PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID– Rencana penerapan sistem ganjil genap di Kota Palembang untuk mengatasi kemacetan masih dalam tahap kajian.
Namun, lokasi yang diproyeksikan untuk penerapan sistem ini adalah ruas jalan dari Simpang Polda hingga Simpang Charitas.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, dalam Rapat Forum Lalu Lintas (Traffic Board) Kota Palembang yang juga membahas pemanfaatan serta pengelolaan BKB dan Gedung Balai Prajurit, bertempat di Kantor Bappeda Litbang Kota Palembang, Kamis (13/3).
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Perencana Ahli Utama, Ir. H. Harrey Hadi, turut hadir Kasat Lantas Polrestabes Palembang, AKBP Yenni Diarty, serta berbagai pihak terkait.
BACA JUGA:Pemasangan 16 Titik Kamera CCTV di Kota Lahat untuk Tingkatkan Keamanan dan Kelancaran Lalu Lintas
BACA JUGA:Jalan Lintas Sumatera Jambi-Sumbar Putus Diterjang Banjir, Akses Lalu Lintas Lumpuh
Pembahasan tidak hanya mengenai sistem ganjil genap, tetapi juga penanganan titik-titik kemacetan di Palembang.
“Sebelum diterapkan, persiapan di lapangan harus dimatangkan. Selain itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar kebijakan ini tidak mengganggu masyarakat Kota Palembang,” ujar Ir. H. Harrey Hadi kepada awak media.
Titik Kemacetan Jadi Perhatian Utama
Menurut Agus Supriyanto, ada enam titik kemacetan yang menjadi perhatian khusus, di antaranya area menuju Bandara SMB II tepat di depan Hotel Santika Premiere serta kawasan Jl. Dr. M. Isa.
Adapun rencana penerapan ganjil genap berdasarkan hasil rapat, akan dilakukan di jalan nasional yang menghubungkan Simpang Polda hingga Simpang Charitas.
BACA JUGA:Update Toyota Calya Hantam Trotoar Jembatan Ampera, Lalu Lintas Lumpuh Selama Proses Evakuasi
BACA JUGA:Ajak Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini
Untuk teknis pelaksanaannya, Dishub Kota Palembang akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PPTD dan para pemangku kepentingan yang terdampak.
“Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Karena ini menyangkut jalan nasional, maka perlu dibahas secara detail sebelum diterapkan.