BACA JUGA:Eksplorasi Bukit Siguntang: Peninggalan Bersejarah Kerajaan Sriwijaya dan Asal Usul Orang Melayu
Kritik Terhadap Otonomi Khusus Papua
Pigai juga mengecam kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang ia anggap hanya menguntungkan elit politik dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Ia bahkan berpendapat bahwa Otsus harus dihentikan jika tidak ada perbaikan dalam implementasinya.
Polemik dengan Pejabat Negara
Natalius Pigai sering terlibat polemik dengan pejabat negara, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam debat publik, ia menuduh pemerintah tidak serius menangani isu HAM di Papua, yang lebih sering terfokus pada aspek keamanan.
Rekam Jejak Perjuangan
Sebagai mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pigai telah memainkan peran penting dalam investigasi pelanggaran HAM di Indonesia.
BACA JUGA:Memahami Perbedaan Antara Manga dan Anime: Fakta yang Sering Disalahartikan
BACA JUGA:Bandar Narkoba Perempuan Ditangkap di Sumber Agung, Ketua RT: 'Warga Sudah Paham'
Ketekunannya dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat Papua, serta sikap kritis terhadap pemerintah, menjadikannya sosok yang tidak bisa diabaikan.
Potensi Sebagai Menteri
Jika Natalius Pigai diangkat sebagai menteri, ia memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam kebijakan pemerintah.
Dengan latar belakangnya di bidang HAM, Pigai dapat mendorong reformasi yang lebih inklusif, terutama di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Sosial.
BACA JUGA:Kinerja Industri Pengolahan Tunjukkan Pertumbuhan Positif di Triwulan III 2024
Ia diharapkan dapat menjembatani dialog antara pemerintah dan masyarakat adat yang selama ini merasa terpinggirkan.