MURATARA, SUMATERAEKSPRES.ID - Salah satu Bakal pasangan Calon (Balon) Pilkada 2024 di Kabupaten Muratara, yakni H Firza Lakoni dan Efriyansah, kritisi netralitas ASN dan Kepala Desa. Menurutnya, banyak oknum ASN dan Kepala Desa, terlibat politik praktis dan ikut berkampanye serta mempromosikan calon tertentu.
Hal ini diungkapkan Pasangan H Firza Lakoni dan Efriyansah saat menghadiri acara hajatan di Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, beberapa waktu lalu.
Efriyansah mengungkapkan, Pilkada pemilihan Bupati-Wakil Bupati tinggal menghitung bulan. Namun banyak rumor berkembang di lapangan oknum Kepala Desa (Kades) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak yang sudah tidak netral.
"Saya melihat banyak kades dan ASN terang-terangan berkampanye. Padahal aturannya jelas, mereka Kades dan ASN tidak boleh berpolitik praktis,"kata Efriansyah didampingi H, Firsa Lakoni.
BACA JUGA:KPU Muba Tetapkan 492.504 Daftar Pemilih Sementara untuk Pilkada 2024
BACA JUGA:Bakal Calon Pilkada Kritisi Netralitas ASN di Muratara
Tudingan ini direspon Asisten I Pemda Muratara, H Alfirmnsyah karim, menurutnya sudah ada edaran maupun acuan yang jelas terhadap status ASN dalam menghadapi momentum Pemilu serentak 2024.
Hingga saat ini pihaknya menegaskan tidak ada ASN maupun Kepala Dssa yang tidak Netral. Terlebih lagi, belum adanya Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati resmi yang sudah mendaftar di KPUD Muratara, lantaran pendaftaran resmi untuk peserta kontenstasi PIlkada 2024 belum di buka.
"ASN memang tidak boleh terlibat politik praktis, namun mereka boleh mendengarkan visi dan misi calon yang akan mereka pilih. Karena ASN tidak seperti TNI dan Polri yang tidak punya hak pilih," katanya.
Dia menambahkan, terkait ASN yang dianggap tidak netral, sudah dibahas langsung Menteri dalam Negeri. "ASN perlu mendengar secara langsung visi maupun misi, para Calon Pimpinan kepala Daerah, sehingga mereka bisa menentukan pilihan," jelasnya.
H Alfirmnsyah Karim menegaskan, Pemda Muratara sudah memgeluarkan surat edaran agar seluruh ASN untuk menjaga netralitas menghadapi momen Pilkada.
"ASN harus bersikap masif, meski ASN tetap memiliki hak pilih dalam menghadapi momentun Pilkada, tidak seperti TNI dan Polri yang hak pilihnya di cabut," tutupnya.