Aturan Baru Kemendikdasmen, Guru PPPK Bakal Dapat Tunjangan Rp750 Ribu, Ini Syaratnya

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Senin , 11 Aug 2025 - 15:44

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di tanah air.-Foto: Website BPK-

- Mengajar di sekolah yang juga tercatat di Dapodik.

- Aktif melaksanakan tugas mengajar, membimbing, atau tugas lainnya sesuai peran guru.

- Memenuhi beban kerja minimal sesuai ketentuan jam mengajar yang berlaku.

Kriteria Guru PPPK yang Dapat Tunjangan Rp750 Ribu.-Foto: Freepik-

Pengecualian Beban Kerja

Meski poin ke-8 mengatur beban kerja minimal, terdapat pengecualian bagi guru yang sedang mengikuti program strategis, seperti:

- Mengikuti pelatihan profesional minimal 600 jam atau setara 3 bulan dengan izin resmi instansi terkait.

- Terlibat dalam program pertukaran guru, kemitraan pendidikan, atau magang nasional/internasional yang didukung kementerian.

Mekanisme Penyaluran Insentif

Tambahan penghasilan ini akan diberikan dalam bentuk transfer tunai langsung ke rekening guru penerima, disalurkan setiap tiga bulan sekali.

Proses penyaluran dilakukan sesuai prosedur teknis yang tercantum dalam lampiran Permendikdasmen, dengan koordinasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah.

Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

aturan baru kemendikdasmen, guru pppk bakal dapat tunjangan rp750 ribu, ini syaratnya                            sumateraekspres.id - pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di tanah air.
melalui peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah (permendikdasmen) nomor 4 tahun 2025, ditetapkan kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebesar rp250.000 per bulan atau total rp750.000 setiap triwulan bagi guru tertentu di indonesia.
namun, insentif ini tidak berlaku bagi semua guru secara merata. hanya guru dengan status aparatur sipil negara daerah (asnd, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dan memenuhi sejumlah kriteria khusus yang berhak menerimanya.
syarat penerima tambahan penghasilan
baca juga:cair bareng insentif, ini jadwal tunjangan sertifikasi triwulan 3 ditransfer ke rekening
baca juga:pinjaman bri rp100 juta untuk guru pemilik serdik cair mudah, ini syarat lengkapnya agustus 2025
berdasarkan ketentuan permendikdasmen 4/2025, terdapat delapan persyaratan utama bagi guru asnd untuk mendapatkan insentif ini, yaitu:
- terdaftar resmi sebagai guru asnd di bawah pembinaan langsung kementerian pendidikan dasar dan menengah.
- memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk) yang aktif dan telah terverifikasi.
- belum memiliki sertifikat pendidik (masih dalam proses menuju sertifikasi profesi).
baca juga:tabel pinjaman bri 2025 terungkap: modal sk, dana cair hingga ratusan juta tanpa ribet
baca juga:tabel besaran tunjangan sertifikasi bagi guru yang lulus ukpppg tahun 2025
- memiliki kualifikasi akademik minimal s1 atau d-iv.
- terdaftar aktif dalam data pokok pendidikan (dapodik).
- mengajar di sekolah yang juga tercatat di dapodik.
- aktif melaksanakan tugas mengajar, membimbing, atau tugas lainnya sesuai peran guru.
- memenuhi beban kerja minimal sesuai ketentuan jam mengajar yang berlaku.
kriteria guru pppk yang dapat tunjangan rp750 ribu.-foto: freepik-
pengecualian beban kerja
meski poin ke-8 mengatur beban kerja minimal, terdapat pengecualian bagi guru yang sedang mengikuti program strategis, seperti:
- mengikuti pelatihan profesional minimal 600 jam atau setara 3 bulan dengan izin resmi instansi terkait.
- terlibat dalam program pertukaran guru, kemitraan pendidikan, atau magang nasional/internasional yang didukung kementerian.
mekanisme penyaluran insentif
tambahan penghasilan ini akan diberikan dalam bentuk transfer tunai langsung ke rekening guru penerima, disalurkan setiap tiga bulan sekali.
proses penyaluran dilakukan sesuai prosedur teknis yang tercantum dalam lampiran permendikdasmen, dengan koordinasi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah.
kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru secara berkelanjutan.