kms, amril sh mh, menjelaskan bahwa jalan yang dirusak adalah bagian dari fasilitas umum yang seharusnya dilindungi.
baca juga:motor matic honda yang tetap stabil harga pada januari 2025, ini alasannya
baca juga:kepastian pelantikan kepala daerah terpilih usai reses dpr, pemerintah bahas opsi jadwal
“ini adalah fasilitas umum yang tercatat dengan jelas, bahkan jejak digitalnya masih ada di akun instagram mantan walikota pada saat peresmian perumahan ini,” ujar amril saat ditemui di lokasi pada minggu (12/1/2025).
terkait ancaman terhadap 11 rumah yang akan diratakan oleh seseorang bernama jajaludin, yang mengklaim sebagai pemilik lahan, amril menegaskan bahwa para pemilik rumah tersebut telah membeli properti secara sah dari developer.
baca juga:kepastian pelantikan kepala daerah terpilih usai reses dpr, pemerintah bahas opsi jadwal
baca juga:ojk tegaskan penegakan ketentuan di sektor jasa keuangan, tingkatkan kepercayaan dan integritas
beberapa di antaranya bahkan telah membayar tunai, sementara yang lainnya menggunakan fasilitas kpr dari bank, yang tentu saja melalui proses seleksi yang ketat.
"para warga ini bukan sembarang konsumen. mereka memiliki legalitas yang jelas, bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat hak milik (shm) pribadi," jelas amril.
salah satu rumah yang terancam bahkan telah melalui berbagai tahap proses perbankan, termasuk kpr, pelunasan, hingga pelelangan oleh bank akibat kredit macet.
baca juga:mau cicilan ringan rp 6 jutaan? intip new rush gr sport sekarang!
baca juga:ke saudi arabia, wamenag janji perjuangkan biaya haji yang ramah kantong
"jika proses panjang seperti itu bisa terjadi tanpa ada sengketa sebelumnya, maka ancaman meratakan rumah ini patut dipertanyakan secara hukum," tambahnya.
amril juga menegaskan bahwa jika ada sengketa antara jajaludin dan developer, hal tersebut seharusnya diselesaikan antara keduanya tanpa melibatkan warga perumahan. warga tidak ingin menjadi korban dari konflik tersebut.
pada senin (6/1/2025), warga kms telah melaporkan perusakan fasilitas umum ke polda sumsel dengan nomor laporan lp/b/15/1/2025/spkt/polda sumsel.
baca juga:kurikulum cinta diluncurkan! misi besar nasaruddin umar tanamkan toleransi sejak dini
baca juga:inilah proses penerbitan nrg 2025, catat jadwal keluarnya
laporan tersebut mencakup dugaan perusakan dan pelanggaran hukum terkait pasal 406 kuhp dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara.
tim inaffis polda sumsel telah melakukan identifikasi di lokasi kejadian pada sore harinya, disusul dengan pemeriksaan tempat kejadian perkara (tkp) pada rabu (8/1/2025).
baca juga:bolehkah memiliki istri lebih dari satu, berikut syarat dan aturannya yang perlu diketahui
baca juga:bulog diminta perkuat jaringan di banyuasin untuk swasembada pangan
"kami berterima kasih atas respons cepat kapolda sumsel yang telah menerima laporan kami. kami menolak segala bentuk tindakan arogan, premanisme, dan vandalisme yang dilakukan oleh pihak yang mengaku pemilik tanah," ujar amril.
selain itu, pada jumat (10/1/2025), warga juga melaporkan developer ke polda sumsel terkait dugaan pelanggaran dalam perlindungan konsumen.
laporan ini terdaftar dengan nomor lp sttlp/43/1/2025/polda sumsel, mengacu pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 8 ayat 1.
baca juga:lomba bidar meriahkan kemenangan paslon muri, ribuan penonton padati sungai pedamaran
baca juga:pemprov sumsel siapkan rilis terkait kasus kadisnakertrans, klarifikasi soal pendampingan hukum dan pengganti
"kami berharap polda sumsel dapat memproses masalah ini dengan profesional dan cepat. warga juga menuntut agar fasilitas umum yang dijanjikan oleh developer dapat segera direalisasikan," tegas amril.