Korban Kecelakaan Jalan Rusak Bisa Gugat Pemerintah, Prof Febrian: Bisa Secara Pribadi atau Class Action

Reporter: Dudun |

Editor: Dede Sumeks |

Minggu , 21 Dec 2025 - 20:09

JALAN RUSAK: Kondisi ruas jalan raya Prabumulih-Baturaja, di kawasan Tebing Terbu yang rusak. kondisi ini memicu terjadinya tabrakan dua mobil dengan enam korban luka ringan, Jumat lalu.-FOTO:DIAN/SUMEKS-

Meski bukan sanksi pidana, Prof Febrian menilai sanksi administratif tetap memiliki konsekuensi serius. “Kalau administratif, ujungnya ganti rugi. Itu logis. Karena nyawa yang hilang tidak bisa direhabilitasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ganti rugi terbagi menjadi dua jenis, yakni kerugian material dan kerugian immaterial.

Kerugian material mencakup kerusakan kendaraan atau biaya pengobatan, sementara kerugian immaterial menyangkut penderitaan psikologis, trauma, hingga kehilangan nyawa.

“Kalau nyawa, itu immaterial. Nilainya bisa miliaran rupiah. Itu masih wajar dalam perspektif keadilan,” ungkapnya.

Prof Febrian menekankan bahwa persoalan jalan berlubang bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga perawatan. Pemerintah tidak cukup hanya membangun jalan, lalu abai terhadap pemeliharaannya.

“Merawat itu bukan cuma lewat dan melihat. Harus dicek drainase, lampu penerangan, bahu jalan, marka jalan. Banyak kecelakaan terjadi karena tidak ada tanda, tidak ada lampu, apalagi malam hari,” jelasnya.

Ia juga mengkritisi kondisi infrastruktur yang kerap tidak sejalan dengan pernyataan pejabat. Menurutnya, di tengah musim hujan saat ini, kerusakan jalan semakin parah, sementara perbaikan sering kali hanya sebatas wacana.

“Sering kita dengar pernyataan jalan akan diperbaiki, tapi fakta di lapangan berbeda. Bahkan ada yang belum tersentuh. Laporan masyarakat di media sosial itu nyata,” katanya.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) ini menegaskan, fungsi utama pemerintah adalah pelayanan publik. Jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kelalaiannya dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang layak.

“Pemerintah itu bukan hanya mengatur, tapi melayani. Jalan adalah bagian dari public service,” tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama pengguna jalan dari luar daerah yang tidak mengetahui kondisi jalan setempat.

Namun, kewaspadaan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan pembenaran atas buruknya infrastruktur.

“Kalau tidak ada rambu, tidak ada lampu, tidak ada marka, lalu orang celaka, itu bukan salah masyarakat. Itu kelalaian negara,” ujarnya.

Harus ada komitmen dan realisasi nyata perbaikan jalan lintas instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota . “Harus serius. Jangan lips service. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” pungkasnya.(iol)

korban kecelakaan jalan rusak bisa gugat pemerintah, prof febrian: bisa secara pribadi atau class action                            palembang, sumateraekspres.id – kondisi jalan rusak di banyak titik berpotensi jadi faktor penyebab kecelakaan. hal ini menuai keprihatinan banyak pihak. sebab, tak hanya mengganggu kenyamanan berkendaraan. tapi juga menyebabkan kecelakaan.
di sumsel, sudah terjadi sejumlah kasus kecelakaan akibat jalan rusak. korbannya alami luka-luka hingga kehilangan nyawa. pengamat hukum sumsel, prof dr febrian sh ms, menegaskan,  pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh korban kecelakaan karena jalan rusak.
baca juga:hindari jalan rusak, kecelakaan kembali terjadi di kota nanas, enam orang terluka
baca juga:tak kunjung diperbaiki, jalan rusak di ogan ilir bikin siswa nyeker
“kalau kita bicara fakta, jalan berlubang ini ada di mana-mana. di prabumulih belum lama ini ada enam korban luka, kecelakaan karena hindari jalan berlubang.
di palembang bahkan ada yang sampai meninggal dunia. ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar prof febrian, kemarin (21/12).
menurutnya, masyarakat yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak memiliki hak untuk menuntut pemerintah. gugatan tersebut dapat diajukan melalui jalur hukum administrasi pemerintahan, khususnya ke pengadilan tata usaha negara (ptun).
“bisa. sangat bisa. korban bisa menggugat, baik secara pribadi maupun melalui class action. ini diatur dalam hukum administrasi pemerintahan,” tegasnya.
prof febrian menjelaskan, tanggung jawab hukum atas jalan berlubang bergantung pada status jalan tersebut. jika jalan berada di wilayah kota atau kabupaten, maka pemerintah daerah (pemda) yang bertanggung jawab.
namun, jika jalan tersebut merupakan jalan nasional, maka tanggung jawab berada di tangan balai besar pelaksanaan jalan nasional (bbpjn) yang berada di bawah kementerian pupr. 
“kalau jalan provinsi atau kabupaten/kota, maka pemda kewenangannya. kalau jalan nasional, yang mengurus pembangunan sekaligus perawatannya adalah bbpjn. kalau ada lubang, tidak dirawat, lalu menimbulkan korban, maka bbpjn itu bisa dituntut,” katanya.
meski demikian, prof febrian menegaskan bahwa pemda tidak bisa sepenuhnya lepas tangan. pasalnya, jalan nasional tetap melintasi wilayah administrasi daerah, sehingga kepala daerah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan keselamatan warganya.
“kepala daerah itu tiap hari ada di wilayahnya. mereka tahu kondisi jalan. kalau ada lubang dan dibiarkan sampai menimbulkan korban, ini soal tanggung jawab tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
dalam perspektif hukum, sanksi terhadap pemerintah umumnya bersifat administratif. mulai dari peringatan, teguran, hingga kewajiban membayar ganti rugi kepada korban.
meski bukan sanksi pidana, prof febrian menilai sanksi administratif tetap memiliki konsekuensi serius. “kalau administratif, ujungnya ganti rugi. itu logis. karena nyawa yang hilang tidak bisa direhabilitasi,” katanya.
ia menjelaskan bahwa ganti rugi terbagi menjadi dua jenis, yakni kerugian material dan kerugian immaterial.
kerugian material mencakup kerusakan kendaraan atau biaya pengobatan, sementara kerugian immaterial menyangkut penderitaan psikologis, trauma, hingga kehilangan nyawa.
“kalau nyawa, itu immaterial. nilainya bisa miliaran rupiah. itu masih wajar dalam perspektif keadilan,” ungkapnya.
prof febrian menekankan bahwa persoalan jalan berlubang bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga perawatan. pemerintah tidak cukup hanya membangun jalan, lalu abai terhadap pemeliharaannya. 
“merawat itu bukan cuma lewat dan melihat. harus dicek drainase, lampu penerangan, bahu jalan, marka jalan. banyak kecelakaan terjadi karena tidak ada tanda, tidak ada lampu, apalagi malam hari,” jelasnya.
ia juga mengkritisi kondisi infrastruktur yang kerap tidak sejalan dengan pernyataan pejabat. menurutnya, di tengah musim hujan saat ini, kerusakan jalan semakin parah, sementara perbaikan sering kali hanya sebatas wacana.
“sering kita dengar pernyataan jalan akan diperbaiki, tapi fakta di lapangan berbeda. bahkan ada yang belum tersentuh. laporan masyarakat di media sosial itu nyata,” katanya.
guru besar fakultas hukum universitas sriwijaya (unsri) ini menegaskan, fungsi utama pemerintah adalah pelayanan publik. jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kelalaiannya dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang layak.
“pemerintah itu bukan hanya mengatur, tapi melayani. jalan adalah bagian dari public service,” tegasnya. ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, terutama pengguna jalan dari luar daerah yang tidak mengetahui kondisi jalan setempat.
namun, kewaspadaan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan pembenaran atas buruknya infrastruktur.
baca juga:jalan rusak di palembang tewaskan pengendara, laka maut juga terjadi di muara enim
baca juga:koleksi jalan rusak, perbaikan pengujung tahun saat musim hujan, protes warga mandi lumpur kubangan jalan
“kalau tidak ada rambu, tidak ada lampu, tidak ada marka, lalu orang celaka, itu bukan salah masyarakat. itu kelalaian negara,” ujarnya.
harus ada komitmen dan realisasi nyata perbaikan jalan lintas instansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga kabupaten/kota . “harus serius. jangan lips service. kalau tidak, korban akan terus berjatuhan,” pungkasnya.(iol)