Tak kalah penting, bagaimana menekan inflasi karena inflasi sangat mempengaruhi kemiskinan. "Naiknya angka inflasi akan berkolerasi terhadap garis kemiskinan , makanya semua indikator harus dijaga, tidak bisa hanya satu karena ini saling beririsian," tuturnya.
Untuk Gini Rasio Sumsel periode Maret tahun 2023 sebesar 0,338, lebih rendah dibanding nasional 0,388 dan ditargetkan perubahan RKPD 2023 sebesar 0,350. Terkait infrastruktur jalan pada tahun ini, angkanya turun dari kisaran 90-an persen menjadi 88,15 persen. Penurunan karena anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan terbatas. Nilainya tidak sebesar tahun sebelumnya. "Kalau jalan non status yang masih rusak ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan perbaikan," tuturnya.
Ia mencontohkan penangganan jalan non status mengusulkan ke provinsi menggunakan dana impres dari APBD provinsi dan kota. "Tahun depan akan ada kebijakan baru dari pemerintah berupa bantuan keuangan," ungkap dia.
Maka, kata Regina, arah kebijakan Pemprov Sumsel 2024-2026 yakni percepatan penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting, peningkatan kualitas SDM yang sehat, mandiri dan berdaya saing, penguatan ekonomi kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi, peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, mitigasi dan penanganan bencan, serta peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. (yun/fad)