PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Nasib ribuan honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Sumatera Selatan (Sumsel), jadi perhatian DPRD Provinsi Sumsel. Skema outsourcing sebagai salah satu solusi alternatif, namun tidak boleh menyimpang dari regulasi pusat.
Sebab BKN telah menyatakan, tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer. Pemerintah daerah diminta mencari solusinya sendiri. Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumsel HM Anwar Al Syadat SSi MSi menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat.
‘Opsi yang muncul adalah skema outsourcing sebagai solusi alternatif. Namun, tetap harus mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” katanya, kemarin. Karena jika outsourcing, mereka tidak digaji oleh negara. Tetapi oleh pihak ketiga.
Penggunaan anggaran untuk tenaga honorer, harus diperhitungkan secara matang. Mengingat pembahasan APBD tahun 2026, sudah dimulai sejak sekarang. Segala keputusan terkait status honorer akan sangat memengaruhi alokasi dana daerah. Tak boleh keluar dari ketentuan pusat.
“Kita tidak bisa melenceng dari regulasi pusat. Kalau melenceng, bisa merugikan banyak pihak,” tegasnya. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 6.120 tenaga honorer paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumsel yang belum diangkat statusnya.
BACA JUGA:Belum Lolos PPPK, 4.257 Honorer di OKU Timur Masih Diperjuangkan
BACA JUGA:4.257 Honorer OKU Timur Gagal PPPK, Ini Langkah Pemkab Menyikapinya
Mereka telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tengah menunggu proses lebih lanjut. Komisi I DPRD Sumsel tidak tinggal diam, sudah melakukan koordinasi dengan Kepala BKSDM dan menyatakan siap mendampingi proses pengangkatan para honorer.
“Kami siap memperjuangkan mereka, baik ke KemenPAN-RB maupun ke BKN,” klaim Anwar. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun berharap daerah tetap diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
Sebab, keberadaan honorer selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di berbagai sektor. Dengan situasi yang masih dinamis, Anwar mengimbau kepada para tenaga honorer agar tetap bersabar dan mengikuti proses yang sedang berjalan.
Dia memastikan wakil rakyat di DPRD Sumsel, akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. “Agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau dirugikan,” sebutnya. Sebelumnya, Kepala BKN Prof Zudan Airf, memastikan penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan tuntas tahun ini.
Dia minta agar honorer non-database BKN mencari alternatif lain. Itu artinya, sayonara untuk para honorer non-database. "Bagi tenaga honorer non-database BKN, silakan cari alternatif lain misalnya melalui jalur seleksi CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya,” ujarnya, belum lama ini.
BACA JUGA:Sayonara Honorer Non-Database, BKN Persilakan Cari Alternatif Lain
BACA JUGA:Berharap Tetap Diakomodir, Minta Pemerintah Berpihak pada Honorer Non-Database
Namun, usaha para honorer non-database ini tentu tidak akan mudah. Mereka harus bersaing ketat dengan lulusan baru, profesional, bahkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi.