Bakal Sulit Gaji ASN, 18 Gubernur Protes Menkeu, Minta TKD Tak Dipangkas atau Gaji PPPK Dibayar Pusat

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 08 Oct 2025 - 20:22

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Protes terang-terangan dari pemerintah daerah (pemda) terhadap kebijakan pusat mulai terjadi. Sebanyak 18 gubernur menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mereka mewakili anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyuarakan aspirasi terkait rencana pemotongan transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Meski tak terbang ke Jakarta untuk protes, tapi kabupaten/kota juga gamang dengan kebijakan pemangkapan TKD 2026 ini. Pemkot Palembang bakal alami pemotongan dana TKD Rp480 miliar jika rencana itu jadi diterapkan.

Tahun ini (2025), dana transfer pusat yang diterima Pemkot Palembang sebesar Rp2,4 triliun. Sedangkan tahun ini hanya Rp1,998 triliun. "Kita akan memprioritaskan pada belanja wajib seperti penyelenggaraan program berobat gratis, program UHC, dan belanja pelayanan dasar infrastruktur," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir, kemarin (8/10).

Ada pun APBD Palembang 2025 sekitar Rp5,2 triliun. Dari jumlah itu, ada kontribusi pendanaan dari pendapatan asli daerah (PAD) diangka Rp2,2 triliun. PAD itu dari sektor perpajakan,. Mulai pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, PBB dan BPHTB.

“Tahun ini kita juga dapat objek pajak baru yakni opsen PKB dan BPHTB," jelas dia. Dengan terjadinya penurunan dan transfer pusat ini dipastikan akan adanya penyesuaian pada RAPBD Kota Palembang 2026.

Wali Kota Palembang Drs H Ratu Dewa menegaskan jika hal ini dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu kepada seluruh OPD dirinya mendorong dalam pengelolaan anggaran untuk dapat lebih kreatif agar supaya pembangunan bisa dapat terus berjalan.

Rencana pemangkasan yang lebih besar bakal dialami Kabupaten Muara Enim. Jika tidak salah hitung, maka TKD Muara Enim akan dipotong Rp1,4 triliun untuk tahun depan. Tahun ini, TKD Muara Enim Rp3,0 triliun lebih. Sedangkan untuk 2026 turun menjadi Rp1,6 triliunan.

Menyikapi kebijakan tersebut, Bupati mengharapkan sisa kurang bayar DBH 2023 dan 2024 senilai Rp1,5 trilun segera dibayarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini penting guna memastikan keberlangsungan jalannya program pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.

Kurang bayar Rp1,5 triliun itu terdiri dari sisa kurang bayar DBH sampai tahun 2023 sebesar Rp362 miliar dan kurang bayar DBH SDA Royalti Minerba tahun 2024 sebesar Rp1,2 triliun. Edison telah menemui Direktur Dana Transfer Umum Kemenkeu RI, Sandy Firdaus.

bakal sulit gaji asn, 18 gubernur protes menkeu, minta tkd tak dipangkas atau gaji pppk dibayar pusat                            palembang, sumateraekspres.id - protes terang-terangan dari pemerintah daerah (pemda) terhadap kebijakan pusat mulai terjadi. sebanyak 18 gubernur menyambangi kementerian keuangan (kemenkeu).
mereka mewakili anggota asosiasi pemerintah provinsi seluruh indonesia (appsi) menyuarakan aspirasi terkait rencana pemotongan transfer ke daerah (tkd) tahun anggaran 2026.
meski tak terbang ke jakarta untuk protes, tapi kabupaten/kota juga gamang dengan kebijakan pemangkapan tkd 2026 ini. pemkot palembang bakal alami pemotongan dana tkd rp480 miliar jika rencana itu jadi diterapkan.
tahun ini (2025), dana transfer pusat yang diterima pemkot palembang sebesar rp2,4 triliun. sedangkan tahun ini hanya rp1,998 triliun. "kita akan memprioritaskan pada belanja wajib seperti penyelenggaraan program berobat gratis, program uhc, dan belanja pelayanan dasar infrastruktur," ungkap kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kota palembang, ahmad nashir, kemarin (8/10).
baca juga:bjb kredit guna bhakti 2025, solusi cerdas pinjaman rp50 juta untuk guru asn dan pppk
baca juga:dorong asn jadi agen perdamaian, pemkot prabumulih gelar peacemaker training
ada pun apbd palembang 2025 sekitar rp5,2 triliun. dari jumlah itu, ada kontribusi pendanaan dari pendapatan asli daerah (pad) diangka rp2,2 triliun. pad itu dari sektor perpajakan,. mulai pajak perhotelan, restoran, hiburan, reklame, pbb dan bphtb. 
“tahun ini kita juga dapat objek pajak baru yakni opsen pkb dan bphtb," jelas dia. dengan terjadinya penurunan dan transfer pusat ini dipastikan akan adanya penyesuaian pada rapbd kota palembang 2026.
wali kota palembang drs h ratu dewa menegaskan jika hal ini dialami oleh seluruh daerah di indonesia. untuk itu kepada seluruh opd dirinya mendorong dalam pengelolaan anggaran untuk dapat lebih kreatif agar supaya pembangunan bisa dapat terus berjalan.
rencana pemangkasan yang lebih besar bakal dialami kabupaten muara enim. jika tidak salah hitung, maka tkd muara enim akan dipotong rp1,4 triliun untuk tahun depan. tahun ini, tkd muara enim rp3,0 triliun lebih. sedangkan untuk 2026 turun menjadi rp1,6 triliunan.
menyikapi kebijakan tersebut, bupati mengharapkan sisa kurang bayar dbh 2023 dan 2024 senilai rp1,5 trilun segera dibayarkan oleh pemerintah pusat. hal ini penting guna memastikan keberlangsungan jalannya program pembangunan di bumi serasan sekundang.
baca juga:asn jadi agen perdamaian lewat peacemaker training
baca juga:hanya rp25 ribu anak bisa main sepuasnya di nana playground kayuagung, oki 
kurang bayar rp1,5 triliun itu terdiri dari sisa kurang bayar dbh sampai tahun 2023 sebesar rp362 miliar dan kurang bayar dbh sda royalti minerba tahun 2024 sebesar rp1,2 triliun. edison telah menemui direktur dana transfer umum kemenkeu ri, sandy firdaus.
selain muara enim, kabupaten musi banyuasin (muba) juga akan mengalami pemangkasan tkd yang besar. yakni sekitar rp1,2 triliun. 
terpisah, kepala bappeda dan litbang kabupaten oku timur maryus markus firdaus mengatakan tkd untuk oku timur mengalami penurunan sekitar 7 persen.  "awalnya berkurang sekitar rp140 milliar, informasi terakhir ada perubahan jadi berkurang rp131 milliar. pengurangan transfer pusat ini kita termasuk rendah atau sedikit, dibanding daerah lain," jelasnya. 
namun dia mengatakan, jumlah itu masih belum final. "angka transfer pusat ini masih berubah-rubah," katanya. dengan berkurangnya angka transfer pusat, kata maryus, pemda harus  putar otak untuk melakukan perencanaan. 
kepala bpkad kota prabumulih, wawan gunawan, mengatakan, untuk tkd prabumulih 2026 diperkirakan mengalami penurunan rp191,56 miliar. jika di tahun ini pemkot prabumulih menerima tkd rp857 miliar, maka tahun depan hanya sekitar rp664 miliar. 
baca juga:oppo find x8 pro, flagship kamera quattro 50mp, dimensity 9400, dan baterai terawet di kelasnya
baca juga:269 kontingen sumsel dilepas, gubernur herman deru tekankan sportivitas asn di pornas xvii
"dengan tkd yang dikurangi tersebut, akan berdampak ke belanja yang akan dikurangi, kecuali belanja pegawai," tutupnya. diketahui, 7 oktober lalu, 18 gubernur menyampaikan protes langsung rencana pemangkasan tkd kepada menkeu di  jakarta.
mereka minta agar pemotongan tkd dibatalkan. sebab, jika jadi dilaksanakan akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai. "banyak sekali yang merasakan dampak dari tkd itu sendiri. di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar pegawainya. belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar pppk dan sebagainya, nah ini luar biasa berdampak terhadap apbd kami 2026 ke depan," beber gubernur jambi al haris.
ditambahkan gubernur aceh mualem, anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen. ia juga mengeluhkan terkait masalah infrastruktur di aceh jika pemangkasan itu benar-benar diterapkan. karena itu, dia menolak pemotongan anggaran daerahnya. "semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. anggaran kita tidak dipotong. karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tegas mualem.
gubernur sumatera barat mahyeldi ansharullah blak-blakan menyatakan, pemotongan tkd berdampak serius terhadap daerahnya. dana pemda yang berkurang disebut mempengaruhi pembangunan hingga pembayaran gaji pegawai. untuk itu, mahyeldi mendesak adanya pengembalian jumlah dana transfer ke daerah tersebut. 
baca juga:ribuan atlet asn serbu palembang, kontingen pornas xvii korpri 2025 mulai berdatangan
baca juga:37 pejabat fungsional oku timur resmi dilantik, sekda ingatkan tugas asn sebagai pelayan masyarakat
jika tidak, ia minta pemerintah pusat mengambil alih kewajiban membayar gaji aparatur sipil negara (asn) di daerah. sebab, saat ini gaji pppk dibebankan kepada daerah. "tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana tkd ini dikembalikan lagi. kalau tidak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat," cetus dia
sementara, gubernur dki jakarta pramono anung tidak complain kepada  menkeu. alih-alih komplain, pramono malah mengajukan solusi kreatif. "pemerintah jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu, kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," paparnya.
oleh karena itu, pramono mengatakan pihaknya akan melakukan pembiayaan kreatif untuk menopang apbd jakarta. pramono mengungkapkan akan melakukan penyesuaian akibat pengaturan kebijakan dbh ini. dia menegaskan pemda dki jakarta tidak akan membantah soal ini karena langka pemerintah pusat sudah diperhitungkan secara matang.
"maka kami meminta izin kepada kementerian keuangan untuk menyetujui jakarta melakukan creative financing di antaranya melakukan apa yang disebut dengan jakarta collaboration fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," tukasnya.