SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 di Novotel Hotel Palembang, Selasa (30/4).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Sumsel Dr. Drs. A Fatoni, M.Si., melalui Sekda Ir. SA Supriono mengatakan Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel ini merupakan kegiatan penting dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk satu tahun ke depan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD merupakan ruang diskusi secara langsung antarpemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta berbagai stakeholder pembangunan.
"Oleh karena itu, kegiatan ini tentunya harus kita ikuti secara serius, agar nantinya usulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 betul-betul telah sinkron dengan payung dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPD) Sumsel, dan kebijakan nasional, tepat permasalahan, tepat sasaran, tepat lokasi, dan mengakomodir kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si (Pj. Gubernur Sumatera Selatan)--
BACA JUGA:Melalui Musrenbang RPJPD Wujudkan Palembang MUSI 2045
BACA JUGA:Gelar Musrenbang RPJPD, RKPD dan Rembuk Stunting, Ini Penjelasan Bupati Muba
Dalam kesempatan yang baik ini, sambung Sekda, Saya akan menyampaikan secara ringkas kinerja pembangunan Sumatera Selatan, sebagai bahan refleksi untuk melihat keberhasilan pembangunan tahun lalu dan juga menjadi dasar dalam merancang berbagai program dan kebijakan di tahun mendatang, khususnya di tahun 2025. Beberapa capaian indikator makro Sumatera Selatan di antaranya, yaitu:
• Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mencapai 5,08%, sedikit menurun sebesar 0,15% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi yang tertinggi kedua se-Sumatera;
• Tingkat kemiskinan Sumatera Selatan per September 2023 menurun menjadi 11,78% dan merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak Provinsi Sumatera Selatan terbentuk;
• Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023 mencapai 73,18 dan merupakan tahun keenam status IPM kategori tinggi;
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun dan selalu lebih baik dari nasional. Pada tahun 2023, TPT menurun menjadi 4,11% dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,63%;
• Gini Rasio Tahun 2023 menurun menjadi 0,338 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,339.
"Angka kemiskinan makro dan kemiskinan ekstrem yang masih di atas rata-rata Nasional, IPM yang juga masih berada di posisi kedua terendah di Pulau Sumatera, ketimpangan pendapatan antarwilayah masih cukup tinggi, isu kelestarian lingkungan hidup yang selalu dibayangi terjadinya karhutla tiap tahunnya serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," tukasnya.
--