Efisiensi Biaya Haji 2025: DPR dan Pemerintah Gerak Cepat Bentuk Panja

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 31 Dec 2024 - 19:09

Efisiensi Biaya Haji 2025: DPR dan Pemerintah Gerak Cepat Bentuk Panja-Foto: Freepik-

"Pemerintah tidak akan menoleransi penyimpangan dalam bentuk apa pun, di mana pun. Ini saatnya kita introspeksi dan menjaga kesucian pelaksanaan rukun Islam. Tidak boleh ada yang menjadikan haji sebagai komoditas bisnis," tegas Nasaruddin.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.

efisiensi biaya haji 2025: dpr dan pemerintah gerak cepat bentuk panja                            jakarta, sumateraekspres.id - pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (dpr) ri menyepakati pembentukan panitia kerja (panja) biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) 1446 h/2025 m.
kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja (raker) antara menteri agama nasaruddin umar dan komisi viii dpr ri di kompleks parlemen senayan, senin (30/12/2024).
ketua komisi viii dpr ri, marwan dasopang, yang memimpin rapat tersebut, menjelaskan bahwa panja bpih akan melibatkan badan penyelenggara haji ri.
panja ini dirancang untuk membahas secara rinci dan intensif asumsi dasar serta komponen biaya haji tahun 2025.
baca juga:pemerintah ingin pastikan kualitas haji 1446 h tetap terjaga meski biaya lebih murah
baca juga:bp haji komitmen kendalikan gratifikasi dengan kerja sama itjen kemenag
"komisi viii dpr ri dan menteri agama sepakat membentuk panja bpih 1446 h/2025 m. pembahasan akan segera dimulai, dengan fokus pada transparansi dan efisiensi biaya," ujar marwan.
hadir dalam pertemuan tersebut wakil menteri agama hr muhammad syafii, dirjen penyelenggaraan haji dan umrah hilman latief, serta sejumlah pejabat eselon i dan ii kementerian agama.
alokasi dana pemesanan tenda di armin
dalam kesempatan yang sama, komisi viii dpr ri juga menyetujui penggunaan uang muka sebesar sar 159.250.390 yang bersumber dari badan pengelola keuangan haji (bpkh).
dana ini dialokasikan untuk pemesanan zona tenda di arafah, muzdalifah, dan mina (armina) bagi 203.320 jemaah haji.
harga rata-rata tenda per jemaah adalah sar 783,25.
menteri agama nasaruddin umar menegaskan bahwa langkah ini memungkinkan indonesia mengamankan lokasi tenda lebih awal dan mencegah kemungkinan diambil oleh negara lain.
"dengan keputusan ini, kami bisa langsung memproses pemesanan tempat di armina. kami lega dapat memastikan lokasi tersebut tetap tersedia bagi jemaah kita," ungkapnya.
komitmen berantas penyimpangan
dalam rapat tersebut, menteri agama juga menyampaikan komitmennya untuk memberantas segala bentuk penyimpangan terkait penyelenggaraan ibadah haji, baik di tanah suci maupun di tanah air.
"pemerintah tidak akan menoleransi penyimpangan dalam bentuk apa pun, di mana pun. ini saatnya kita introspeksi dan menjaga kesucian pelaksanaan rukun islam. tidak boleh ada yang menjadikan haji sebagai komoditas bisnis," tegas nasaruddin.
langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.