Paylater dan KUR Digital 2025: Regulasi Baru, Perlindungan Lebih untuk Milenial

Reporter: dian |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 14 Oct 2025 - 12:31

Langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional di era digital yang kian dinamis.-Foto: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID – Dunia finansial digital Indonesia kembali memasuki babak baru.

Memasuki tahun 2025, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan regulasi terbaru yang mengatur dua layanan keuangan paling digandrungi generasi milenial: paylater dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) digital.

Langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional di era digital yang kian dinamis.

Transformasi Gaya Hidup Finansial Milenial

Bagi generasi milenial, layanan paylater telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Fitur yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti ini menawarkan kemudahan tanpa perlu kartu kredit.

Hanya dengan beberapa klik, transaksi bisa disetujui dan dicairkan dalam hitungan menit.

Dari e-commerce besar hingga aplikasi keuangan seperti Kredivo, Akulaku, hingga paylater milik bank, layanan ini menjadi solusi cepat bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas finansial.

Namun, di balik kemudahannya, tak sedikit pengguna yang akhirnya terjerat utang konsumtif karena kurangnya pemahaman manajemen keuangan digital.

Di sisi lain, KUR digital hadir sebagai jawaban bagi milenial pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan cepat, mudah, dan terjangkau.

Melalui digitalisasi, proses pengajuan yang dulu memakan waktu kini bisa dilakukan dari genggaman tangan—lebih transparan, efisien, dan tanpa birokrasi berbelit.

Isi Pokok Regulasi Baru 2025

paylater dan kur digital 2025: regulasi baru, perlindungan lebih untuk milenial                            sumateraekspres.id – dunia finansial digital indonesia kembali memasuki babak baru.
memasuki tahun 2025, pemerintah bersama otoritas jasa keuangan (ojk) resmi memberlakukan regulasi terbaru yang mengatur dua layanan keuangan paling digandrungi generasi milenial: paylater dan kredit usaha rakyat (kur) digital.
langkah ini menjadi penanda keseriusan pemerintah dalam melindungi konsumen sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional di era digital yang kian dinamis.
baca juga:aplikasi penghasil uang 2025: ulasan terbaru, bukti pembayaran, dan tips aman hindari scam
baca juga:pertamina: vandalisme fasilitas migas rugikan negara, pelaku terancam hukuman berat
transformasi gaya hidup finansial milenial
bagi generasi milenial, layanan paylater telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.
fitur yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti ini menawarkan kemudahan tanpa perlu kartu kredit.
hanya dengan beberapa klik, transaksi bisa disetujui dan dicairkan dalam hitungan menit.
baca juga:pinjaman kur 2025: proses lebih cepat, syarat lebih mudah, dan bunga turun jadi 5 persen
baca juga:kuasa hukum desak penetapan tersangka aipda ay dan my dalam kasus dugaan penipuan rp1,8 miliar
dari e-commerce besar hingga aplikasi keuangan seperti kredivo, akulaku, hingga paylater milik bank, layanan ini menjadi solusi cepat bagi mereka yang menginginkan fleksibilitas finansial.
namun, di balik kemudahannya, tak sedikit pengguna yang akhirnya terjerat utang konsumtif karena kurangnya pemahaman manajemen keuangan digital.
di sisi lain, kur digital hadir sebagai jawaban bagi milenial pelaku umkm yang membutuhkan akses permodalan cepat, mudah, dan terjangkau.
melalui digitalisasi, proses pengajuan yang dulu memakan waktu kini bisa dilakukan dari genggaman tangan—lebih transparan, efisien, dan tanpa birokrasi berbelit.
isi pokok regulasi baru 2025
regulasi anyar yang mulai berlaku pada awal 2025 ini membawa sejumlah perubahan signifikan. ada lima poin utama yang menjadi sorotan:
pembatasan limit kredit paylater
ojk menetapkan batas maksimal kredit berdasarkan profil risiko dan histori pembayaran pengguna untuk mencegah jebakan utang konsumtif.
baca juga:pnbp naik tajam, menteri imipas dorong pembentukan unit layanan keimigrasian baru di sumsel
baca juga:kejagung ri lakukan rotasi besar: sejumlah pejabat kejati sumsel dan kajari diganti
penilaian kredit yang lebih cermat
skema credit scoring kini wajib mencakup data perilaku digital pengguna—mulai dari pola transaksi hingga stabilitas keuangan pribadi.
transparansi biaya dan bunga
setiap penyedia layanan wajib mencantumkan biaya tambahan, bunga, dan denda secara terbuka agar pengguna memahami konsekuensinya sebelum bertransaksi.
edukasi literasi keuangan
setiap pengguna paylater dan kur digital akan mendapatkan materi edukasi finansial agar lebih bijak dalam mengelola utang dan investasi.
perlindungan data pribadi yang diperkuat
regulasi ini juga mempertegas pengawasan terhadap keamanan data pribadi konsumen sesuai undang-undang perlindungan data pribadi.
dampak nyata bagi generasi milenial
1. perlindungan konsumen yang lebih kuat
milenial kini memiliki jaminan keamanan finansial lebih baik. dengan limit kredit yang dikontrol dan edukasi finansial wajib, risiko terjerat utang menurun signifikan.
2. akses modal usaha yang lebih mudah
bagi pelaku umkm muda, kur digital kini menjadi peluang besar. proses pengajuan lebih cepat dan transparan, membantu bisnis tumbuh tanpa hambatan administratif.
3. literasi finansial digital meningkat
edukasi yang menyertai layanan mendorong milenial untuk lebih sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan investasi jangka panjang.
4. risiko kredit macet menurun
dengan sistem penilaian yang lebih ketat, penyalahgunaan layanan paylater bisa ditekan. ekosistem fintech pun menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.
5. keamanan data lebih terjamin
bagi generasi yang tumbuh di dunia digital, perlindungan data menjadi hal krusial. regulasi baru menjamin data pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak manapun.
baca juga:dunia kerja 2025: era freelancer, remote job, dan cuan dari aplikasi digital
baca juga:500 mahasiswa uin pekalongan siap diterjunkan dalam kkn tematik ekoteologi dan pertanahan
tantangan dan peluang di tengah perubahan
meski membawa banyak manfaat, regulasi ini juga menantang pelaku fintech untuk beradaptasi cepat. penyesuaian sistem dan teknologi agar sesuai dengan aturan baru tentu membutuhkan investasi besar.
namun di balik itu, peluang baru terbuka lebar. dengan meningkatnya kepercayaan publik, adopsi fintech legal dan transparan diperkirakan melonjak di kalangan milenial.
pemerintah, ojk, dan sektor swasta diharapkan bersinergi menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan, dan kenyamanan pengguna.
menuju ekosistem keuangan digital yang sehat
regulasi baru ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan ekonomi digital indonesia.
paylater dan kur digital kini tidak hanya soal kemudahan transaksi, tetapi juga soal tanggung jawab finansial dan keberlanjutan ekonomi.
bagi generasi milenial, inilah momentum untuk menggunakan layanan keuangan digital secara bijak—bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi, tapi juga untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih mandiri dan stabil.