Pernikahan Kedua bagi ASN/PNS: Aturan dan Sanksi yang Perlu Diketahui

Reporter: Adi |

Editor: Irwansyah |

Senin , 13 Jan 2025 - 20:10

Pernikahan lebih dari satu bagi PNS: Ketahui aturan dan sanksi yang berlaku untuk menjaga keadilan dalam keluarga. Sumber:blog.justika.com/Sumateraekspre.id--

2. Kewajiban Istri Kedua:

    -    Taat: Istri kedua wajib taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan hukum.
    -    Mengurus Rumah Tangga: Istri kedua juga memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak dari pernikahan tersebut.
    -    Bersikap Adil: Istri kedua harus menjaga kedamaian dan tidak menimbulkan konflik dengan istri pertama.

Hak Anak dari Istri Kedua

Anak-anak dari istri kedua memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum:

- Hak Nafkah dan Pendidikan: Anak-anak berhak mendapatkan nafkah yang layak serta pendidikan yang setara dengan anak-anak dari istri pertama.
- Hak Perlindungan: Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan tidak adil.

Jika hak-hak anak tidak dipenuhi oleh ayah, istri kedua dapat mengambil beberapa langkah:

-    Mediasi Keluarga: Upaya pertama untuk menyelesaikan masalah secara internal.
-    Laporan ke Atasan: Melaporkan ketidakpatuhan kepada atasan suami di instansi pemerintah.
-    Pengaduan ke BKN atau BKD: Melakukan pengaduan resmi kepada Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Daerah.
-    Langkah Hukum: Mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak-hak anak.

Sanksi bagi PNS yang Melanggar Ketentuan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang menikah lebih dari satu tanpa izin yang sah akan dikenakan sanksi disiplin berat, antara lain:

-    Penurunan Jabatan: Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.
-    Pembebasan dari Jabatan: Pembebasan dari jabatan tertentu menjadi jabatan pelaksana.
-    Pemberhentian dengan Hormat: Pemberhentian dengan hormat dari jabatan PNS.

PNS yang melanggar ketentuan pernikahan poligami ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama serta izin dari pejabat berwenang. Jika tidak, mereka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

pernikahan kedua bagi asn/pns: aturan dan sanksi yang perlu diketahui                            sumateraekspres.id - menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, pegawai negeri sipil (pns) pria dapat menikah lebih dari satu, namun dengan ketentuan dan syarat yang ketat.
berikut adalah sejumlah aturan dan sanksi yang berlaku bagi asn/pns yang menikah lebih dari satu.
ketentuan untuk pns pria
1.    syarat alternatif: salah satu kondisi berikut harus dipenuhi:
   -     istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.   -     istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.   -     istri tidak dapat melahirkan keturunan.
baca juga:kredit yamaha nmax 2025, pilihan cerdas untuk kendaraan nyaman dan bergaya
baca juga:pemkot prabumulih dirikan posko siaga di kelurahan payuputat untuk tangani banjir
2.    syarat kumulatif: selain memenuhi salah satu syarat alternatif, pns pria juga harus memenuhi syarat kumulatif berikut:
   -     mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama.   -     memiliki penghasilan yang cukup untuk menanggung kehidupan istri kedua dan anak-anaknya.   -     memberikan jaminan tertulis bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3.    sanksi: jika pns pria menikah lebih dari satu tanpa memenuhi persyaratan di atas, mereka dapat dikenakan sanksi disiplin berupa teguran, penurunan pangkat, atau bahkan pemberhentian dari jabatan.
baca juga:honda pcx160 2025, skuter premium dengan performa lebih tangguh dan desain futuristik
baca juga:indonesia bakal jadi tuan rumah mtq internasional ke-4 di jakarta
larangan untuk pns wanita
pns wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam pernikahan poligami.
 hak dan kewajiban istri kedua dalam pernikahan pns
1.    hak istri kedua:
    -    hak nafkah: istri kedua berhak mendapatkan nafkah yang layak, mencakup kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal, dan biaya kesehatan.    -    hak waris: istri kedua memiliki hak waris sesuai dengan hukum yang berlaku.    -    hak perlindungan: istri kedua berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan tidak adil.
baca juga:mengenal rotasi ban mobil: langkah penting untuk performa dan keamanan berkendara
baca juga:kenapa mobil hitam butuh perawatan ekstra untuk tetap elegan? simak penjelasannya
2.    kewajiban istri kedua:
    -    taat: istri kedua wajib taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan hukum.    -    mengurus rumah tangga: istri kedua juga memiliki kewajiban mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak dari pernikahan tersebut.    -    bersikap adil: istri kedua harus menjaga kedamaian dan tidak menimbulkan konflik dengan istri pertama.
hak anak dari istri kedua
anak-anak dari istri kedua memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum:
-    hak nafkah dan pendidikan: anak-anak berhak mendapatkan nafkah yang layak serta pendidikan yang setara dengan anak-anak dari istri pertama.-    hak perlindungan: anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan tidak adil.
baca juga:resmi! inilah rincian tunjangan kemendikdasmen bagi guru pns, pppk dan honorer pada 2025
baca juga:residivis narkoba kembali ditangkap di prabumulih
jika hak-hak anak tidak dipenuhi oleh ayah, istri kedua dapat mengambil beberapa langkah:
-    mediasi keluarga: upaya pertama untuk menyelesaikan masalah secara internal.-    laporan ke atasan: melaporkan ketidakpatuhan kepada atasan suami di instansi pemerintah.-    pengaduan ke bkn atau bkd: melakukan pengaduan resmi kepada badan kepegawaian negara atau badan kepegawaian daerah.-    langkah hukum: mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak-hak anak.
sanksi bagi pns yang melanggar ketentuan
menurut peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, pns yang menikah lebih dari satu tanpa izin yang sah akan dikenakan sanksi disiplin berat, antara lain:
-    penurunan jabatan: penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.-    pembebasan dari jabatan: pembebasan dari jabatan tertentu menjadi jabatan pelaksana.-    pemberhentian dengan hormat: pemberhentian dengan hormat dari jabatan pns.
baca juga:mantan kepala desa di sumsel divonis 5 tahun penjara atas kasus korupsi dana desa
baca juga:wakil menteri dalam negeri: kasus kadisnakertrans sumsel sebagai pembelajaran untuk asn
pns yang melanggar ketentuan pernikahan poligami ini wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama serta izin dari pejabat berwenang. jika tidak, mereka bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.