SUMATERAEKSPRES.ID – Serikat pekerja di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berencana menggugat Surat Keputusan (SK) Pj Gubernur Sumsel yang terbaru, terkait dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.
Gugatan ini akan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap bertentangan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Sumsel dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Ketua PD FSP PP-SPSI Provinsi Sumsel, Cecep Wahyudin, menjelaskan bahwa keputusan Pj Gubernur Sumsel, yang diumumkan pada 11 Desember 2024, tidak mencerminkan hasil rapat Dewan Pengupahan Sumsel.
BACA JUGA:20 Kampus yang Lulusannya jadi Incaran PT Freeport dan Bank Indonesia
Ia menyatakan, keputusan ini mengabaikan rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya, di mana seharusnya ada kenaikan upah di 9 sektor, bukan hanya 3 sektor yang diakomodasi dalam SK Pj Gubernur.
“Keputusan Pj Gubernur tidak berpihak pada pekerja. Dewan Pengupahan sudah sepakat untuk menaikkan upah minimum di 9 sektor, tapi SK yang diterbitkan hanya mencakup 3 sektor dengan nominal yang lebih rendah dari yang direkomendasikan,” kata Cecep dalam pernyataan resmi, Kamis, 12 Desember 2024.
BACA JUGA:Loker PT KAI Service dan Bank BCA Bagi Lulusan SMA, SMK. dan S1
BACA JUGA:Mengapa Allah SWT Menciptakan Alam Semesta? Hikmah di Balik Kebesaran dan Keagungan-Nya
Cecep menambahkan bahwa Dewan Pengupahan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan serikat pekerja, telah melakukan sidang untuk menentukan upah yang layak dengan acuan pada Putusan MK No. 168/2024 dan Permennaker No. 16/2024.
Dalam rapat tersebut, ada kesepakatan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar 6,5%, menjadi Rp 3.681.571.
Namun, dalam SK Pj Gubernur, hanya 3 sektor yang mendapatkan penetapan UMSP, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
BACA JUGA:Efisiensi Aset Daerah: Tim BPKAD Empat Lawang Bersama KPKN Lakukan Penilaian Barang Milik Daerah
Sementara itu, sektor lainnya, seperti Konstruksi, Perdagangan, dan Pengangkutan, tidak mendapat penetapan sama sekali.