Hendra pun memastikan, pembayaran klaim pihaknya ke mitra BPJS Kesehatan di wilayah kerja mereka selama ini lancar. "Pembayaran berdasarkan klaim yang masuk. Kita bayar sesuai ketentuan, 15 hari kalender sejak pengajuan klaim diterima lengkap," imbuhnya.
BACA JUGA:DPRD, PNS, dan PPPK di Lahat Terima THR dan TPP, Bupati Optimistis Dorong Ekonomi Daerah
BACA JUGA:Alex Sugiarto Kembali Pimpin Gapki Sumsel, Komitmen Perkuat Industri Sawit dan Ekonomi Daerah
Terpisah, Plt Direktur RSUD Lahat, dr Hj Devi Yolandha SpP(K) FISR melalui Kasubag Umum dan Perlengkapan, Fery Agustian menyampaikan, pihaknya mengikuti instruksi dari pemerintah untuk mengutamakan penggunaan obat generik. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan biaya pengobatan bagi pasien, khususnya di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
"Kami juga memprioritaskan obat-obatan yang tersedia di katalog, yang telah disetujui oleh pemerintah," ujar Fery. RSUD Lahat berkomitmen untuk memastikan ketersediaan obat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas dan aksesibilitas.
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim memastikan gejolak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum berdampak signifikan terhadap pelayanan kesehatan. “Sarana prasarana kesehatan termasuk obat-obatan masih tersedia cukup," ujar Kepala Dinkes Muara Enim, dr Eni Zatila MKM.
Pihaknya mengantisipasi potensi gejolak ekonomi dengan menganggarkan buffer stock obat-obatan hingga enam bulan ke depan dalam anggaran tahunan. "Setiap tahun kita sudah menganggarkan untuk buffer stock sampai 6 bulan di tahun anggaran berikutnya. InsyaAllah kualitas pelayanan tidak terpengaruh dengan kondisi global," tegasnya.
Untuk pengadaan obat di tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim akan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan melakukan pembelian melalui proses e-purchasing. "Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai kenaikan harga obat-obatan," bebernya.
Plt Direktur Utama RS HM Rabain Muara Enim, Slamet Oku Asmana memastikan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan juga lancar. Sementara, Plt Direktur RSUD Kayuagung, dr Roza Maulindra mengatakan, kalau dolar naik pasti akan ada kenaikan harga obat. “Tapi untuk saat ini stok masih cukup,” imbuh dia.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui kalau keuangan pihaknya mengalami defisit pada 2024 lalu. Namun, dia menegaskan kondisi finansial BPJS Kesehatan masih sehat. Menurutnya, ada kecenderungan pengguna layanan BPJS Kesehatan meningkat sehingga klaim biaya naik.
“Unit cost-nya meningkat. Sedangkan premi yang kami kumpulkan kurang bisa menutup itu,” beber dia. Ali menambahkan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah iuran kepesertaan BPJS Kesehatan akan naik atau tidak.
“Ditunggu saja tanggal mainnya. Sekarang sedang didiskusikan, diatur di dalam Peraturan Presiden,” jelasnya. Ali juga tidak terlalu mempersoalkan inflasi medis yang kemungkinan menambah beban BPJS Kesehatan. “Inflasi medis itu setiap saat terjadi. Setiap saat. Umumnya, inflasi medis itu lebih tinggi daripada inflasi umum,” tutur Ali. Pada 2024, BPJS Kesehatan mencatatkan defisit sebesar Rp9,56 triliun.
Berdasarkan data paparan Ali Ghufron saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR 12 Februari 2025 lalu, defisit dihitung dari pendapatan BPJS Kesehatan yang mencapai Rp165,73 triliun pada 2024. Sementara itu, beban jaminan kesehatan mencapai Rp174,90 triliun. Ada selisih Rp9,56 triliun.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir mengungkapkan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya defisit BPJS Kesehatan. Pertama, adanya peningkatan beban jaminan pasca Covid-19.
“Ini akibat rebound effect utilisasi pasca pandemi lalu pola tarif JKN yang berubah,” ungkap dia.
Kedua, tingkat keaktifan peserta yang masih rendah. Ketiga, upaya pencegahan fraud yang belum optimal. Berdasarkan paparannya, tingkat kepesertaan non aktif BPJS Kesehatan mencapai 55.428.755 jiwa per Desember 2024. Hal ini menjadi salah satu faktor timbulnya defisit di BPJS Kesehatan.