LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID - Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Lahat, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat pelayanan publik di Kota Lahat.
Tujuan utama dari sidak ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta memastikan tidak adanya praktik pungutan liar.
Ketua Tim Satgas Saber Pungli Polres Lahat, Kompol Ishandi Saputra, melakukan peninjauan terhadap beberapa lokasi strategis seperti kantor Samsat Lahat, Dinas Dukcapil, dan tempat pelayanan publik lainnya.
"Meskipun belum ada laporan konkret mengenai adanya praktik pungutan liar. Namun tetap melakukan pengawasan secara berkala. Agar tidak ada praktik pungli yang merugikan masyarakat. Kami juga mengumpulkan data dan memberikan masukan kepada instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan," ujar, Kompol Ishandi Saputra, Kamis (11/7).
BACA JUGA:UKB dan Pemkab PALI Jalin Kerjasama, Tingkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Publik
Selama kegiatan sidak, Kompol Ishandi juga berinteraksi langsung dengan pengunjung. Serta mendengarkan keluhan atau masukan terkait pelayanan yang diberikan oleh petugas di berbagai instansi tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh tim Saber Pungli ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik di Lahat.
Hingga saat ini, tidak ada temuan terkait praktik pungutan liar selama sidak ini dilakukan. "Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin yang dilakukan oleh Polres Lahat dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan publik," tukasnya.
Ditambahkan Kasubsi Penmas Aiptu Lispono SH, Satgas Saber Pungli merupakan unit khusus yang dibentuk untuk memberantas praktik pungutan liar di berbagai instansi pelayanan publik. Bertugas untuk melakukan pengawasan, inspeksi mendadak, dan memberikan rekomendasi perbaikan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.
Dengan dilaksanakannya sidak ini, diharapkan masyarakat Lahat dapat merasakan manfaatnya melalui pelayanan publik yang lebih transparan dan berkualitas. Langkah preventif seperti ini diharapkan juga dapat mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat.