Natalius Pigai, Aktivis HAM yang Siap Menggebrak Kursi Menteri

Kamis 17 Oct 2024 - 14:50 WIB
Reporter : Kemas A Rivai
Editor : Irwansyah

SUMATERAEKSPRES.ID – Natalius Pigai, sosok yang dikenal luas di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, kembali mencuri perhatian publik setelah muncul wacana bahwa ia diusulkan sebagai calon menteri.

Dengan rekam jejaknya yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua, Pigai dikenal karena keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran meski sering berhadapan dengan kekuasaan.

Sebagai seorang aktivis, Pigai seringkali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait ketidakadilan dan diskriminasi.

BACA JUGA:Kinerja Industri Pengolahan 2024: Pertumbuhan Ekspansif yang Mengejutkan!

BACA JUGA:Tips Cerdas Membeli Mobil Lelang, Hindari Kesalahan dan Minimalkan Risiko

Berikut adalah beberapa pernyataan kontroversial yang mencerminkan sikap dan pandangannya.

Kritikan terhadap Pemerintah Jokowi

Pigai tidak ragu untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang menurutnya abai terhadap kondisi Papua.

Ia menuduh kebijakan pemerintah tidak membawa perubahan nyata bagi rakyat Papua yang masih terjebak dalam kemiskinan. Pigai juga menilai pembangunan infrastruktur di Papua lebih menguntungkan pihak luar ketimbang masyarakat setempat.

Tudingan Rasisme

Pada 2021, Pigai menjadi korban dugaan tindakan rasisme oleh pendukung Jokowi di media sosial. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya atas hinaan yang ditujukan kepadanya karena latar belakang etnisnya.

BACA JUGA:USAID dan Kampus di Indonesia BerKolaborasi Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular

BACA JUGA:Herman Deru Targetkan Ulangi Kemenangan Telak di Prabumulih pada Pilgub Sumsel 2024 Bersama Cik Ujang

Permintaannya untuk penegakan hukum atas tindakan tersebut memicu diskusi lebih luas tentang rasisme di Indonesia.

Penolakan terhadap Penghargaan Bintang Jasa

Ketika Presiden Jokowi memberikan penghargaan Bintang Jasa kepada sejumlah tokoh, Pigai menolak penghargaan tersebut, menganggapnya sebagai alat politik untuk menguatkan legitimasi pemerintah.

Menurutnya, banyak individu lebih berhak menerima penghargaan namun tidak terpilih karena pertimbangan politik.

BACA JUGA: Pilkada Lahat Rentan Pelanggaran, Pengamat Minta Semua Ikut Mengawasi

Kategori :