30 Ijazah Pegawai Ditahan Perusahaan-Perusahaan di Palembang, APINDO Tak Menyangka, DPRD Protes Keras

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 07 May 2025 - 22:29

"Saya juga tidak menyangka ternyata banyak juga laporan penahanan ijazah tersebut," kata Ketua APINDO Sumsel Sumarjono Saragih, ketika dikonfirmasi Sumatera Ekspres, Rabu malam (7/5),

Dia menduga, penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan kerap kali terjadi sebagai jaminan atas kewajiban pekerja yang belum dipenuhi. Terutama terkait dengan perjanjian antara perusahaan dan pekerja.

"Saya belum dapat informasi detail, namun menurut saya penahanan ijazah itu sah-sah saja. Jika hal tersebut dilakukan atas dasar perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak," cetus Sumarjono.

Namun hal tersebut menjadi salah, jika penahanan ijazah pekerja tersebut tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar. "Ketika penahanan (ijazah) itu tanpa alasan jelas, maka perusahaan atau pemberi kerja melanggar hukum," tegasnya.

Sumarjono mencontohkan salah satu alasan yang sering dijadikan dasar menahan ijazah, adalah jika pekerja tersebut masih memiliki kewajiban tertentu kepada perusahaan.

Seperti pelunasan biaya pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan yang nominal tidak sedikit. Atau perusahaan membiayai pendidikan pekerja untuk jenjang Strata 2 (S2).

Maka mungkin ada kesepakatan kedua pihak, salah satunya menahan ijazah sebagai bentuk tanggung jawab pekerja. "Kasus ini harus dilihat berdasarkan kesepakatan yang ada. Tidak semua kasus bisa disamaratakan, karena setiap kasus berbeda-beda," ulasnya.

Sumarjono mengingatkan, perusahaan harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan pekerja tidak hanya berdasarkan kepentingan satu pihak. Tetapi juga mengedepankan keadilan.

"Kami di APINDO selalu mendukung kepatuhan terhadap hukum dan ingin agar semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan sesuai aturan," harapnya.

Pendapat APINDO Sumsel, berbeda dengan DPRD Kota Palembang. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs H Syaiful Padli ST MM, menegaskan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan tidak dibenarkan secara hukum. Hal itu merujuk pada UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, tidak ada aturan yang mengizinkan perusahaan untuk menahan ijazah karyawannya. "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari perusahaan. Tidak diperbolehkan menahan ijazah," tegasnya, tadi malam.

Syaiful menambahkan, tindakan menahan ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebab, ijazah merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh dijadikan jaminan dalam hubungan kerja.

30 ijazah pegawai ditahan perusahaan-perusahaan di palembang, apindo tak menyangka, dprd protes keras                            palembang, sumateraekspres.id – kasus perusahaan menahan ijazah karyawannya, juga mencuat di kota palembang. tidak hanya seperti yang viral terjadi di pekanbaru, riau, wakil menteri tenaga kerja (wamenaker) immanuel ebenezer pun emosi karena dicueki pihak perusahaan tour an travel tersebut.  
kasus hampir serupa yang terjadi di kota palembang, justru di tahun 2025 ini saja sudah ada sebanyak 30 laporan yang masuk ke dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota palembang. yaitu terkait penahanan ijazah  dilakukan oleh berbagai perusahaan dengan berbagai alasannya pula.
"total ada 30 kasus penahanan ijazah yang kami tangani, meski ada yang sudah selesai, namun tidak sedikit yang masih proses kami selesaikan,” ungkap kepala disnaker kota palembang, rediyan dedi,  rabu (7/5). 
rediyan menyebut, hingga saat ini masih ada yang dalam proses mediasi ke perusahaan tersebut. ”penahanan ijazah ini dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan yang telah keluar atau berhenti bekerja," sebutnya.
lantaran ijazahnya masih ditahan oleh perusahaan sebelumnya, maka pegawai itu jadi kesulitan untuk melamar bekerja berpindah tempat kerja lainnya. “dari laporan yang masuk, 
para karyawan meminta agar ijazah yang ditahan ini bisa segera dikembalikan, dan mereka ini bisa melamar kerja di tempat lain,” imbuhnya. 
baca juga:perusahaan bersikeras tidak mau kembalikan ijazah pegawai, bisa dilaporkan ke polisi pasal penggelapan dokumen
baca juga:apindo sumsel, penahanan ijazah sah asal berdasarkan kesepakatan
selain itu, ada juga yang meminta agar penyelesaian pembayaran tunjangan belum diselesaikan oleh pihak perusahaan tersebut.  "ada karyawan yang hendak keluar ataupun berhenti kerja karena gajinya yang kecil dari perusahaan tersebut, namun perusahaan ini malah menahan ijazah dari karyawan yang bersangkutan,” bebernya.
pihak perusahaan menahan ijazah untuk jaminan agar karyawan tersebut tetap berkerja, dan tidak pindah ke perusahaan lain. namun rediyan dedi tidak bersedia mengungkapkan, perusahaan-perusahaan mana saja di palembang yang menahan ijazah pegawai atau mantan pegawainya itu. 
hanya dikatakannya, pasti akan ada sanksi bagi perusahaan yang menahan ijazah pegawainya atau mantan pegawainya. sanksi terberatnya, bisa dengan  menutup perusahaan tersebut. " sejauh ini belum ada perusahaan yang kami tutup terkait hal ini," cetus rediyan.
jika ada pelanggaran serupa perusahaan lain menahan ijazah, dia mengimbau pekerja yang bersangkutan untuk segera melapor ke disnaker kota palembang. "kami berkomitmen untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, dan memastikan praktik ketenagakerjaan berjalan sesuai aturan yang berlaku," klaimnya.
terpisah, asosiasi pengusaha indonesia (apindo) sumsel, justru mengaku belum tahu ada masalah ketenagakerjaan di kota palembang. ada 30 laporan yang masuk ke disnaker palembang, terkait perusahaan menahan ijazah pegawai atau mantan pegawainya.
 baca juga:sinkronisasi data siswa untuk ijazah elektronik, sekolah mulai verifikasi, jika beda orang tua ke dukcapil 
baca juga:wacana terapkan ijazah elektronik, untuk efisiensi dan keamanan, sekolah bisa cetak sendiri 
"saya juga tidak menyangka ternyata banyak juga laporan penahanan ijazah tersebut," kata ketua apindo sumsel sumarjono saragih, ketika dikonfirmasi sumatera ekspres, rabu malam (7/5),
dia menduga, penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan kerap kali terjadi sebagai jaminan atas kewajiban pekerja yang belum dipenuhi. terutama terkait dengan perjanjian antara perusahaan dan pekerja. 
"saya belum dapat informasi detail, namun menurut saya penahanan ijazah itu sah-sah saja. jika hal tersebut dilakukan atas dasar perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak," cetus sumarjono.
namun hal tersebut menjadi salah, jika penahanan ijazah pekerja tersebut tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar. "ketika penahanan (ijazah) itu tanpa alasan jelas, maka perusahaan atau pemberi kerja melanggar hukum," tegasnya.
sumarjono  mencontohkan  salah satu alasan yang sering dijadikan dasar menahan ijazah, adalah jika pekerja tersebut masih memiliki kewajiban tertentu kepada perusahaan.
seperti pelunasan biaya pendidikan atau pelatihan yang dibiayai perusahaan yang nominal tidak sedikit. atau perusahaan membiayai pendidikan pekerja untuk jenjang strata 2 (s2).
baca juga:batalkan ijazah jika tesis terbukti plagiat
baca juga:mendikdasmen komitmen tuntaskan masalah 295 ribu guru tanpa ijazah s1/d4
maka mungkin ada kesepakatan kedua pihak, salah satunya menahan ijazah sebagai bentuk tanggung jawab pekerja.  "kasus ini harus dilihat berdasarkan kesepakatan yang ada. tidak semua kasus bisa disamaratakan, karena setiap kasus berbeda-beda," ulasnya.
sumarjono mengingatkan, perusahaan harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan pekerja tidak hanya berdasarkan kepentingan satu pihak. tetapi juga mengedepankan keadilan.
"kami di apindo selalu mendukung kepatuhan terhadap hukum dan ingin agar semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan sesuai aturan," harapnya.
pendapat apindo sumsel, berbeda dengan dprd kota palembang.  wakil ketua komisi iv dprd kota palembang, mgs h syaiful padli st mm, menegaskan  penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan tidak dibenarkan secara hukum. hal itu merujuk pada uu no 13/2003 tentang ketenagakerjaan. 
menurutnya, tidak ada aturan yang mengizinkan perusahaan untuk menahan ijazah karyawannya. "setiap tenaga kerja berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari perusahaan. tidak diperbolehkan menahan ijazah," tegasnya, tadi malam.
syaiful menambahkan, tindakan menahan ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (ham). sebab, ijazah merupakan hak milik pribadi yang tidak boleh dijadikan jaminan dalam hubungan kerja. 
baca juga:tesis terbukti plagiat, ijazah bisa dibatalkan
baca juga:ijazah calon telah terverifikasi 
dia juga melihat bahwa praktik tersebut melanggar prinsip kebebasan karyawan, khususnya dalam konteks kebebasan berkontrak. "ketika hak karyawan dikebiri dengan menahan ijazah, maka secara tidak langsung itu sudah bertentangan dengan hukum," jelasnya. 
syaiful menilai penahanan ijazah bisa sangat merugikan pekerja karena menghambat hak-hak mereka, termasuk mobilitas karier. "kalau masih ada perusahaan yang menahan ijazah, ini boleh dilaporkan ke dinas tenaga kerja. kami di dprd juga siap. ketika ada laporan kami akan tindak lanjuti, datang ke perusahaan dan kita bisa kenakan sanksi administratif. bahkan jika perlu diusut hingga sanksi perdata," tegasnya.
dia juga mengimbau perusahaan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pekerja hanya demi kepentingan perusahaan semata. "jangan sampai kebebasan pekerja ditahan lewat ijazah dan jangan sampai gara-gara menahan ijazah perusahaan itu malah ditutup oleh pemerintah," ingatnya.
untuk para karyawan yang merasa dirugikan, syaiful memastikan dprd kota palembang siap memfasilitasi dan memperjuangkan hak mereka. "kita akan ajak disnaker dan kita datangi perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. kecuali jika ada perjanjian tertulis di awal yang disepakati bersama. tapi pekerja juga harus berani bersuara dan menolak jika merasa keberatan," cetus syaiful.
ditambahkannya, jika ada pekerja yang sudah berhenti bekerja namun ijazahnya masih ditahan, perusahaan tersebut bisa dituntut secara hukum. "bisa dituntut baik secara administratif maupun pidana. kami siap untuk mendampingi," imbuhnya. 
baca juga:verifikasi ijazah bacalon wako palembang, bawaslu pastikan semua sah
baca juga:ut luncurkan ijazah digital, permudah alumni 
komisi iv dprd palembang berharap perusahaan maupun pekerja memahami hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku, demi terciptanya iklim kerja yang sehat dan adil.  
di bagian lain, badan pusat statistik (bps) sumsel mencatat tingkat pengangguran terbuka (tpt) pada februari 2025 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,08 persen poin dibanding pada februari 2024.
"tingkat pengangguran terbuka sumsel di level  3,89 persen dari sebelumnya 3,97 persen artinya ada penurunan walaupun tipis 0,08 persen," sampai kepala bps sumsel moh wahyu yulianto,. 
sedangkan jumlah angkatan kerja berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada februari 2025, sebanyak 4.674,06 ribu orang. naik 117,60 ribu orang dibanding  februari 2024. "tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) naik sebesar 0,81 persen poin dibanding februari 2024," ujarnya. 
kemudian jumlah penduduk yang bekerja pada februari 2025, sebanyak 4.492,33 ribu orang. naik sebanyak 116,88 orang dari februari 2024. "lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 127,57 ribu orang," katanya. 
wahyu mengatakan, perlu jadi perhatian terkait penyediaan lapangan pekerjaan karena jumlah penduduk terus bertambah, penduduk usia produktif bertambah.  apalagi angkatan kerja bulan agustus 2024 bertambah karena ada lulusan. artinya ada yang tertampung ada yang tidak. 
“jumlah angkatan kerja bertambah seharusnya penyediaan juga diakomodir tetapi kondisi sekarang tidak memungkinkan sehingga jumlah terserap terbatas," jelasnya.  secara umum tingkat pengangguran terbuka (tpt) sumsel mengalami penurunan dari 3,97 persen menjadi 3,89 persen. 
secara rinci untuk tpt dari jenis kelamin laki-laki menurun dari 3,96 persen menjadi 3,93 persen. sedangkan perempuan dari 3,99 persen turun menjadi 3,83 persen.  “tpt tertinggi menurut jenjang pendidikan berada di tingkat smk sebesar 10,21,” ulasnya.
sementara itu tpt yang paling rendah adalah pendidikan sd ke bawah (tidak/belum pernah  sekolah/belum tamat sd/tamat sd), yaitu sebesar 1,00 persen. salah satu pencari kerja (pencaker) palembang, fransiska mengungkapkan memang saat ini susah mencari kerja apalagi yang mau sesuai jurusan saat kuliah. 
"saya sudah melamar ke beberapa perusahaan tetapi itu lokernya sedikit, pesaing banyak. belum lagi persyaratan yang kadang tidak masuk akal," katanya.