Ia menambahkan, untuk gerakan bedah rumah, data yang masuk sementara ada 8.279 rumah tak layak huni (RTLH) yang akan dibedah. Akan ada tambahan dari CSR perusahaan, BUMD /BUMN dan dana desa.
Dari APBD 3.666 rumah, 1.345 (APBN), 234 (Baznas). Lalu dari dana CSR. Terkait HUT ke-78 Sumsel, ada 1.778 rumah yang dibedah. Di mana 78 unit di wilayah Palembang, 7 di antaranya di kawasan Plaju.
Dari dana desa saja bisa 3.000 rumah yang dibedah. "Maka bisa saja tahun ini mencapai 15 ribu rumah yang bisa dibedah. Ini gerakan yang luas biasa," tutur Fatomni.
BACA JUGA:Fokus Tekan Kemiskinan Ekstrem
BACA JUGA:Entaskan Kemiskinan, Perbaiki RTLH, Target 78 Rumah di Kawasan Plaju
Menurut Fatoni, yang dibedah adalah atap, lantai dan dinding (aladin). Dana yang diberikan merupakan dana stimulan. Misalnya, dana diberikan Rp20 juta atau sesuai kebutuhan dengan estimasi Rp15-20 juta, masyarakat akan gotong royong bekerja menambahkan bahan bangunannya.
"Melalui gerakan serentak ini kita ingin kinerja dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan dirasakan semua masyarakat," jelas Fatoni dalam launching bedah RTLH di Gang Kaleng Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju, Palembang, Rabu sore.
Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menambahkan, Pemkot terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat dengan meningkatkan memberikan akses terhadap layanan dasar seperti air minum, sanitasi, mengentaskan pemukiman kumuh, tingkatkan layanan kesehatan dan lainnya.
Sejauh ini, 90,18 persen layanan akses air minum sudah terpenuhi. Kemudian, kawasan kumuh tersisa 2,4 persen. Ada 1965 RTLH, di antaranya 221 rumah di Gandus dan 28 rumah di Karang Anyar. Lalu, 81,54 persen masyarakat telah terlayani sistem pengolahan air limbah yang baik. "Pada 2022 lalu, kasus stunting di Palembang 14,3 persen dan ini akan terus ditekan mendekati target nasional 14 persen," tukas Dewa.
BACA JUGA:Baznas Gulirkan Program Bedah RTLH Entaskan Kemiskinan
BACA JUGA:Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Sambangi Prabumulih
PKK Cetak Generasi Emas
Sebelum launching tiga gerakan serentak se-Sumsel itu, Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian hadir dalam sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan layanan KTP pertama usia 17 Tahun di Griya Agung Palembang.
Kegiatan tersebut dihadiri Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni, Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni, Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa serta Ketua TP PKK 17 kabupaten/kota se-Sumsel. Juga para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.
Menurut Tri, PKK ini legalitasnya sangat kuat. Ada Keppres yang menjadi dasar hukum organisasi PKK sebagai pegangan hukum dan juga mendapatkan anggaran langsung dari APBD.