Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, belum memastikan itu. Menurutnya, pemerintah memang berusaha untuk tidak melakukan PHK massal. Sebab, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah akan berdampak pada nasib jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi di berbagai instansi pemerintah. “Saya belum bisa umumkan. Tapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan target tidak akan ada PHK missal dan tidak ada penambahan anggaran,” ujar dia.Sempat ada opsi ekstrem yang mencuat. Yakni usulan untuk mengangkat seluruh honorer menjadi ASN. Namun, itu dipastikan menjadi beban bagi keuangan negara. Opsi ekstrem kedua, memberhentikan semua honorer. Yang terjadi justru menambah pengangguran dan dikhawatirkan terganggunya sektor pelayanan publik. Opsi lain, diangkat sesuai prioritas. “Yang sudah jalan sekarang mulai 2022 dan 2023 ini pengangkatan sesuai prioritas, untuk tenaga pendidik dan kesehatan,” jelasnya. BACA JUGA : Kuota Sumsel 30.958 Formasi
MenpanRB menambahkan, pemerintah telah menyiapkan 700 ribu formasi tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun, yang terserap atau yang diusulkan daerah hanya 400 ribu.“Kami berharap daerah segera mengusulkan untuk PPP karena pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. Sekarang kita sedang ajukan formasi 1 juta lebih untuk 2024,” bebernya. Meski masih memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan, tenaga non ASN bidang lain juga dipikirkan masibnya agar tidak terjadi PHK massal. “Karena itu, kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK sehingga mereka tetap berada di tempatnya,” terangnya.
Kategori :