Sehingga alangkah lebih bermanfaat jika dana sebesar Rp5 triliun dialokasikan untuk menambah anggaran perbaikan transportasi umum. “Lebih bijak jika pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik Rp5 triliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum,” katanya, Senin (9/1).Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menambahkan, selain untuk angkutan umum perkotaan, anggaran tersebut juga bisa digunakan untuk menyubsidi angkutan jalan perintis. “Subsidi layanan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat,” jelasnya. Sebelumnya, pemerintah akan memberikan insentif pembelian mobil listrik hingga Rp80 juta. Sedangkan mobil listrik berbasis hibrida mendapat insentif Rp40 juta. Untuk motor listrik mendapat Rp8 juta jika pembelian baru. Sedangkan untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan sekitar Rp5 juta. Catatannya, insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik karena pemerintah mengetahui harga mobil listrik jauh lebih mahal dari mobil biasa atau sekitar 30 persen lebih tinggi.
“Negara kompetitor kita paling dekat Thailand pun memberikan subsidi yang sama. Kita juga butuh market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20 persen di tahun 2025 atau sejumlah 400.000 unit,” ungkap Airlangga.Airlangga mengatakan bahwa insentif yang akan diberikan itu tidak sama dengan subsidi bahan bakar minyak. “Ini bukan subsidi tapi insentif, kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang bicara dengan Ibu Menteri Keuangan nilainya Rp 5 triliun nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus kita akan pertimbangkan juga,” tambahnya. (jp/fad)
Kategori :